Berita Daerah

Madinapos.com, Panyabungan – Rapat evaluasi penanganan transisi darurat bencana disepakati untuk memperpanjang hingga 31 Januari 2026. Hal itu diketahui saat rapat Forkopimda di aula kantor Bupati Mandailing Natal (Madina). Desa Parbangunan. Jumat (2/01/2026)

PJ. Sekda Madina Sahnan Pasaribu dalam paparannya menyebutkan kondisi Madina saat ini masih butuh penanganan yang serius mengigat kondisi cuaca masih belum stabil.

Berikut kondisi Madina saat ini pasca bencana banjir, longsor dan puting beliung.

1. Infrastruktur jalan belum seluruhnya normal (rawan longsor).
2. Masih banyak lokasi yang belum tertangani secara maksimal
3. Data rumah terdampak belum final terkait relokasi perumahan masyarakat yang masuk zona merah
4. Data rumah di pulau Tamang dan Natal yang terkena puting beliung belum lengkap
5. Ruas jalan muara soma- Banjar Melayu 2 km masih perlu peningkatan
6. Perbaikan jembatan Aek Inumon I dan Inumon II dimana kondisi pondasi sudah miring dan sangat mengkuatirkan
7. Pelaksanaan Mapping teknis dari jembatan Bosi – Simpang Gambir.

Bupati Madina H.Saipullah Nasution usai rapat evaluasi penanganan transisi bencana menyebutkan, sesuai disampaikan BMKG bahwa curah hujan maupun angin masih ada di bulan Januari ini ,bisa saja berakibat terjadi longsor dari jembatan merah menuju pantai Barat .

“Ini merupakan akses jalan utama kita dari Mandailing ini menuju Natal, kemudian masih ada satu desa yang belum terbuka aksesnya, dan ini panjangnya lebih 2 Km dan Medannya melalui perbukitan. Dan ini memerlukan waktu satu Minggu lagi untuk pembukaan,” sebutnya.

Dijelaskannya, Pemkab Madina masih butuh waktu untuk transisi, dimana transisi ini masih mendapat kemudahan untuk mengakses penanganan bencana yang dihadapi.

“Dengan kondisi transisi ini, Pemkab madina akan lebih cepat menangani hal-hal yang bisa saja terjadi dalam bulan ini ,”katanya.

Dikatakan Saipullah, Pemkab Madina sudah melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan untuk meminta bantuan alat berat dan melakukan normalisasi sungai dan irigasi-irigasi yang tersumbat sehingga penanganannya lebih cepat.

“Sudah dilakukan normalisasi sungai dan irigasi, dan untuk jalan yang rusak tetap mengharapkan anggaran dari pusat untuk segera dilakukan perbaikan, karena Pemkab tidak memilki anggaran pembanguna jalan untuk tahun 2026 ini,” ahirnya. (Hamzah).

Madinapos.com, Panyabungan – Musibah demi musibah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, termasuk Kab. Mandailing Natal sendiri menyisakan duka sekaligus pertanyaan mendasar bagi masyarakat. Banjir, longsor, dan berbagai bencana alam kerap dimaknai sebagai ujian keimanan, bahkan tidak jarang ditafsirkan sebagai teguran atau hukuman Tuhan atas perilaku manusia yang kian menjauh dari nilai-nilai ketuhanan. Namun, di balik narasi religius tersebut, terdapat realitas sosial dan ilmiah yang tidak dapat diabaikan, mulai dari eksploitasi alam yang berlebihan hingga lemahnya kebijakan mitigasi bencana. Pada titik inilah, musibah tidak cukup dipahami semata-mata sebagai takdir ilahi, melainkan juga sebagai cermin kelalaian manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi.
‎
‎Dalam tradisi keagamaan, musibah bukanlah peristiwa yang berdiri tanpa makna. Agama mengajarkan bahwa setiap kejadian, termasuk bencana, mengandung pesan spiritual yang menuntut perenungan mendalam dari manusia. Al-Qur’an dan berbagai ajaran keagamaan menempatkan musibah sebagai bagian dari sunnatullah, yang dapat berfungsi sebagai ujian keimanan, sarana penyadaran, sekaligus peringatan atas penyimpangan moral dan sosial. Pemahaman ini penting untuk dihadirkan agar respons masyarakat terhadap musibah tidak berhenti pada kesedihan dan kepasrahan semata, melainkan berkembang menjadi refleksi diri dan upaya perbaikan perilaku sesuai tuntunan nilai-nilai ketuhanan.
‎
‎Firman Allah dalam Al Quran surah Ar Rum : 41 kiranya patut menjadi rfleksi perenungan bagi kita, lebih-lebih disaat menapaki tahun baru 2026.
‎ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
‎“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”
‎
‎Kita berharap tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya tidak ada lagi musibah banjir dan longsor yang telah menyisakan duka dan pilu bagi masyarakat yang telah kehilangan harta benda benda bahkan nyawa sanak keluarga. Mereka kini dalam kepiluan mendalam, tidak memiliki rumah tempat tinggal.
‎
‎Dalam konteks musibah, sikap sabar dan introspeksi diri sebagaimana diajarkan agama tentu menjadi fondasi utama dalam menyikapinya. Kesabaran bukan sekadar sikap pasrah tanpa ikhtiar, melainkan kekuatan moral untuk menerima ketentuan Tuhan sembari melakukan perbaikan. Introspeksi diri juga bukan hanya ditujukan kepada individu secara personal, tetapi harus diperluas pada perilaku kolektif manusia dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Musibah, dalam kacamata keimanan, dapat menjadi teguran Ilahi atas kelalaian manusia dalam menjalankan amanah sebagai hamba dan khalifah di bumi.
‎
‎Namun demikian, pemaknaan religius tersebut akan menjadi tidak utuh apabila dilepaskan dari realitas sosial yang menyertainya. Musibah alam, khususnya banjir bandang dan longsor yang berulang, tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia sering kali berkaitan erat dengan perubahan bentang alam akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Deforestasi, pembukaan hutan skala besar, aktivitas pertambangan, serta alih fungsi lahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan menjadi faktor yang memperparah risiko bencana. Oleh karena itu, musibah harus dilihat sebagai peristiwa multidimensional yang menuntut tanggung jawab bersama, bukan semata-mata disandarkan pada kehendak Tuhan.
‎
‎Di sinilah letak pentingnya menegaskan tanggung jawab korporasi, khususnya para pemilik Hak Guna Usaha (HGU) pengelolaan hutan dan tambang. Para pengusaha tidak dapat hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan keberlanjutan ekosistem. Alam memang dianugerahkan untuk dimanfaatkan, tetapi bukan untuk dieksploitasi secara serampangan. Prinsip keberlanjutan menuntut agar setiap aktivitas ekonomi mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya, terutama terhadap masyarakat yang hidup di sekitar wilayah usaha.
‎
‎Pengelolaan hutan dan tambang yang tidak ramah lingkungan berpotensi mengganggu keseimbangan alam, merusak daerah tangkapan air, serta meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir dan longsor. Ketika bencana terjadi, masyarakat lokal kerap menjadi pihak yang paling menderita, padahal mereka sering kali tidak memperoleh manfaat signifikan dari aktivitas ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, korporasi harus memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang kuat untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat. Berpikir jangka panjang menjadi keharusan bagi para pelaku usaha. Keberlanjutan lingkungan bukanlah beban, melainkan investasi bagi masa depan. Tanpa ekosistem yang sehat, aktivitas ekonomi justru akan kehilangan fondasinya. Tanggung jawab korporasi tidak cukup diwujudkan dalam laporan administratif semata, tetapi harus tercermin dalam praktik nyata pengelolaan lingkungan, pemulihan kawasan rusak, serta keterlibatan aktif dalam upaya mitigasi bencana. Dalam konteks ini, konsep tanggung jawab sosial perusahaan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan panggilan etis.
‎
‎Di samping korporasi, pemerintah memegang peran sentral yang tidak kalah penting. Pemerintah memiliki otoritas dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dimulai sejak tahap pemberian izin usaha. Setiap izin pengusahaan hutan atau tambang seharusnya diberikan secara selektif, transparan, dan berbasis kajian dampak lingkungan yang komprehensif. Pertimbangan ekonomi tidak boleh mengalahkan aspek keselamatan lingkungan dan masyarakat.
‎Kebijakan yang longgar, lemahnya pengawasan, serta ketidaktegasan terhadap pelanggaran lingkungan berpotensi memperbesar risiko bencana di masa mendatang. Pemerintah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab moral dan politik atas musibah yang berulang, terutama jika kebijakan yang diambil terbukti mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pencegahan bencana harus ditempatkan sebagai prioritas, bukan sekadar respons setelah bencana terjadi.
‎
‎Selain tanggung jawab preventif, pemerintah juga memiliki kewajiban besar dalam penanganan korban bencana. Negara harus hadir secara nyata dalam menjamin keselamatan, pemulihan, dan keberlanjutan hidup para korban. Penanganan darurat tentu penting, tetapi tidak boleh berhenti pada bantuan sementara. Pemerintah harus memastikan bahwa para korban memperoleh hunian sementara yang layak, serta hunian tetap yang aman dan manusiawi.
‎
‎Relokasi menjadi langkah yang tidak terhindarkan apabila wilayah bekas bencana telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana. Memaksa masyarakat kembali tinggal di kawasan yang berisiko tinggi sama artinya dengan membuka peluang terulangnya tragedi serupa. Relokasi harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak, agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
‎
‎Dalam proses relokasi dan pemulihan tersebut, keterlibatan korporasi yang diduga aktivitasnya berkontribusi terhadap terjadinya bencana menjadi hal yang patut dipertimbangkan secara serius. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kompensasi, dukungan pendanaan relokasi, pembangunan hunian layak, serta bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat korban bencana. Prinsip keadilan sosial menuntut agar beban pemulihan tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara dan masyarakat, sementara pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi alam lepas dari tanggung jawab.
‎
‎Pada akhirnya, musibah yang terjadi di Sumatera harus menjadi momentum refleksi kolektif. Agama mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan perbaikan diri, sementara realitas sosial menuntut tanggung jawab, keadilan, dan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam dan keselamatan manusia. Memisahkan keduanya hanya akan melahirkan sikap fatalistik atau sebaliknya, pendekatan teknokratis yang kering dari nilai moral.
‎Musibah bukan semata-mata tentang siapa yang harus disalahkan, tetapi tentang bagaimana semua pihak belajar dan berubah. Ketika iman, ilmu, akhlak, dan kebijakan berjalan seiring, harapan untuk memutus mata rantai bencana di masa depan bukanlah sesuatu yang utopis. Justru di sanalah letak makna terdalam dari musibah: sebagai peringatan agar manusia kembali pada jalan keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Musibah yang berulang seharusnya menjadi cermin paling jujur bagi arah kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara tidak cukup hadir sebagai penyalur bantuan pascabencana, tetapi harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perizinan, tata kelola lingkungan, dan penegakan hukum yang selama ini berjalan. Kebijakan yang mengabaikan daya dukung ekosistem, kompromistis terhadap pelanggaran lingkungan, serta lebih berpihak pada kepentingan ekonomi jangka pendek, pada hakikatnya sedang meletakkan bom waktu bagi keselamatan rakyat. Dalam konteks ini, membiarkan pola kebijakan yang sama terus berulang sama artinya dengan membiarkan bencana menjadi agenda tahunan yang dinormalisasi.
‎
‎Karena itu, keberanian politik untuk menata ulang kebijakan lingkungan menjadi sebuah keniscayaan. Negara harus tegas memilih berpihak pada keselamatan manusia dan kelestarian alam, bukan sekadar pada pertumbuhan ekonomi yang rapuh dan eksploitatif. Tanpa perubahan paradigma kebijakan yang serius, musibah akan terus diproduksi oleh tangan manusia sendiri, sementara agama hanya dijadikan penghibur duka, bukan sumber etika untuk mencegah kerusakan. Pada titik inilah, tanggung jawab negara diuji: apakah benar hadir sebagai pelindung rakyat dan penjaga amanah bumi, atau justru menjadi bagian dari kelalaian yang melahirkan bencana itu sendiri.

‎Oleh: Dr. H. Ahmad Asrin, M.A (Kepala Perpustakaan STAIN Madina)

Madinapos.com, Panyabungan – Pengurus yayasan Abulyatama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal (Madina) masa bakti 2025-2028 secara resmi dilantik. Acara ini dilaksanakan Garden and Resto rumah daun Jalan STAIN, Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Jum’at (2/01/2026)

Pengurus yayasan sosial yang bergerak di bidang sosial untuk Kabupaten Mandailing Natal ini secara resmi dilantik oleh Ketua Umum Abulyatama Indonesia Mukhtar Fathoni dan dihadiri oleh perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Madina, Muslimat NU, Aisyiyah, Alwasliyah, Minangkabau Saiyo, Kemenag Madina, serta para pengurus anak yatim di Kabupaten Madina.

Dalam launching dan pelantikan ini, dr Abidah Ismail Lubis secara resmi menjadi ketua Abulyatama Indonesia Kabupaten Mandailing masa bakti 2025-2028.

Pada kesempatan itu, ketua yayasan Abulyatama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal dr Abidah Ismail Lubis mengatakan, lembaga ini nantinya bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kemanusiaan yang menghimpun kepedulian umat dalam bentuk infaq, sedekah, zakat dan wakaf.

Abidah juga menyebut, capaian menjadi Ketua Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Madina merupakan doa dari kedua orangtuanya, terkhusus doa dari ibundanya.

” Yayasan ini merupakan ayahnya anak yatim, karena dengan membahagiakan anak yatim kelak akan berjumpa dengan nabi Muhammad Saw di Surga kelak. Dengan program unggulannya adalah mencintai anak yatim, dimana akan kita support baik secara pendidikan ataupun fasilitas untuk mencapai keinginannya,” katanya.

Dia berharap Yayasan Abulyatama di Kabupaten Madina berjalan dengan baik, pengurusnya kompak, dan terus mambawa manfaat yang baik dan positif bagi masyarakat Bumi Gordang Sambilan.” Karena tujuan kita semuanya ini adalah sama yaitu mencari cintanya Allah SWT,” ungkapnya.

” Mari kita sama-sama bergandengan tangan, maju ke depan mengedepankan kalimat tauhid salah satunya, dan maju ke depan dalam memajukan umat Islam dan mencintai anak yatim,” tambahnya. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Panyabungan – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengajak masyarakat untuk bersama-dama merenungi sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah ini, baik itu hal-hal yang dipandang baik maupun sebaliknya.

Ajakan itu disampaikan Saipullah di tengah-tengah acara Takbir Akbar Menjelang Pergantian Tahun 2026 di Masjid Agung Nur Alan Nur Aek Godang, Desa Parbangunan, Panyabungan, pada Rabu, 31 Desember 2025.

“Di setiap penghujung hari, apakah itu Tahun Baru Islam Hijriah maupun Tahun Baru Masehi, kita patutlah bermuhasabah, mengintrospeksi diri, apa yang telah kita lakukan selama tahun 2025 ini,” kata dia.

Saipullah mengawali pemaparan beberapa peristiwa penting itu dengan terpilihnya dia dan Atika Azmi Utammi Nasution sebagai bupati dan wakil bupati. Dia bersyukur pesta demokrasi itu berjalan baik tanpa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

“Kami berharap mari kita bergandengan tangan, menguatkan barisan, kita membangun Madina ini dengan kebermacam-ragaman, kebermacam perbedaan, baik itu marga, baik itu suku, baik itu aliran, yang tentu ini adalah kekayaan Indonesia,” sebut dia.

Bupati kemudian mengajak jemaah yang hadir merenungi bencana yang terjadi pada akhir November lalu. Meskipun tak ada korban jiwa, lanjut Saipullah, kerugian materi cukup banyak.

“Kita juga pantas dan patut merenung, musibah ini, bencana ini datang tentu ada sesuatu yang lalai, mungkin ads salah yang kita lakukan di Madina,” lanjut Saipullah.

Di sisi lain, Saipullah mengajak masyarakat melihat secara jernih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi; baik itu penyalahgunaan narkoba, judi daring, prostitusi, praktik riba, dan lainnya.

Dia mengajak masyarakat untuk aktif memantau dan melaporkan kepada penegak hukum jika melihat adanya pelanggaran seperti jual beli narkoba.

“Dan untuk pengedar, penjual, tentu itu musuh kita, patut kita laporkan ke Bapak Polisi atau TNI membantu untuk kita serahkan atau ditangkap kita serahkan kepada penegak hukum biar diproses oleh penegak hukum,” lanjuy Bupati Saipullah.

Pada akhirnya, Bupati Saipullah mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. “Kita juga harus merenungkan manakala ada hal-hal yang kita lakukan, baik itu bertentangan dengan hukum agama maupun hukum positif, termasuk norma-norma adat, patutlah kita hilangkan, tidak mengulangi lagi ke depan, kita tinggalkan semua keburuka dan kita songsong esok hari, tanggal 1 Januari 2026, dengan segala harapan kebaikan,” tutup dia.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Afrizal Nasution melaporkan tujuan pelaksanaan Takbir Akbar Menjelang Pergantian Tahun 2026 ini adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Swt. “Seraya berikhtiar serta memperkokoh silaturahmi menjelang pergantian tahun 2026,” kata dia.

Adapun peserta yang hadir terdiri dari Forkopimda, para pimpinan OPD, Aparatur Sipil Negara (ASN), para camat, majelis taklim, serta organisasi kemasyarakatan.

“Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan keringanan langkah bapak-ibu menghadiri undangan kami pada malam yang berbahagia ini. Kiranya menjadi perhitungan amal baik dari Allah Swt,” tutup dia. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Deli Serdang – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan kesiapan pengamanan malam pergantian Tahun Baru 2026 melalui kegiatan Video Conference (Vidcon)/Zoom Meeting yang digelar pada Selasa (31/12/2025).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, S.S., bersama jajaran kepolisian dan TNI.
Vidcon tersebut menjadi sarana pemantauan dan pengecekan langsung terhadap titik-titik pengamanan (Pam) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. Fokus utama pengamanan meliputi pusat-pusat keramaian, ruas jalan utama, lokasi perayaan pergantian tahun, tempat ibadah, serta jalur-jalur yang rawan kepadatan arus lalu lintas selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., dan Dandim 0204/Deli Serdang Letkol Arh. Agung Pujiantoro, S.H. Kehadiran unsur TNI dan Polri dalam forum ini menegaskan kuatnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, S.S. menekankan bahwa malam pergantian tahun merupakan momen yang membutuhkan kesiapsiagaan tinggi dari seluruh pihak. Ia menyebutkan, peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas hiburan, serta arus lalu lintas yang padat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas apabila tidak diantisipasi dengan baik.

“Pengamanan malam Tahun Baru dan libur Nataru harus dilakukan secara maksimal, terkoordinasi, dan humanis. Kondusivitas daerah adalah kunci agar masyarakat dapat merayakan pergantian tahun dengan aman, nyaman, dan penuh kegembiraan,” ujar Wakil Bupati.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polresta Deli Serdang dan Kodim 0204/Deli Serdang yang telah menyiapkan personel dan strategi pengamanan secara menyeluruh. Menurutnya, kehadiran aparat di lapangan bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Bupati turut mengimbau seluruh petugas pengamanan agar mengedepankan pendekatan persuasif dan profesional, sehingga tercipta suasana yang kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Selain itu, kepada masyarakat Deli Serdang, Wakil Bupati menyampaikan pesan penting agar perayaan malam Tahun Baru dilakukan secara sederhana, tertib, dan tidak berlebihan. Ia secara khusus mengingatkan masyarakat yang melakukan perjalanan selama libur Nataru untuk selalu mengutamakan keselamatan.

“Kami mengimbau masyarakat yang bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru agar berhati-hati di jalan, mematuhi aturan lalu lintas, dan menjaga kondisi kendaraan. Keselamatan adalah hal utama, jangan sampai perayaan berubah menjadi musibah,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan yang tersebar di titik-titik strategis. Patroli gabungan juga ditingkatkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan, kemacetan, serta potensi kecelakaan lalu lintas.

Kapolresta menambahkan, Polresta Deli Serdang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama masa libur Nataru, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan dan ketertiban.

Hal senada disampaikan oleh Dandim 0204/Deli Serdang Letkol Arh. Agung Pujiantoro, S.H., yang menegaskan kesiapan jajaran TNI untuk mendukung penuh pengamanan malam pergantian tahun. Ia menyatakan bahwa sinergi TNI–Polri bersama pemerintah daerah menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas wilayah.

Melalui kegiatan vidcon ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap koordinasi lintas sektor semakin solid dan responsif terhadap berbagai potensi kerawanan. Dengan kesiapan aparat dan partisipasi masyarakat, perayaan malam Tahun Baru 2026 dan libur Nataru diharapkan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. (RHy).

‎Madinapos.com, Lubuk Pakam – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kerukunan umat beragama dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, S.S., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pada ibadah Malam Tahun Baru, Selasa (31/12/2025), di Gereja GBI Kartini, Jalan Kartini No. 92, Lubuk Pakam.
‎
‎Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati didampingi Dandim 0204/Deli Serdang, Letkol Arh Agung Pujiantoro, S.H., Serdang dan Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, SIK, MSi,.
‎
‎ Kehadiran rombongan pemerintah dan aparat keamanan ini disambut hangat oleh pimpinan gereja serta jemaat yang tengah melaksanakan ibadah menyambut pergantian Tahun Baru 2026.
‎
‎Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi simbol nyata kehadiran negara dan pemerintah daerah dalam menjamin kebebasan beribadah serta menciptakan rasa aman bagi seluruh umat beragama. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menempatkan nilai religiusitas dan toleransi sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah.
‎
‎Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, S.S. dalam sambutannya menyampaikan ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani sekaligus harapan terbaik menjelang pergantian Tahun Baru. Ia menekankan bahwa Natal dan Tahun Baru merupakan momentum refleksi spiritual untuk memperkuat nilai kasih, perdamaian, dan persaudaraan.
‎
‎“Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya mengucapkan Selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani dan selamat menyambut Tahun Baru. Semoga semangat Natal membawa damai, kasih, dan sukacita, serta Tahun Baru menjadi awal yang penuh harapan bagi kita semua,” ujar Lom Lom Suwondo.
‎
‎Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Deli Serdang adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, namun tetap kokoh dalam bingkai kebhinekaan. Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun daerah yang harmonis dan maju.
‎
‎“Deli Serdang adalah rumah besar bagi seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang. Kita berbeda-beda, tetapi disatukan oleh semangat persaudaraan dan kebersamaan. Inilah makna religius yang sejati, di mana nilai keimanan melahirkan sikap saling menghormati dan hidup rukun,” tegasnya.
‎
‎Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan pergantian tahun sebagai momentum untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan dan stabilitas daerah. Menurutnya, keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎“Mari kita songsong Tahun Baru dengan semangat kebersamaan, toleransi, dan saling menjaga. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus hadir untuk memastikan seluruh umat dapat menjalankan ibadah dan aktivitasnya dengan aman dan nyaman,” tambah Wakil Bupati.
‎
‎Sementara itu, kehadiran Dandim dan Kapolresta Deli Serdang dalam kunjungan tersebut juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga situasi kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif, guna memberikan rasa aman tanpa mengganggu kekhusyukan ibadah.
‎
‎Pimpinan Gereja GBI Kartini Lubuk Pakam menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Wakil Bupati dan Forkopimda. Menurutnya, kunjungan tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap seluruh umat beragama dan memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat.
‎
‎Ibadah Malam Tahun Baru berlangsung dengan khidmat, penuh sukacita, dan diikuti oleh jemaat dari berbagai kalangan usia. Doa-doa dipanjatkan untuk kedamaian bangsa, kemajuan daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang di tahun yang baru.
‎
‎Konsep Deli Serdang yang religius dan bersatu dalam kebhinekaan terus menjadi arah kebijakan pemerintah daerah. Nilai religius tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan keagamaan masing-masing umat, tetapi juga tercermin dalam sikap saling menghargai, toleransi, dan kerja sama lintas agama.

‎Menutup tahun 2025, kunjungan Wakil Bupati Deli Serdang ke Gereja GBI Kartini menjadi pesan kuat bahwa pemerintah hadir untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Kebersamaan dalam perbedaan menjadi modal sosial yang berharga untuk membawa Deli Serdang melangkah lebih maju, damai, dan sejahtera di Tahun 2026. (RHy).
‎

Madinapos.com, Tambangan – Maraginda Hakim Nasution, S.H yang merupakan owner CV Sumber Batu terus tunjukkan Kepedulian sosial dan komitmen juga kedermawanannya, kali ini ia membantu biaya renovasi pembangunan Masjid Riyadussolihin Desa Tambangan Tonga Kecamatan Tambangan, Rabu (30/12).

Maraginda menyampaikan, bantuan dana tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya panitia masjid dalam melakukan renovasi dan penyempurnaan sarana ibadah agar lebih layak, nyaman, dan representatif bagi masyarakat sekitar.

Sehingga meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan sekaligus menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial bagi warga Desa Tambangan Tonga.

Melalui kegiatan sosial ini, Maraginda Hakim Nasution, S.H berharap dapat terus berkontribusi secara positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan keagamaan dan sosial.

Kepedulian terhadap lingkungan sekitar diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk bersama-sama berperan aktif dalam membangun dan memakmurkan rumah ibadah demi kepentingan umat dan generasi mendatang.

” Ini merupakan wujud kepedulian kita, khususnya dalam bidang keagamaan, semoga bermanfaat dan jadi amal ibadah bagi kita dihadapan Allah SWT,” ujar Maraginda yang juga kepada desa Singengu Kecamatan kotanopan ini.

Sementara pengurus dan panitia renovasi Masjid H. ikhsan Nasution mengucapkan terimakasih atas kedermawanan tokoh muda ini. Tidak lupa juga ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas bantuan yang diberikan.

Ia mengaku jarang ditemukan anak muda yang berjiwa sosial tinggi seperti ini.

” Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Maraginda Hakim Nasution, S.H. Semoga bantuan ini menjadi salah satu amal jariyah bagi keluarga besar ananda, serta mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT,” ucapnya. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Siabu – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi permintaan masyarakat Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu yang terdampak bencana banjir yang terjadi pada, 26 November 2025.

Bupati Madina Saipullah Nasution secara langsung mengantarkan berbagai bentuk bantuan kepada 187 keluarga di wilayah tersebut, Rabu (31/12/2025).

Ikut serta mendampingi Bupati, yakni Kepala Dinas Sosial Dr. Ahmad Duroni Nasution, Kepala Dinas Kesehatan dr. Mhd. Faisal Situmorang, Kepala Dinas Kominfo Rahmad Hidayat Dalimunthe, Kepala Bagian Kesra Bahruddin Juliadi, Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan Mawardi Hasibuan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Madina mengatakan, Desa Muara Batang Angkola merupakan salah satu korban terparah dalam insiden bencana alam banjir di November 2025.

Menurut pengakuan Kepala Desa Muara Batang Angkola, kata Bupati, lahan pertanian masyarakat sampai saat ini tidak bisa dimanfaatkan, sehingga kondisi perekonomian di wilayah itu masih lumpuh.

“Dampak banjir yang terjadi bulan lalu sampai sekarang masih ada yaitu lahan pertanian yang menjadi tempat mereka mengais rezeki belum bisa dimanfaatkan sampai saat ini,” kata Bupati.

Bupati menyampaikan, bantuan yang diberikan oleh Pemkab Madina itu sumber dananya dari dana bantuan pemerintah pusat yang diberikan kepada kabupaten/kota di Sumatera yang terdampak bencana. Bupati mengatakan, Kabupaten Madina menerima Rp 5,6 miliar dari pemerintah pusat dan provinsi.

Adapun jenis barang-barang yang diserahkan ke masyarakat Muara Batang Angkola, perlengkapan sekolah mulai dari tas, sepatu, pakaian, buku, alat tulis, hingga pelengkapan balita.

Sementara untuk jenis bantuan peralatan rumah tangga mulai dari kompor gas, sendok, piring, gelas, karpet, kasur lipat, sarung, mukena, dan jenis lainnya.

“Dan ada lagi kita tambah bantuan penguatan jaringan internet bentuk Starlink yang kita pasang langsung satu set di sini. Mudah-mudahan dengan adanya alat komunikasi itu, hubungan dari desa kecamatan, lalu ke kabupaten, bahkan ke provinsi itu akan mudah dilaksanakan,” jelasnya.

Bupati Madina juga menyadari bahwasanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Muara Batang Angkola masih jauh dari kata sempurna. Namun, Bupati menyebut dirinya akan terus berjuang untuk proses pemulihan pascabencana di wilayah itu dan lainnya.

“Dana bantuan dari pak Presiden melalui Kemendagri ada Rp 4 miliar, dari Pemprov Sumut Rp 1,6 miliar. Tentu sebagian dari dana itu sudah kita belanjakan ke bantuan ini dan selebihnya akan kembali kita kaji soal permintaan bantuan dari masyarakat Muara Batang Angkola,” ujarnya.

“Bahkan dana tersebut juga akan kita belikan bibit jagung supaya masyarakat di sini bisa kembali bertani, karena jagung mungkin lebih mudah, enggak seperti padi, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama masyarakat kembali bisa menciptakan penghasilan dari pertanian,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Desa Muara Batang Angkola Satrya Wira menyampaikan rasa haru dan bangga atas kunjungan Bupati Madina dan kepala OPD itu. Satrya juga mengakui baru kali ini Bupati memberikan perhatian lebih kepada mereka sejak Madina ada.

“Kehadiran dan perhatian bapak Bupati kepada masyarakat Muara Batang Angkola sungguh kami rasakan. Inilah baru kami rasakan nikmatnya berpemerintahan sejak ada bapak Bupati. Meski usia sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih tinggi,” ucap dia.

Satrya Wira turut mengucapkan rasa terima kasih kepada Bupati Saipullah atas bantuan yang amat banyak ke wilayah tersebut sejak 26 November 2025. (Hamzah).

‎Madinapos.com, Deli Serdang – Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) pertama di Deli Serdang telah rampung. Bupati Deli Serdang dr. Asri Luddin Tambunan pertama kali melakukan peletakan batu pertama pembangunan RPH pada tanggal (29/12) yang berlokasi di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa.
‎
‎Kehadiran RPH ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan daging yang aman, sehat, dan layak konsumsi, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga daging di pasaran.
‎
‎“Kehadiran Rumah Potong Hewan ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan daging yang aman, sehat, dan layak konsumsi, sekaligus menjaga stabilitas harga daging di pasaran,” kata Bupati Deli Serdang, dr. Asri Luddin Tambunan,pada saat groundbreaking .
‎
‎Pembangunan RPH tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2025, sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Kabupaten Deli Serdang, saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya pada Rabu (31/12/2025), menegaskan bahwa RPH yang dibangun di Kecamatan Tanjung Morawa ini merupakan Rumah Potong Hewan pertama di Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎“Perlu kami sampaikan bahwa Rumah Potong Hewan yang berada di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, adalah RPH pertama di Kabupaten Deli Serdang. Kita patut bersyukur karena Bupati Deli Serdang, dr. Asri Luddin Tambunan, menaruh konsen penuh terhadap keberlangsungan peternak sapi di kabupaten yang kita cintai ini,” ujarnya.
‎
‎Ia juga menambahkan, ke depan keberadaan RPH ini diyakini mampu menjadi solusi terhadap persoalan stabilitas harga daging, khususnya menjelang momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat .
‎
‎“Ke depan, Deli Serdang diharapkan dapat menjawab persoalan stabilitas harga daging, terlebih kita akan memasuki bulan Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha,” tambahnya.
‎
‎Dengan selesainya pembangunan RPH pertama ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor peternakan, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta memberikan jaminan pangan yang berkualitas bagi masyarakat. (RHy).

Madinapos.com, Panyabungan – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar pertemuan dengan Forkopimda, Alim Ulama, Cendikiawan, Pondok Pesantren, dan Ormas Islam di kabupaten itu.

Pelaksanaan silaturrahmi dilaksanakan di aula hotel Rindang Panyabungan, untuk membahas amar Makruf Nahi Mungkar. Rabu (31/12/2025).

Dalam kegiatan itu Bupati Madina H.Saipullah Nasution dan DR. Zulkarnain Nasution MA, ditunjuk sebagai narasumber dengan tema “kebijakan Bupati Madina dalam rangka mewujudkan masyarakat Madani” bersih Narkoba, Prostitusi, Riba, dan penyakit masyarakat lainnya.

Bupati Madina H.Saipullah Nasution dalam sambutannya menyampaikan, ini tugas yang sangat berat, bagimana kita mengajak masyarakat untuk keluarga dari penyakit Narkotika, penyakit judi, penyakit prostitusi dan lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

“Narkoba ini sudah masuk dalam musuh dan bahaya luar biasa sehingga Presiden ini mulai dari Susilo Bambang Yudoyono hingga Prabowo Subianto penanganannya harus luar biasa,” katanya.

Dikatakannya, musibah bencana alam yang baru saja kita hadapi mungkin ini akibat kelalaian kita bersama salah satu penyebabnya maraknya peredaran narkabo sehingga Allah memberikan peringatan bagi kita.

“Penyakit Masyarakat ini merupakan ancaman bagi kegiatan sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan negara, dan peran pemerintah sebagai regulator pasilitator dan penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian dan kejaksaan,” sebutnya.

Disebutnyakannya, Narkotika itu ada di Madina ini tumbuh secara alamiah yang berada di kecamatan Panyabungan Timur, namun tumbuhan ganja itu di gunakan oleh nenek moyang kita sebagai bahan baku penyedap makanan. Namun bila digunakan secara berlebihan akan merusak tubuh.

Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution dalam sambutannya menyampaikan, tiga poin terkait penyakit masyarakat yakni kesadaran, komitmen bersama, implementasi yang baik.

“Sudah sejauh mana kita sadar, sadar keadaan diri kita, sadar keadaan keluarga kita dan keadaan kabupaten Madina ini, kemudian komintemet bersama sejauh mana kita mampu mengimplementasikannya,” katanya.

Disebutnyakannya, pemberantasan narkoba merupakan tugas kita bersama untuk itu mari kita bersama sadar akan bahaya narkoba, riba, judi dan penyakit masyarakat lainnya.

“Narkoba ini merusak pisik, merusak otak, dan jantung, untuk itu kesadaran masyarakat itu paling utama dalam pemberantasan narkoba. Ini harus di mulai dari rumah,” katanya.

Ketua MUI Madina Muhammad Nasir Lc.Nasution dalam sambutannya menyampaikan, tujuan pertemuan ini untuk memutus maksiat di Kabupaten Madina, maraknya peredaran narkoba dan penyakit masyarakat, beredarnya mekar atau rentenir.

“MUI mengajak seluruh elemen masyarakat khusunya pemuda Madina agar tidak larut, untuk menyerukan amar makruf nahi mungkar di daerah ini untuk menjadi teladan ditengah-tengah masyarakat,” sebutnya.

Dengan pertemuan ini lahir kesepakatan dan langkah nyata yang dapat dijalankan bersama demi terwujudnya Kabupaten Madina yang beriman, berahlak, beradab dan mendapat rhida dari Allah SWT.

Usai pertemuan itu dilakukan penandatangan kesepakatan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, Prostitusi, Kafe remang-remang, praktek rentenir, perjudian, minuman keras, serta penyakit masyarakat lainnya. (Hamzah).