Berita Daerah

Madinapos.com, Panyabungan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) terima bantuan kepada masyarakat korban terdampak bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu dari Ikatan Marga Nasution (IKANAS) dohot anak boruna.

Bantuan dari DPC Ikanas Dohot Anak Boruna Kab. Deli Serdang di Serahkan Ketua DPC Ikanas Dohot Anak Boruna Kab. Deli Serdang H. Nasaruddin Nst, S.sos, MM, dlm hal ini diwakili Oleh Sekretaris Sdr. DR. Toni NST, M.Pd dan diterima oleh Wabup Atika Azmi Utammi Nasution bersama Asisten II Afrizal dan Kaban BPBD Mukhsin Nasution di Pandopo rumah dinas bupati, Jum’at (26/12).

Bantuan yang diberikan meliputi berbagai kebutuhan pokok, antara lain beras, minyak goreng, gula, mie instan, pakaian layak pakai, serta bantuan tunai

Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Nasution, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Ikatan Keluarga Nasution Dohot Anak Boruna Kabupaten Deli Serdang atas kepedulian yang telah ditunjukkan.

Ia mengapresiasi seluruh donatur dan relawan yang telah menyalurkan bantuan bagi para korban bencana.

” Terima kasih kepada seluruh warga IKANAS Deli Serdang dan para penyantun yang telah berdonasi. Semoga menjadi amal jariyah dan Allah SWT melipatgandakan rezekinya. Aamiin,” ucapnya.

Sementara, Ketua DPC IKANAS Deli Serdang, H. Nasaruddin SOS, M.M menyampaikan bahwa kegiatan kemanusiaan ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa kemanusiaan yang menjadi fondasi organisasi.

Aksi solidaritas ini merupakan wujud nyata komitmen IKANAS dalam membantu sesama, khususnya keluarga besar Nasution dan masyarakat Mandailing Natal yang tengah menghadapi masa sulit.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban sekaligus mempererat tali silaturahmi antara IKANAS Deli Serdang dan masyarakat Mandailing Natal.

” IKANAS Deli Serdang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat kepedulian dan saling membantu dalam menghadapi berbagai musibah,”ujarnya melalui Dr. Toni Nasution.

Aksi kemanusiaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi organisasi dan masyarakat luas untuk terus menumbuhkan empati serta memperkuat persatuan dalam menghadapi berbagai ujian. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Padang Lawas – Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan SE akrap disapa bersama Ny. Mahzalena Putra Mahkota Alam Hasibuan  melakukan penanaman kopi Arabika Sigarar Utang secara simbolis di Desa Sianggunan Dan Hulim Kecamatan Sosopan. Sabtu 27/12/2025).

Pada kesempatan tersebut Bupati Palas menyampaikan bahwa pelaksanaan tanam perdana kopi arabika sigarar utang ini merupakan langkah strategis dan komitmen nyata pemerintah Kabupaten dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan unggulan, meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, serta membuka peluang berkelanjutan kesejahteraan bagi para masyarakat petani.

Tanaman kopi arabika sigarar utang dikenal sebagai komoditas unggulan nasional dengan cita rasa khas dan nilai ekonomi tinggi. dengan kondisi agroklimat yang mendukung di wilayah kita, khususnya di desa sianggunan dan desa Hulim,’ ungkap PMA.

Kopi arabika ini dapat tumbuh dengan baik dan menjadi ikon baru perkebunan di masa yang akan datang di daerah ini,’ ucapnya.

Melalui kegiatan ini, kepada para petani tidak hanya fokus pada proses tanam, juga memperhatikan pemeliharaan, pendampingan teknis, serta pengelolaan pasca panen agar kualitas kopi yang dihasilkan mampu bersaing di pasar regional maupun nasional,’ harapnya.

Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, penyuluh, kelompok tani, serta pihak swasta untuk terus bersinergi dalam mendukung pengembangan kopi arabika ini, mulai dari penyediaan bibit unggul, pelatihan, hingga akses pemasaran.

Semoga kegiatan tanam perdana ini menjadi awal yang baik, membawa keberkahan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi kabupaten padang lawas demi mewujudkan visi padang lawas Maju,’ tutupnya.

Turut hadir mendampingi Bupati Padang Lawas, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Kapolsek Sosopan AKP Irmanto serta jajaran serta para pimpinan OPD terkait dan para undangan terhormat lainnya.

Penulis: A Salam Siregar.

Madinapos.com, Panyabungan – Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata, melainkan harus menjadi perlawanan kolektif seluruh warga negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Teguh W. Hasahatan Nasution, S.H., M.H., Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal.

Menurut Teguh, narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif semua elemen, mulai dari keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga lembaga pendidikan dan pemerintah.

” Pemberantasan narkoba adalah perlawanan kolektif warga negara. Tidak ada satu pun pihak yang bisa bekerja sendiri. Jika masyarakat bersatu, peduli, dan berani melawan peredaran narkoba di lingkungannya masing-masing, maka mata rantai kejahatan narkoba dapat kita putus,” tegas Teguh, Sabtu (27/12).

Ia menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini, komunikasi yang terbuka, serta pengawasan yang berkelanjutan dinilai sangat krusial untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh narkoba.

Sebagai wakil rakyat, Teguh juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan dan program yang berpihak pada upaya pencegahan dan rehabilitasi, bukan hanya penindakan.

Ia menilai bahwa pendekatan humanis, edukatif, dan partisipatif harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas.

” Negara harus hadir, tetapi masyarakat juga tidak boleh pasif. Melaporkan, mencegah, dan mendampingi adalah bentuk nyata bela negara dalam perang melawan narkoba,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Teguh mengajak seluruh lapisan masyarakat Mandailing Natal untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar bersih dari narkoba demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa.

Sebagai bagian dari upaya konkret pemberantasan narkoba di Kabupaten Mandailing Natal, Teguh juga merekomendasikan sejumlah solusi strategis yang perlu dijalankan secara terpadu.

Pertama, penguatan edukasi dan pencegahan berbasis komunitas.

Pemerintah daerah bersama DPRD, BNN, dan organisasi masyarakat perlu memperluas program penyuluhan narkoba hingga ke desa-desa, sekolah, pesantren, dan komunitas pemuda. Materi edukasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar mudah dipahami dan diterima masyarakat.

Kedua, pembentukan dan pengaktifan relawan serta satgas anti-narkoba tingkat desa dan kelurahan.

Satgas ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, pendampingan warga, serta penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Ketiga, peningkatan peran lembaga adat dan tokoh agama dalam pencegahan narkoba. Nilai-nilai kearifan lokal, norma adat, serta pendekatan keagamaan dinilai efektif dalam membangun kesadaran moral dan sosial masyarakat untuk menolak narkoba.

Keempat, penguatan layanan rehabilitasi dan pendampingan korban penyalahgunaan narkoba.

Teguh menegaskan bahwa pecandu harus dipandang sebagai korban yang perlu diselamatkan, bukan semata-mata dihukum. Pemerintah daerah didorong untuk memperluas akses rehabilitasi, konseling, dan reintegrasi sosial.

Kelima, peningkatan pengawasan wilayah rawan peredaran narkoba melalui kerja sama lintas sektor, termasuk aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi serta sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses juga menjadi bagian penting dari upaya ini.

Terakhir, Teguh mendorong adanya kebijakan daerah yang berkelanjutan, termasuk penganggaran khusus untuk program pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta evaluasi rutin terhadap efektivitas program yang telah berjalan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Teguh berharap Kabupaten Mandailing Natal dapat menjadi wilayah yang kuat, berdaya, dan bersatu dalam melawan ancaman narkoba demi masa depan generasi yang lebih sehat dan bermartabat. (Suaib Rizal).

‎Madinapos.com, Deli Serdang — Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TP3SR) Pasar XII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dihentikan oleh warga yang mengaku memiliki lahan tersebut. Proyek pemerintah daerah di atas lahan eks perkebunan PTPN II itu dihentikan setelah Kepala Desa Bandar Klippa menerbitkan surat yang kemudian dijadikan alat legitimasi oleh para penggarap untuk mengklaim kepemilikan bangunan.
‎
‎Pantauan awak media, kamis (25/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB, aktivitas pembangunan sempat dihentikan paksa oleh sekelompok warga yang mengaku memiliki hak atas lahan tersebut. Mereka menunjukkan dua surat resmi yang ditandatangani Kepala Desa Bandar Klippa, Suripno, SH, MH, sebagai dasar penghentian pekerjaan.
‎
‎Dua surat dimaksud yakni Nomor 470/4427/2025 dan Nomor 470/4426/2025, tertanggal 23 Desember 2025, yang masing-masing menerangkan kepemilikan bangunan atas nama Ahmad Yaser Daulay dan Suparman, serta Ari Dian Permata Aritonang dan Marwan Syahputra.
‎
‎Ironisnya, lokasi yang sama sebelumnya telah ditegaskan tidak memiliki pemilik lahan, sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Desa Bandar Klippa sendiri Nomor 150/4317/2025, yang dikeluarkan pada Desember 2025 dan telah diagendakan Camat Percut Sei Tuan, Fitriyan Syukri.
‎
‎Terbitnya dua surat baru tersebut memunculkan tanda tanya besar: mengapa dalam kurun waktu berdekatan, kepala desa menerbitkan surat yang saling bertolak belakang di atas objek lahan yang sama?
‎
‎Dengan berbekal surat tersebut, para penggarap menghentikan proyek TP3SR yang tengah dikerjakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Mereka mengklaim memiliki dasar hukum untuk menuntut kompensasi penggantian lahan.
‎
‎Salah seorang penggarap, Edi, mengakui bahwa surat tersebut sengaja diminta kepada kepala desa untuk kepentingan negosiasi ganti rugi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
‎
‎“Kami memang minta surat itu ke pak kades, karena arahan dinas perkim agar ada surat penguasan fisik. Katanya bisa jadi dasar minta tambah kompensasi. Kami sudah jumpa Kadis Perkim, pak Suparno di wings hotel, sudah sepakat akan ada penambahan harga. Tapi setelah surat jadi, tidak ada kejelasan lagi dari beliau” ujar Edi.
‎
‎Edi menambahkan bahwa penghentian ini agar ada reaksi dari dinas perkim untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan diantara mereka.
‎
‎Pengakuan ini mempertegas bahwa surat kepala desa telah digunakan sebagai alat tawar bahkan legitimasi untuk menghentikan proyek pemerintah, diatas lahan tersebut.
‎
‎Kepala Desa Bandar Klippa, Suripno, tidak menampik telah menerbitkan surat tersebut. Ia berdalih, penerbitan dilakukan atas permintaan warga yang mengaku mendapat arahan dari Kepala Dinas Perkim.
‎
‎“Kita hanya membantu warga, Katanya arahan dari pak Suparno, Kadis Perkim. Makanya kita buat suratnya. Tapi surat itu bukan untuk menghentikan pekerjaan. Kalau soal hak, harusnya dituntut ke pak Suparno bukan pemborong,” kata Suripno.
‎
‎Pernyataan tersebut justru memperlebar persoalan, karena surat kepala desa yang semestinya bersifat administratif kini berimplikasi langsung pada terhentinya proyek strategis daerah.
‎
‎Menanggapi klaim tersebut, Kepala Dinas Perkim Deli Serdang, Suparno, menegaskan bahwa pihaknya telah lama meminta para penggarap hadir untuk menyelesaikan persoalan secara prosedural, namun tidak pernah datang.
‎
‎“Dari awal sudah kita minta, bang, tapi tidak hadir. Prosesnya sudah kita konsinyasikan ke pengadilan,” tegas Suparno.
‎
‎Langkah konsinyasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memilih jalur hukum untuk menyelesaikan klaim lahan, bukan negosiasi informal di lapangan.
‎
‎Potensi Pelanggaran Administrasi
‎Kisruh ini memunculkan dugaan cacat administrasi dalam penerbitan surat oleh kepala desa. Pasalnya, lahan yang disengketakan diketahui merupakan eks aset PTPN II dan tengah digunakan untuk kepentingan publik, yakni pembangunan TP3SR.
‎
‎Terbitnya surat keterangan kepemilikan bangunan di atas lahan sengketa dinilai berpotensi menimbulkan konflik, menghambat proyek pemerintah, serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa.
‎
‎ Publik kini menunggu langkah tegas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan aparat pengawas untuk memastikan pembangunan tidak dikalahkan oleh surat administratif yang menimbulkan polemik dan ketidakpastian hukum. (RHy).

Madinapos.com, Tapsel – Bupati Mandailing Natal (Madina) H Saipullah Nasution dan Wabup Atika Azmi Utammi Nasution hadiri pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0212 Tapsel dari Letkol Arm Delli Yuda Adi Nur Cahyo SE,.MM kepada Letkol INF Dedi Harnoto.

Selain Bupati dan Wabup, Pisah sambut ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Madina serta sejumlah OPD Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan di Gedung Nasional Adam Malik Kota Padang Sidimpuan, Kamis (25/12) malam.

Turut hadir juga dalam acara ini, Bupati maupun Wabup dari sejumlah Kabupaten/kota seperti Tapsel, Padang Sidimpuan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas yang merupakan wilayah tutorial Kodim 0212 Tapsel.

Letkol Arm Dello Yudha akan mengemban tugas baru Sebagai Waaspres Kasdam I/BB, diketahui ia menjabat Dandim 0212 Tapsel sejak September 2024 lalu.

Pada kesempatan itu, Bupati Mandailing Natal H Saipullah Nasution mengucapkan selamat bertugas kepada Dandim lama ditempat barunya, dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas dedikasi dan kerjasama yang baik selama ini dengan Pemkab Madina.

Begitu juga kepada Dandim yang baru, Bupati mengucapkan selamat datang dan bertugas, khususnya di Mandailing Natal.

” Semoga Pak Delli Yudha bisa melaksanakan tugas nya dengan baik ditempat barunya di Kodam I BB, begitu juga pak Dedi Harnoto sebagai Dandim 0212 Tapsel yang baru,” ucap Bupati. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Hutabargot – Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. Ali Jamin Harahap, meninjau langsung lokasi terdampak bencana banjir di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kamis (25/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Ali Jamin melihat secara langsung kondisi lahan pertanian milik warga yang rusak akibat banjir.

Selain melakukan peninjauan, tim dari Kementerian Pertanian juga menyalurkan bantuan bibit padi serta obat-obatan pertanian guna membantu petani mempercepat pemulihan pascabanjir.

Di lokasi terdampak, Ali Jamin menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan lahan pertanian yang dialami masyarakat.

Ia menegaskan, Kementerian Pertanian akan terus hadir mendampingi petani, khususnya dalam upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana.

“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban petani dan mempercepat proses tanam kembali, sehingga produksi pertanian dapat segera pulih,” ujarnya.

Bahkan, untuk pemulihan pascabanjir ke depan, Ali Jamin mengaku akan mendorong langkah-langkah lanjutan berupa pendampingan teknis serta koordinasi dengan pemerintah daerah agar dampak banjir terhadap pertanian dapat diminimalisir.

Sementara itu, dalam kunjungan dan penyaluran bantuan tersebut, pihak Kementerian Pertanian turut berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Madina guna memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

Rombongan dari Kementerian Pertanian juga didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madina, Taufik Zulhandra, Kepala Pelaksana BPBD Madina, serta sejumlah pejabat dari Pemkab Madina.

Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Binanga, Sahnan, mengaku kunjungan ini menjadi bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap warganya yang terdampak bencana.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan bantuan ini. Ini menjadi penyemangat bagi para petani kami untuk bangkit kembali,” ujarnya.

Sahnan menambahkan, bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut akan segera dimanfaatkan oleh warga untuk mengolah kembali lahan pertanian yang rusak agar dapat kembali produktif. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Panyabungan – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menerima bantuan tahap ketiga dari Kementerian Pertanian untuk masyarakat terdampak bencana.

Bantuan tersebut diserahkan Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian Ali Jamil Harahap dan diterima langsung oleh Bupati H. Saipullah Nasution didampingi Plt. Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mukhsin Nasution di Rumah Dinas Bupati, Desa Parbangunan, Panyabungan, pada Kamis, 25 Desember 2025.

Saipullah mengatakan bantuan sebanyak dua truk itu akan disalurkan kepada masyarakat terdampak yang tentunya akan memberikan manfaat bagi penerima.

“​Tentu kami, pemerintah daerah beserta seluruh jajaran dan masyarakat, lagi-lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran untuk bantuan yang ketiga kalinya atau yang tahap ketiga ini,” kata dia.

Bupati berharap bantuan ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat penerima, tapi juga menjadi ladang amal untuk Presiden Prabowo Subianto dan pejabat di Kementerian Pertanian.

“Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Allah akan membalas dengan segala kebaikan yang luar biasa,” harap Saipullah.

Sebelumnya pada Kamis, 18 Desember 2025, Pemkab Madina telah menerima dan menyalurkan bantuan tahap kedua dari Kementerian Pertanian. Saat itu, sasaran bantuan adalah warga Desa Banjar Malayu, Kecamatan Batang Natal, yang terisolasi akibat material longsor memenuhi badan jalan.

Longsor itu, kata Saipullah, menyebabkan 346 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 1.531 jiwa terisolasi. Dia berharap bantuan tahap dua berupa beras dan bahan pokok itu dapat memenuhi kebutuhan pangan warga untuk tujuh hingga 10 hari. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Panyabungan – sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama kepada korban bencana alam yang terjadi disejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara, hal ini menjadi perhatian serius dari sejumlah elemen masyarakat, baik pihak pemerintah, swasta dan lainnya.

Dimana pada hari ini, kamis (25/12), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Puncak Sorik Merapi (PSM) Kabupaten Mandailing Natal berikan bantuan kebutuhan bahan pokok kepada korban bencana di Desa Batu Hula Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Ali Muktar Kepala Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Merapi mengatakan, bantuan yang diberikan kepada korban terdampak bencana ini berupa kebutuhan bahan pokok seperti sembako, mulai dari beras, mie instan, minyak goreng, gula, telor dan keperluan lainnya.

Ia mengungkapkan, pemberian bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pihaknya para kepala desa di Kecamatan tersebut atas bencana yang baru saja menimpa ini.

” Ini merupakan kepedulian kepada saudara kita yang terkena musibah beberapa waktu lalu, cukup untuk beberapa hari kedepannya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, bantuan ini diserahkan ke posko dapur umum yang berada diwilayah tersebut, dan diterima langsung oleh pihak panitia yang berada dilokasi.

Kemudian ia berharap, bantuan dari APDESI Puncak Sorik Merapi ini bermanfaat dan bisa meringankan beban kebutuhan korban terdampak di desa tersebut.

” Semoga bantuan kita ini bisa meringankan beban kebutuhan hidup para saudara kita korban bencana disana, dan menjadi amal ibadah bagi kita semua dihadapan Allah SWT,” pungkasnya. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Panyabungan – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan sikap resmi terkait peristiwa pembakaran Mapolsek Muara Batang Gadis (MBG) yang terjadi sebagai luapan kemarahan masyarakat akibat lepasnya seorang bandar narkoba berinisial R dari Mapolsek MBG.

Ketua DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal, Teguh W. Hasahatan Nasution, S.H., M.H., menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak membenarkan tindakan anarkis dalam bentuk apa pun, termasuk pembakaran fasilitas negara.

Namun demikian, partai juga memahami bahwa peristiwa tersebut berangkat dari akumulasi kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap lemahnya pengawasan aparat dalam menangani persoalan narkoba yang sangat meresahkan rakyat.

“Kami tidak membenarkan tindakan anarkis, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kegelisahan dan kemarahan rakyat. Ketika hukum tidak dirasakan hadir secara adil dan tegas, maka kepercayaan publik akan runtuh,” tegas Teguh, Kamis (25/12).

Sehubungan dengan informasi bahwa sejumlah masyarakat yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut saat ini tengah menjalani proses hukum di Polres Mandailing Natal, DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal telah menugaskan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) untuk melakukan pendampingan hukum.

Penugasan ini diberikan kepada Kepala BBHAR DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal, Agus Nardi, S.H., M.H., guna memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat tetap terlindungi selama proses penyidikan berlangsung.

Pendampingan hukum tersebut didasarkan pada:

– Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
– Pasal 54 dan 56 KUHAP, serta
– Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Yang secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh bantuan dan pendampingan hukum, termasuk dalam proses pemeriksaan oleh penyidik.

“Pendampingan ini penting agar tidak terjadi tekanan, intimidasi, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia selama proses pemeriksaan,” lanjut Teguh

Menurutnya, tugas partai politik tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan perolehan suara atau kursi legislatif, melainkan juga harus hadir secara nyata dalam memberikan advokasi dan pembelaan terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi rakyat.

“Inilah makna keberpihakan PDI Perjuangan kepada rakyat. Partai harus hadir ketika rakyat menghadapi persoalan hukum, ketidakadilan, dan tekanan. Itulah sebabnya DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal menugaskan BBHAR untuk mendampingi masyarakat Muara Batang Gadis,” pungkasnya.

DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal berharap seluruh proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, serta menjadi momentum evaluasi serius bagi semua pihak dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan narkoba di wilayah Mandailing Natal. (Suaib Rizal).

Madinapos.com, Panyabungan – Wakil Menteri agama (Wamenag) Republik Indonesia (RI) Dr.KH.Romo Raden Muhammad Syafi’i SH.Mhum, melakukan silaturrahmi dan malam keakraban dengan Kementerian Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang dilaksanakan di aula hotel Rindang Panyabungan. Rabu (24/12/2015).

Silaturrahmi yang digelar oleh kementerian agama kabupaten Madina itu turut dihadiri Bupati Madina H.Saipullah Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution,ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, dan sejumlah OPD.

Wamenag RI Dr.KH.Romo R Muhammad Syafi’i dalam momen ke akraban itu menyampaikan, presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia ini sangat luas dan penduduknya sangat banyak sehingga dibuatnyalah kabinet besar.

“Indonesia ini luasnya sama dengan 27 negara erofa, untuk memimpin erofa saja butuh 17 presiden, sementara Indonesia hanya satu,” katanya.

Dikatakannya, ketika diberikan tugas oleh presiden jangan pernah bertanya dan protes dan pada satu titik ini strategi yang dibuat presisden akan berubah untuk mencapai tujuan.

“Presiden mempunyai tahapan-tahapan strategi yang akan dia lakukan untuk mencapai tujuan yaitu “orang miskin bisa menjadi besar,” katanya.

Dicertikanya, saat ini presiden telah berhasil mengembalikan lahan sawit dari kolongmerat -kolongmerat mendekati sebanyak 4 juta hektar yang pertahunnya bangsa Indonesia mendapat lebih dari 200 tirliun, dan tambang timah yang ada di Bangka Belitung bangsa Indonesia kehilangan 100 tirliun pertahunnya dan ini berlansung sudah puluhan tahun.

“Dan Alhamdulillah kebun sawit dan pertambangan timah aman karena sudah di awasi,” sebutnya.

Bupati Madina H.Saipullah Nasution dalam kesempatan itu mengucapkan selamat datang pada wamenag di bumi Gordang Sembilan serambi mekkahnya Sumatera Utara (Sumut) artinya agama dan adat bersanding dengan baik.

Bupati juga mengenalkan adat istiadat Kabupaten Madina serta menyampaikan kondisi Madina pascabencana, dan kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk meminta pembangunan Eskalator di masjid Agung Nur Ala Nur.

“Kami sudah ajukan Eskalator pada pak menteri, karena sebenarnya masjid itu berada di lantai II dan lantai I akan digunakan untuk gedung serbaguna, dan kami berharap ini menjadi kenang-kenangan dari Wamenag,” katanya. (Suaib Rizal).