Madinapos.com, Sumut – Ketua DPD Generasi Muda GRIB Sumatera Utara, Ade Rinaldy Tanjung, melontarkan kritik keras terhadap jajaran pimpinan PLN pasca terjadinya insiden black out yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Ade secara tegas meminta Direktur Utama PLN untuk segera mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional, khususnya di wilayah Sumatera. Menurutnya, pemadaman massal tersebut bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan bukti nyata lemahnya manajemen dan buruknya sistem mitigasi krisis di tubuh PLN.
Ade menilai insiden ini telah memperlihatkan ketidaksiapan PLN dalam mengantisipasi gangguan besar yang berdampak langsung terhadap jutaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan vital, bukan sekadar layanan pelengkap. Ketika seluruh aktivitas masyarakat lumpuh akibat padamnya listrik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan publik, tetapi juga keselamatan, roda ekonomi, hingga stabilitas pelayanan negara. “Jika PLN tidak mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakat, maka pimpinan tertinggi perusahaan harus bertanggung jawab, bukan berlindung di balik alasan gangguan teknis,” tegas Ade.
Menurut Ade Rinaldy Tanjung, dampak black out tersebut sangat luas dan merugikan masyarakat kecil. Aktivitas rumah sakit terganggu, pelaku UMKM kehilangan pendapatan, jaringan komunikasi lumpuh, hingga aktivitas pendidikan dan pelayanan publik ikut terdampak. Ironisnya, kata dia, masyarakat tetap dibebani kewajiban membayar tagihan listrik tepat waktu, sementara ketika pelayanan mengalami kegagalan besar, publik hanya disuguhkan permintaan maaf tanpa kepastian solusi konkret. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan serius dalam tata kelola pelayanan publik.
Ade juga mendesak pemerintah pusat serta kementerian terkait untuk tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Ia meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengelolaan kelistrikan PLN di Sumatera. Menurutnya, apabila insiden sebesar ini tidak diikuti evaluasi tegas terhadap jajaran direksi, maka publik akan menilai negara tidak serius melindungi hak masyarakat atas pelayanan dasar yang layak. “Jangan sampai rakyat terus menjadi korban dari buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan internal PLN,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ade menegaskan bahwa mundurnya Direktur Utama PLN merupakan bentuk tanggung jawab moral atas kekacauan yang terjadi. Ia menyebut bahwa kepercayaan masyarakat terhadap PLN saat ini sedang berada di titik kritis akibat berulangnya persoalan pelayanan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan kejadian black out besar di Pulau Sumatera tidak kembali terulang di kemudian hari. (Redaksi)