Madinapos.com, Panyabungan –Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana strategis pengembangan Koperasi Jasa Maritim Rido Ilahi yang menginisiasi layanan pelayaran kapal pesiar khusus keberangkatan jemaah umrah. Inisiatif maritim ini dinilai memiliki irisan kuat dengan program prioritas daerah dalam mengoptimalkan potensi Pantai Barat serta percepatan pengoperasian Pelabuhan Batahan.
Dukungan mendasar tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, dalam audiensi dan pertemuan resmi bersama jajaran pengurus koperasi di ruang kerja Kantor Bupati Madina pada Kamis (5/11/2026).
Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, Asisten III Sekdakab Madina yang sekaligus Kepala Dinas Perhubungan Lismulyadi, guna menelaah kesiapan teknis, regulasi, hingga ekosistem pendukung proyek maritim ini.
Bupati Saipullah Nasution menegaskan bahwa konsep umrah jalur laut ini sangat selaras dengan agenda pemikatan ekonomi daerah, terutama percepatan optimalisasi Pelabuhan Batahan sebagai simpul ekspor hasil bumi ke pasar internasional.
“Kami sangat mendukung rencana ini. Kehadiran armada kapal pesiar umrah ini beriringan dengan rencana kita untuk pengiriman komoditas CPO secara langsung ke India. Selain itu, ini menjadi panggung besar bagi produk UMKM serta hasil pertanian lokal seperti minyak nilam dan kopi Mandailing yang notabene sudah mendunia, agar diserap langsung dalam rantai pasok pelayaran,” tegas Bupati Saipullah.
Koperasi Jasa Maritim Rido Ilahi mengusung konsep integrasi konektivitas antar-pelabuhan di pesisir barat Sumatra. Rute pelayaran yang dirancang mencakup titik keberangkatan strategis, mulai dari Pelabuhan Pulau Baai (Bengkulu), Teluk Bayur (Padang), Pelimbungan Batahan (Mandailing Natal), Sibolga, Barus, Labuhan Aji, hingga Sabang (Aceh). Langkah ini sekaligus menjadi jawaban logis dalam menghidupkan kembali kawasan Pantai Barat agar memiliki daya saing yang sejajar dengan Pantai Timur Sumatra.
Dalam skema perjalanan umrah berdurasi sekitar 9 hingga 12 hari (menyesuaikan situasi cuaca dan maritim), pihak koperasi menyusun sistem logistik terpadu berbasis kemitraan daerah. Pengadaan pasokan konsumsi dan kebutuhan kapal mengikutsertakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta koperasi produsen di tingkat kabupaten/kota pada empat provinsi terkait.
Dengan potensi jemaah umrah dari Mandailing Natal yang mencapai 2.000 orang per tahun dan target pengelolaan awal koperasi sekitar 200 jemaah per bulan, pasokan bahan pangan akan sepenuhnya menggunakan komoditas lokal.
Pengelola memastikan menu harian jemaah disesuaikan dengan selera Nusantara, termasuk menghadirkan kuliner khas daerah seperti ikan asap Madina selama pelayaran.
Guna menjaga nilai spiritualitas di atas kapal pesiar, fasilitas ibadah dan pembekalan manasik intensif disiapkan secara bergantian oleh penceramah ternama tanah air, seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad.
Efisiensi Biaya dan Teknis Penjemputan Jemaah
Dari sisi pembiayaan, keberangkatan jalur laut ini menawarkan estimasi biaya pulang-pergi (PP) yang terjangkau, berada pada kisaran Rp20 juta hingga Rp24 juta per jemaah—sudah mencakup penanganan logistik dan pengangkutan awal dari wilayah Mandailing Natal.
Mengingat kondisi teknis draft Pelabuhan Batahan, kapal utama berukuran besar nantinya akan berlabuh dalam posisi lego jangkar di perairan Batahan. Proses embarkasi dan debarkasi jemaah dari darat menuju kapal utama akan menggunakan tender boat penghubung dengan kapasitas 100 hingga 120 penumpang per trip.
Ketua Koperasi Produsen Riandja Sangap Gabe Arta, H. Albiner Sitompul, menegaskan bahwa ekosistem bisnis ini sepenuhnya didedikasikan untuk memutar roda perekonomian rakyat berbasis koperasi.
“Model operasional ini dirancang mandiri dari, oleh, dan untuk anggota koperasi serta masyarakat. Karena kapal yang digunakan adalah kapal rakyat milik koperasi dan rantai pasoknya melibatkan Gapoktan daerah, manfaat ekonominya akan kembali ke masyarakat. Kami sangat berharap Pemerintah Pusat maupun Pemkab Madina dapat memberikan perhatian, khususnya dalam bentuk regulasi pendukung dan skema subsidi BBM kapal agar efisiensi biaya perjalanan jemaah dapat terus dipertahankan,” ungkap H. Albiner Sitompul.
Pemkab Madina melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi berjanji akan mengawal tindak lanjut rencana ini, baik dari pemenuhan standar keselamatan pelayaran, kesiapan dermaga penunjang di Batahan, hingga pemberdayaan Gapoktan lokal sebagai pemasok rantai pasok utama. (Hamzah).