Madinapos.com, Panyabungan – Ambisi swasembada pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto melalui program Astacita seolah terbentur realitas pahit di lapangan. Di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), khususnya di Kecamatan Panyabungan Barat dan Panyabungan Selatan, para petani kini berada di ambang krisis.
Memasuki musim tanam padi, mereka justru terjebak dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang berkepanjangan.
Situasi ini memicu kecemasan mendalam akan ancaman gagal panen yang dipastikan bakal memukul telak produktivitas pangan daerah.
Muhammad Nuh, seorang petani di wilayah Panyabungan Barat, dengan tegas menyoroti ironi ini. Baginya, tersendatnya distribusi pupuk di saat petani sedang berjuang di sawah adalah bentuk kegagalan teknis yang mencederai visi besar pemerintah pusat.
“Ini jelas kontradiktif dengan Astacita Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan nasional. Bagaimana target swasembada bisa terwujud jika kebutuhan paling krusial, yaitu pupuk, justru langka saat musim tanam? Ini ironis sekaligus memprihatinkan,” ujar Nuh dengan nada kecewa, Selasa (26/5/2026), sore.
Keresahan petani semakin menjadi-jadi lantaran adanya dugaan ketimpangan distribusi. Informasi yang dihimpun di lapangan menunjukkan adanya disparitas pasokan yang mencolok antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
“Sangat janggal. Di kecamatan lain pasokan dilaporkan lancar, namun mengapa di Panyabungan Barat dan Selatan stok justru macet?” ungkap Nuh penuh tanya.
Kekesalan petani juga dipicu oleh pengakuan pihak kios pengecer yang merasa “disandera” oleh kinerja distributor. Meski kewajiban administrasi telah dituntaskan, termasuk penyetoran uang penebusan pupuk sejak dua pekan lalu, stok yang diharapkan tak kunjung tiba.
“Pihak kios sudah memesan 15 ton dan uangnya sudah disetor dua minggu lalu. Faktanya? Hanya 5 ton yang datang. Ini bukan sekadar keterlambatan, tapi sudah menghambat ritme kerja petani,” tambahnya.
Akibat tersendatnya suplai ini, kios terpaksa melakukan pembatasan ekstrem. Petani yang seharusnya mendapatkan jatah dua sak, kini harus rela hanya membawa pulang satu sak, atau bahkan pulang dengan tangan hampa.
Kondisi ini kini menjadi bola panas. Para petani mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Pertanian untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) kelapangan guna memastikan tidak adanya praktik penyelewengan atau penimbunan yang merugikan rakyat.
“Presiden menekankan ketahanan pangan, maka daerah harus proaktif. Jangan biarkan petani menderita di tanahnya sendiri hanya karena mata rantai distribusi yang dipersulit atau diabaikan,” tegas Nuh. (Suaib Rizal).
