Berita Daerah

‎Madinapos.com, Lubuk Pakam – Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara resmi mengumumkan hasil akhir penilaian seleksi terbuka Tahun 2025. Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Nomor 083/PANSEL – JPTP/DS/2025 tertanggal 30 Desember 2025.
‎
‎Pengumuman hasil akhir ini merupakan akumulasi penilaian dari seluruh tahapan seleksi, meliputi rekam jejak, seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural (assessment), serta seleksi kompetensi bidang/teknis melalui penulisan makalah dan wawancara.
‎Dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa panitia menetapkan tiga peserta dengan nilai kumulatif tertinggi untuk masing-masing jabatan yang diseleksi. Nama-nama peserta disusun berdasarkan urutan alfabet, bukan berdasarkan peringkat nilai.
‎Selanjutnya, tiga besar peserta tersebut akan disampaikan kepada Bupati Deli Serdang untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
‎
‎A.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, tiga peserta yang meraih nilai tertinggi adalah:
‎
‎1.dr. Benny Leonta Bukit, M.Kes, Dokter Ahli Madya sekaligus Kepala UPT Puskesmas Pantai Labu.
‎2.drg. Sri Astuti Hariyani, M.K.M, Dokter Gigi Ahli Madya dan Kepala UPT Puskesmas Dalu Sepuluh, Kecamatan Tanjung Morawa.
‎3.dr. Tetti Rossanti Keliat, M.K.M, Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎B.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan tiga peserta yang meraih nilai tertinggi adalah :
‎
‎1 Muhammad Khairuddin Hariman Siregar, ST, Penelaah Teknis Kebijakan pada Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
‎2.Suparno, S.Sos., MSP, Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
‎3.Yetty Sembiring, S.STP., MM, Dosen Asisten Ahli pada IPDN Kampus Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri.
‎
‎C.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, tiga peserta yang meraih nilai tertinggi adalah:
‎
‎1.Agung Tritantyo, S.STP., M.A.P, Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPSDM Kabupaten Deli Serdang.
‎2.Rahmi Khairani Nasution, M.Psi, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.
‎3.Yusnaldi, M.Pd, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎D.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, tiga peserta yang memperoleh nilai tertinggi adalah:
‎
‎1.Hesron Tonggoraja Girsang, AP, M.Si, Camat Sibolangit.
‎2.Sri Armayani, SH, Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.
‎3.Drs. Syahdin Setia Budi Pane, Camat Galang.
‎
‎E.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, panitia menetapkan tiga peserta yang meraih nilai tertinggi yaitu :
‎
‎1.A. Fitriyan Syukri, S.STP., M.Si, Camat Percut Sei Tuan.
‎2.Erlita Lubis, S.Sos., M.H, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.
‎3.Rio Laka Dewa, S.STP., M.AP, Camat Lubuk Pakam.
‎
‎F.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
‎Adapun untuk jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, tiga besar peserta terbaik adalah:
‎
‎1.Dra. Anita Magdalena Br. Situmorang, Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
‎2.Muhammad Faisal Nasution, S.STP., M.AP, Camat Batang Kuis.
‎3.Drs. Syahdin Setia Budi Pane, Camat Galang.
‎
‎G. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
‎
‎1. Fitriyan Syukri, SSTP., M.Si: Menjabat sebagai Camat Percut Sei Tuan.
‎
‎2.Christina Helen Siagian, S.Sos: Bertugas sebagai Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎3.Danang Purnama Yuda, SSTP., M.AP: Menjabat sebagai Camat Sunggal.
‎
‎H. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
‎
‎1.Anwar Sadat Siregar, SE., M.Si: Menjabat sebagai Kepala Bidang Pemadaman pada Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎2.M. Yusuf, S.Kom., M.Si: Bertugas sebagai Analis Kompetensi pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.
‎
‎3.Sandra Dewi Situmorang, S.STP., M.S: Menjabat sebagai Camat Pancur Batu.
‎
‎I. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang
‎
‎1.Agung Tritantyo, S.STP., M.A.P: Menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎2.M. Yusuf, S.Kom., M.Si: Bertugas sebagai Analis Kompetensi pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.
‎
‎3.Rio Laka Dewa, SSTP., M.AP: Menjabat sebagai Camat Lubuk Pakam.
‎
‎J. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
‎
‎1.Kurnia Boloni Sinaga, SSTP: Menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎2.Muhammad Ari Mulyawan Simatupang, SH., M.AP: Bertugas sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎3.Muhammad Kennedy, S.IP., M.Si: Menjabat sebagai Camat Patumbak.
‎
‎K. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
‎
‎1.Dra. Anita Magdalena Br. Situmorang: Menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎2.Suparno, S.Sos., MSP: Bertugas sebagai Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎3. Yusnaldi, M.Pd: Menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎L. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang
‎
‎1.Hesron Tonggoraja Girsang, AP, M.Si: Menjabat sebagai Camat Sibolangit.
‎
‎2.Sandra Dewi Situmorang, S.STP., M.S: Menjabat sebagai Camat Pancur Batu.
‎
‎3.Wahyu Rismiana, SSTP., M.AP: Menjabat sebagai Camat Deli Tua.
‎
‎M. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang
‎
‎1.Christina Helen Siagian, S.Sos: Menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎2.Danang Purnama Yuda, SSTP., M.AP: Menjabat sebagai Camat Sunggal.
‎
‎3.Dr. Deddy Dharma Putra Situmorang, SE, M.Si: Menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.
‎
‎N. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan
‎
‎1.dr. Erlinda Yani, M.K.M.: Menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan.
‎
‎2.drg. Sri Astuti Hariyani, M.K.M.: Bertugas sebagai Dokter Gigi Ahli Madya dan Kepala UPT Puskesmas Dalu Sepuluh Kecamatan Tanjung Morawa.
‎
‎3.dr. Tetti Rossanti Keliat, M.K.M.: Menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎O. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang
‎
‎1.Erlita Lubis, S.Sos., M.H.: Menjabat sebagai Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎2.Sry Ekayani, S.Sos., MAB: Bertugas sebagai Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎3.Wahyu Rismiana, SSTP., M.AP: Menjabat sebagai Camat Deli Tua.
‎
‎P. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
‎
‎1.Arfian Yamin Ginting, SE., M.Si: Menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎2.Robet Jaksen Sembiring, S.T., M.Si: Bertugas sebagai Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎3.Sri Armayani, SH: Menjabat sebagai Sekretaris pada Inspektorat Deli Serdang.
‎
‎Proses Seleksi Transparan
‎Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi JPT Pratama ini dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan profesional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengisian jabatan strategis berbasis kompetensi dan integritas.
‎
‎Dalam pengumuman tersebut juga ditegaskan bahwa keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
‎
‎Dengan diumumkannya hasil akhir ini, proses seleksi JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 memasuki tahap akhir, yakni penetapan pejabat terpilih oleh kepala daerah. (RHy).

Madinapos.com, Panyabungan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR), Dinas Perkim dan Dinas Lingkungan Hidup turunkan alat berat jenis bechloader untuk memperbaiki saluran drainase pasar lama Kecamatan Panyabungan.

Dimana, drainase itu kerap meluap setiap kali hujan turun, sehingga menimbulkan genangan air yang menutupi badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat serta arus lalu lintas.

Kadis PUPR Ahmad Faizal menyampaikan, ini merupakan langkah penanganan sementara, alat berat ini dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang dipinjam guna membersihkan sedimen dan memperbaiki saluran drainase.

” Ini kita bersihkan terlebih dahulu, sehingga jika hujan turun, drainase ini mampu menampung debit air dan mengalirkannya ke Aek Mata,” kata Faizal, Rabu (31/12), siang.

Sebelumnya, Bupati Mandailing Natal H Saipullah Nasution sewaktu datang meninjau ke lokasi ini menjelaskan, untuk penanganan jangka panjang Pemkab Madina akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkait kondisi drainase tersebut.

Saipullah juga mengimbau masyarakat agar turut berperan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air, karena dapat memicu terjadinya genangan saat musim hujan.

” Kalau saluran air ini dijaga bersama-sama, tidak dijadikan tempat pembuangan sampah, tentu genangan seperti ini bisa kita hindari,” ujarnya, Selasa (30/12), sore. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Panyabungan – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution meninjau langsung kondisi drainase yang tersumbat di kawasan Pasar Lama, Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Selasa (30/12/2025).

Drainase tersebut kerap meluap setiap kali hujan turun, sehingga menimbulkan genangan air yang menutupi badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat serta arus lalu lintas.

Dalam peninjauan itu, Saipullah menyampaikan bahwa sebagai langkah penanganan sementara, pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) untuk meminjamkan alat berat berupa bechloader guna membersihkan sedimen dan memperbaiki saluran drainase.

“Ini kita bersihkan terlebih dahulu, sehingga jika hujan turun, drainase ini mampu menampung debit air dan mengalirkannya ke Aek Mata,” kata Saipullah.

Untuk penanganan jangka panjang, Saipullah menjelaskan Pemkab Madina akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkait kondisi drainase tersebut.

Saipullah juga mengimbau masyarakat agar turut berperan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air, karena dapat memicu terjadinya genangan saat musim hujan.

“Kalau saluran air ini dijaga bersama-sama, tidak dijadikan tempat pembuangan sampah, tentu genangan seperti ini bisa kita hindari,” ujarnya. (Suaib Rizal).

‎Madinapos.com, Panyabungan – Berbagai peristiwa sepanjang tahun 2025 patut membuat kita berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu merenung sebelum melangkah ke tahun 2026. Tahun ini seolah menghadirkan rangkaian ujian bagi nurani publik: kasus korupsi pejabat negara yang kian mengejutkan, gelombang demonstrasi yang lahir dari hilangnya empati penguasa, hingga bencana ekologis yang membuka tabir praktik illegal logging dan deforestasi atas nama ekonomi, namun mengabaikan kemanusiaan dan keseimbangan alam.
‎
‎Krisis tidak hanya kita saksikan di tingkat nasional, tetapi juga terasa dekat dalam kehidupan sehari-hari. Di daerah, situasi darurat justru dimanfaatkan sebagian orang untuk meraup keuntungan. Fenomena penimbunan bahan bakar minyak, lalu menjualnya kembali dengan harga berlipat tanpa dasar hukum yang jelas, menunjukkan rapuhnya solidaritas sosial di tengah krisis. Ironisnya, komunikasi sebagian pejabat yang seharusnya hadir sebagai penenang justru memperlihatkan jarak empati, seakan lupa bahwa bencana bukan sekadar persoalan teknis, melainkan tragedi kemanusiaan.
‎
‎Di ruang publik, perhatian kita juga tersita oleh drama-drama yang tak kalah memekakkan: polemik ijazah, hingga konflik perebutan kekuasaan dalam tubuh organisasi keagamaan. Semua itu menyedot energi kolektif, namun sering kali menjauhkan kita dari persoalan yang lebih mendasar yakni bagaimana negara dan masyarakat menjaga etika, kejujuran, dan tanggung jawab moral.
‎
‎Sementara itu, di tingkat akar rumput, masyarakat perlahan terhipnotis oleh pola hidup baru. Media sosial bukan lagi sekadar sarana informasi, melainkan berubah menjadi ruang hiburan tanpa jeda. Produktivitas manusia menurun, daya refleksi melemah, karena terlalu larut dalam konsumsi video-video pendek yang absurd. Fenomena ini tidak hanya menjangkiti anak-anak dan remaja, tetapi juga merambah kalangan dewasa hingga orang tua. Kita seolah kehilangan kemampuan untuk berhenti dan berpikir.
‎
‎Gejala yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya perilaku sosial yang kian sulit diterima nalar. Berita tentang pembunuhan sadis, kekerasan dalam lingkar terdekat, hingga konflik yang dipicu persoalan sepele, kerap menghiasi ruang pemberitaan. Kekerasan tidak lagi hadir sebagai anomali, tetapi seperti bagian dari rutinitas yang perlahan dinormalisasi.
‎
‎Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihadapkan pada banjir informasi yang masing-masing mengklaim kebenaran. Perdebatan publik membelah diri ke dalam dua poros yang nyaris tak pernah bertemu. Sebagian yang sejak awal mendukung pemerintah cenderung membangun narasi pembelaan atas setiap kebijakan, sementara mereka yang berseberangan memilih nada pesimis dan sinis terhadap apa pun yang dilakukan negara. Kita seperti robot yang bergerak sesuai program politik masing-masing, kehilangan ruang dialog yang jernih dan beradab.
‎
‎Jika kita tarik benang merah dari seluruh persoalan tersebut, akar masalahnya sering kali berujung pada hal yang sama: tekanan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan, nafsu kekuasaan, dan keserakahan. Semua itu di negeri ini menyerupai bom waktu terpendam, tetapi siap meledak kapan saja ketika nilai-nilai etika dan kemanusiaan tak lagi menjadi pegangan.
‎
‎Karena itu, menjelang 2026, kita tidak cukup hanya menyusun resolusi seremonial. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk melakukan tobat nasional bukan dalam pengertian ritual semata, tetapi sebagai kesadaran kolektif untuk mengoreksi arah hidup bersama. Tobat berarti mengakui bahwa ada yang keliru dalam cara kita mengelola kekuasaan, ekonomi, lingkungan, dan bahkan cara kita memperlakukan sesama manusia.
‎
‎Tahun 2026 memang tidak menjanjikan kepastian. Namun, masa depan selalu memberi ruang bagi harapan, selama kita bersedia belajar dari luka-luka yang ditinggalkan 2025. Tekad kita esok hari harus lebih baik dari hari ini lebih jujur, lebih peduli, dan lebih berani menempatkan kemanusiaan di atas segalanya.

‎Oleh
‎Dr. Rohman, M.Pd
‎Dosen STAIN Mandailing Natal
‎

Madinapos.com, Lingga Bayu – Bantuan Pangan dari Kementerian Pertanian (Kementan) telah disalurkan oleh staf ahli kementerian pertanian Ali Jamil di Desa Perbatasan dan Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu, Selasa ((30/12/2025).

Bantuan sembako untuk korban bencana banjir itu merupakan tahap empat, yang sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan di beberapa desa terdampak banjir.

Bantuan dari Kementan itu berupa beras, minyak makan, mie instan, pakaian layak pakai, dan makanan ringan.

Staf ahli kementerian pertanian Ali Jamil dalam kesempatan itu menyampaikan kehadirannya di Kabupaten Madina untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan peduli bencana alam dari Kementerian pertanian

“Mengetahui adanya bencana di tiga provinsi, pak menteri pertanian Amran Sulaiman langsung mengumpulkan jajarannya untuk memberikan kontribusi termasuk badan pagan nasional,” sebutnya.

Dijelaskannya, kehadiran kementrian pertanian khusus untuk memastikan lahan-lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera diperbaiki.

“Lahan pertanian yang terdampak ringan hanya untuk mengganti benih sudah disalurkan untuk tahap pertama sebanyak 37 ton dan Januari ini akan menyusul bantuan benih yang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.

Lanjut, “dan untuk lahan pertanian yang rusak, sudah di data semua dan insyaallah Januari 2026 akan bergerak untuk memperbaiki lahan itu dan memfungsikannya kembali agar bisa disawahkan oleh masyarakat. Dan terkait sawah yang sdimennya tebal atau lebih dari satu meter, ini yang harus kita pikirkan apakah dilakukan pengerukan atau mengganti komoditinya dan ini tergantung kesepakan dengan masyarakat petani,”ahirnya.

Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution dalam kesempatan itu mengucapkan terimakasih atas bantuan dari kementrian pertanian dan badan pangan nasional yang telah menyisihkan rezkinya untuk masyarakat Madina.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat, mengingat masyarakat belum bisa pulih kembali ketempat usahanya, tentu bantuan sembako ini sangat meringatkan dan melapangkan di tengah kesulitan dan kesempitan,” katanya. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Panyabungan – Menutup Tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal melaksanakan Refleksi Akhir Tahun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja sekaligus komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian.

Di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal, Iwan Ernanda, capaian kinerja sepanjang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, baik pada sektor pelayanan, pengawasan, maupun pengelolaan keuangan negara.

Pada bidang pelayanan paspor, Kantor Imigrasi Mandailing Natal telah menerbitkan sebanyak 5.398 dokumen paspor, yang terdiri dari 4.305 paspor baru dan 1.093 paspor penggantian. Dari capaian tersebut, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp3.917.400.000, atau 130 persen dari target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada bidang pelayanan izin tinggal keimigrasian, tercatat 4 pelayanan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS), serta 2 pengubahan status izin tinggal dari ITAS menjadi ITAP.

Dalam rangka penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian, Kantor Imigrasi Mandailing Natal telah melaksanakan 2 operasi gabungan, 17 operasi mandiri, dan 8 kegiatan intelijen keimigrasian sebagai upaya preventif dan represif untuk menjaga tertib administrasi keimigrasian di wilayah kerja.

Upaya penguatan wilayah juga terus dilakukan melalui pembentukan 1 Desa Binaan Imigrasi, yaitu Desa Rumbio, Kabupaten Mandailing Natal, serta pelaksanaan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat kabupaten sebanyak dua kali, yang melibatkan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas, guna memperkuat sinergi antarinstansi.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai 90,89 persen, disertai dengan penguatan transformasi digital kehumasan melalui produksi dan publikasi 122 konten media sosial sebagai sarana diseminasi informasi keimigrasian kepada masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal, Iwan Ernanda, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi dasar untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.

“Refleksi Akhir Tahun ini menjadi momentum evaluasi dan penguatan komitmen kami untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada Tahun 2026, kami akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Melalui capaian kinerja sepanjang Tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian. (RHy).

Madinapos.com, Panyabungan – Saluran air tersumbat akibat sampah serta ranting pohon dan pokok kayu, mengakibatkan air kembali meluap genangi Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) diwilayah Pasar Lama Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal (Madina).

Ini yang menyebabkan persoalan yang sama terus berulang dari waktu ke waktu, di wilayah Ibukota Kabupaten ini.

Dinas Lingkungan Hidup melalui Kadis Kominfo Mandailing Natal Rahmat Hidayat menjelaskan, setelah pihak terkait turun melihat kondisi genangan, ternyata ada pokok kayu serta sejumlah sampah yang menghambat laju air, sehingga meluap ke jalan raya.

” Memang penyebabnya itu adalah sampah yang datang dari hulu. Terutama ranting pohon dan kayu, itu yang banyak ditemukan petugas setelah memeriksanya,” jelas Rahmat.

Kedepannya kata Rahmat, Pemkab Madina akan menyikapi dan mencari solusi agar hal yang sama tidak kembali terulang, tentunya butuh juga peran serta masyarakat agar ikut juga menjaga lingkungan supaya tidak buang sampah sembarangan.

” Pemkab akan mengkajinya melalui dinas terkait bagaimana hal ini tidak terulang lagi, namun kami juga mengharapkan masyarakat agar jangan buang sampah sembarangan sebagai penyebab utama terjadinya genangan air ini,” pungkas Rahmat.

Terlihat genangan air telah surut setelah petugas datang membersihkan sumbatan itu, laju Kenderaan diwilayah itu telah kembali normal setelah sebelumnya sempat terganggu. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Lubuk Pakam – Mulai Januari 2026, tidak ada lagi tenaga honorer atau non aparatur sipil negara (ASN) di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
‎
‎“Tenaga non-ASN tidak lagi diperbolehkan menduduki jabatan yang bersifat administrasi atau jabatan ASN. Yang masih diperbolehkan hanyalah pekerjaan tertentu seperti sopir, tenaga kebersihan, pramusaji, dan penjaga malam,” ucap Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deli Serdang, Rudi Akmal Tambunan ST, pada Sosialisasi Penataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang Tahun 2025 di Aula Cendana, Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (30/12/2025).
‎
‎Sementara, Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan memerintahkan, seluruh tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam database, wajib melakukan pendaftaran ulang ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deli Serdang mulai tanggal 2, 5, dan 6 Januari 2026, untuk dilakukan kontrak baru serta penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎“Tenaga non-ASN yang sebelumnya bekerja sebagai operator atau jabatan administrasi, mulai saat ini tidak diperbolehkan lagi. Mereka harus memilih posisi yang sesuai ketentuan. Apabila tidak bersedia, maka kontrak tidak dapat dilanjutkan,” imbau Bupati di sosialisasi yang turut dihadiri Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS tersebut.
‎
‎Untuk mengisi kekosongan jabatan ASN, Bupati menegaskan, satu-satunya solusi adalah melalui seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, tenaga non-ASN lainnya dapat dialihkan menjadi tenaga outsourcing atau buruh harian lepas (BHL), sepanjang tidak menduduki jabatan ASN.
‎
‎Lebih lanjut, Bupati juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan agar belanja pegawai daerah tidak melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan efisiensi serta penataan ulang pembagian tugas pegawai.
‎
‎“Kita harus mulai bekerja secara cerdas, bukan hanya bekerja keras. Manfaatkan seluruh alat dan teknologi yang ada, baik sistem digital, aplikasi perkantoran, maupun sarana komunikasi. Tidak perlu lagi kerja manual jika sudah tersedia sistem digital,” cetus Bupati.
‎
‎Bupati juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan sistem digital pemerintahan, seperti surat-menyurat elektronik dan dokumen berbasis PDF, sehingga ASN tidak lagi bekerja secara fisik untuk pekerjaan administrasi yang dapat diselesaikan secara digital.
‎
‎Selain itu, Bupati menyampaikan rencana penataan dan penguatan tenaga BHL di awal tahun 2026, termasuk pelaksanaan kegiatan gotong royong massal dengan melibatkan sekitar 1.500 personel untuk menjaga kebersihan dan kerapian wilayah Kabupaten Deli Serdang.
‎
‎Bupati juga menginstruksikan agar tenaga non-ASN di berbagai perangkat daerah agar dievaluasi dan ditata ulang secara menyeluruh, sesuai kebutuhan riil organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
‎
‎“Kebijakan ini bukan kebijakan daerah, melainkan kebijakan nasional yang harus kita patuhi bersama. Kita wajib menyesuaikan dan beradaptasi, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” pungkas Bupati.
‎
‎Sebagai bentuk perhatian, Bupati menyampaikan, Pemkab Deli Serdang akan memberikan surat penghargaan kepada tenaga non-ASN yang terdampak kebijakan tersebut, dan diharapkan bisa menjadi rekomendasi dalam mencari pekerjaan di tempat lain.
‎
‎“Saya berharap seluruh pimpinan perangkat daerah menyosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh pegawai non-ASN di unit kerja masing-masing. Ini adalah langkah bersama demi tertibnya tata kelola pemerintahan ke depan,” harap Bupati.
‎
‎Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, Dr Janry Haposan UP Simanungkalit SSi MSi melalui zoom meeting menegaskan, penataan tenaga Non-ASN harus dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan berpedoman penuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
‎
‎Menurutnya, penataan tersebut bukan semata-mata mengurangi jumlah tenaga Non-ASN, melainkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan riil sumber daya manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
‎
‎Dia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan total belanja APBD agar tidak melampaui batas yang ditetapkan, sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan.
‎
‎Lebih lanjut disampaikan, Undang-Undang ASN secara tegas melarang pengisian jabatan ASN oleh tenaga non-ASN. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berdampak pada sanksi administratif, termasuk tidak dialokasikannya anggaran penggajian bagi tenaga Non-ASN yang tidak sesuai ketentuan.
‎
‎Dia mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penataan tenaga Non-ASN yang telah terdata dalam basis data, termasuk melalui skema PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu sesuai ketersediaan formasi dan anggaran.
‎
‎Sementara kebutuhan tenaga pendukung, seperti pengemudi, petugas kebersihan, dan pengamanan agar dipenuhi melalui mekanisme pengadaan jasa sesuai regulasi.
‎
‎“Melalui penataan yang terarah dan berkelanjutan, kami berharap pada tahun 2029 pemerintah daerah telah mencapai kondisi ideal dalam manajemen kepegawaian, yakni keseimbangan antara kebutuhan organisasi, kapasitas anggaran, dan peningkatan kualitas layanan publik,” pungkasnya.
‎
‎Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS menghadiri Sosialisasi Penataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemkab Deli Serdang Tahun 2025 di Aula Cendana, Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (30/12/2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai Januari 2026, tidak ada lagi tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. (RHy).

Madinapos.com, Panyabungan – Biaya perawatan untuk alat berat jenis Excavator yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sejak tahun 2023-2025 sangat fantastis capai hampir Rp1 Milliar.

Berdasarkan data anggaran, pada tahun 2023 APBD ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Madina mengalokasikan Rp100 juta untuk biaya pemeliharaan excavator tersebut. Pada tahun 2024 anggaran itu meningkat menjadi Rp200 juta, dan pada tahun 2025 melonjak drastis hingga menyentuh Rp650 juta.

Sementara, menurut pantauan sejumlah masyarakat dilokasi, Selasa (30/12) alat berat itu diduga tak kunjung difungsikan selama bertahun-tahun, meski pemerintah daerah terus menganggarkan biaya besar untuk perawatan dan pemeliharaannya setiap tahun.

Warga sekitar TPA menilai alat tersebut hanya terparkir dan tidak mengalami perbaikan berarti. Informasi itu turut dibenarkan oleh Kepala Desa Batang Gadis sebelumnya.

” Alat berat itu belum bagus, sudah bertahun-tahun di situ,” apa tidak ada biaya perawatannya dari pemerintah,” tanya kades.

Hingga berita ini dilayangkan, belum ada penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Madina terkait biaya soal penggunaan anggaran perawatan yang terus meningkat setiap tahun.

Bahkan Kepala Dinas, Khairul, terkesan bungkam, meski sudah konfirmasi. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Panyabungan – Untuk memperkuat pelayanan kesehatan, khususnya di bidang transportasi disejumlah wilayah di Mandailing Natal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) salurkan 4 unit Ambulance untuk sejumlah Puskesmas.

Seperti Kata Bupati Mandailing Natal H Saipullah Nasution, meski ditengah efesiensi pemotongan anggaran, Pemerintah Kabupaten tetap menganggarkan penambahan mobil ambulance dari Dinas Kesehatan tahun 2025 kepada sejumlah Puskesmas yang membutuhkan.

” 4 unit Ambulance ini akan diserahkan kepada Puskesmas Singkuang, Lembah Sorik Merapi, Siabu dan Panyabungan Timur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya pasien hendak di rujuk ke RSUD Panyabungan atau ke Medan,” katanya sewaktu mengecek kondisi dan keadaannya juga penyerahan kepada kepala Puskesmas di pelataran Aula kantor Bupati Mandailing Natal, Selasa (30/12).

Bupati juga mengatakan sebelumnya, Pemkab menganggarkan 26 ambulance, namun berhubung efesiensi, maka dilakukan secara bertahap dulu.” Tahun depan akan kita tambah lagi 7 unit kepada Puskesmas lainnya, dalam waktu dekat akan ada penambahan 1 unit lagi dari vendor Hemodialis sebagai bantun kepada Pemkab Madina,” jelas Bupati.

Diakhir Bupati berharap kepada Kepala Puskesmas yang kebagian jatah ambulance ini agar merawat dan mempergunakannya dengan baik untuk memberikan pelayanan masyarakat di Kecamatan dalam hal transportasi pasien. (Suaib Rizal).