Madinapos.com, Jakarta – Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi, Prof. Dr. K.H.Sutan Nasomal S.Pd.I S.E.,S.H., M.H., LLB. LLM., PPhD
menegaskan pers memiliki peran independen dalam demokrasi. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan media tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam fungsi kontrol sosial.
Pernyataan itu disampaikan Prof Sutan menanggapi polemik pernyataan Wakil Kepala BP Batam yang dikaitkan dengan ancaman pemutusan kerja sama terhadap media yang banyak memberitakan sisi negatif pemerintah.
“Harus diakui, peranan media baik cetak maupun online sejak Orde Lama, Orde Baru hingga era digital sekarang sudah baku. Fungsi media sebagai kontrol sosial tidak akan lekang oleh waktu,” ujar Prof Sutan kepada sejumlah Pemimpin Redaksi media cetak dan online melalui sambungan telepon dari kantornya di Cijantung, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Prof Sutan, media tidak mungkin hanya menyajikan berita yang menyenangkan pemerintah. Pers juga punya tanggung jawab mengangkat persoalan, kritik, pelayanan publik, dan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kalau ada pemberitaan yang dianggap negatif atau tidak sesuai fakta, jawab dengan data dan klarifikasi. Jangan kritik dibalas dengan ancaman penghentian kerja sama,” tegasnya.
Prof Sutan memahami media juga merupakan industri yang butuh biaya operasional. Kerja sama iklan, sponsor, dan kerja sama komersial dengan pemerintah dinilai wajar.
“Kerja sama itu seharusnya saling menguntungkan. Pemerintah butuh media untuk menyampaikan informasi, media butuh dukungan operasional. Tapi kerja sama jangan dimaknai bahwa media harus kehilangan fungsi kontrol sosialnya,” katanya.
Ia mengingatkan, jika kerja sama komersial digunakan untuk memengaruhi isi pemberitaan, maka kepercayaan publik akan runtuh.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa media yang kritis akan diputus kerja samanya, sedangkan media yang memberitakan hal positif akan dipertahankan. Ini yang harus dihindari,” tegasnya.
Lebih jauh, Prof Sutan menilai hubungan pemerintah dan media harus dibangun sebagai kemitraan, bukan ketergantungan.
“Pemerintah bukan objek yang harus selalu dipuji, begitu juga media bukan corong pemerintah. Keduanya punya peran masing-masing,” ujarnya.
Ia berharap polemik di Batam tidak berkembang menjadi konflik. “Kalau ada perbedaan pandangan, duduk bersama. Media berikan ruang hak jawab, pemerintah berikan data dan klarifikasi. Dengan begitu masyarakat dapat informasi yang lengkap,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. Tokoh Pers Dunia, Pakar Hukum Internasional, Rektor STIA STIH Pronass, Ketum YPLBH dan Pendiri Ormas Komite Mantan Preman Indonesia Istighfar (KOMPII). (Abdus Salam Siregar).