Madinapos.com, Panyabungan – Rencana Pemerintah Pusat untuk memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) di sektor pendidikan memicu kekhawatiran dari berbagai pihak di daerah. Ilu Prima Sagara Nasution, eks aktivis Proklamator Universitas Bung Hatta Padang yang juga merupakan orang tua murid, mendesak Eksekutif dan Legislatif Mandailing Natal (Madina) untuk menyikapi wacana ini secara serius dan tegas.
Ilu menilai, kondisi objektif Kabupaten Madina yang terdiri dari 404 desa/kelurahan belum sepenuhnya siap menghadapi digitalisasi pendidikan total, terutama di wilayah-wilayah pelosok.
Kendala Infrastruktur di Wilayah Terpencil.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah kesenjangan akses internet dan stabilitas listrik. Ia mencontohkan wilayah Sulang Aling di Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) yang hingga kini masih terisolasi dari jaringan internet.
” Bagaimana proses belajar bisa terlaksana dengan baik jika akses internet tidak ada? Belum lagi masalah klasik di Kecamatan MBG, jika listrik padam, hitungan menit kemudian jaringan komunikasi ikut terputus total,” tegas Ilu.
Selain faktor infrastruktur, Ilu juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan berbasis digital akan memaksa orang tua menyediakan perangkat pintar (smartphone), sementara banyak keluarga kurang mampu yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Ia memperingatkan agar jangan sampai kebijakan ini memicu tragedi akibat ketidakmampuan ekonomi, seperti kasus-kasus memilukan di daerah lain di mana siswa putus asa karena tidak memiliki alat belajar.
” Saat kondisi ekonomi kerakyatan sedang tidak baik-baik saja, kebijakan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi akses pendidikan bagi anak-anak di pelosok dan dari keluarga prasejahtera,” tambahnya.
Sebagai putra daerah dari kecamatan terjauh, Ilu Prima Sagara memberikan beberapa saran strategis bagi Pemkab dan DPRD Madina untuk segera melakukan pemetaan infrastruktur dan kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diberlakukan.
Menyampaikan kondisi riil geografis Madina ke Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan agar kebijakan tidak dipukul rata.
Menyusun skema pembelajaran luring terbatas atau sistem hybrid yang adaptif sesuai kondisi wilayah masing-masing.
” Kita ingin memastikan setiap kebijakan tetap berkeadilan dan tidak merugikan masa depan generasi bangsa hanya karena kendala geografis dan ekonomi,” pungkasnya. (Suaib Rizal).
