Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Batahan, Absennya Legislator Dapil IV Jadi Sorotan Tajam

Madinapos.com, Batahan – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Kecamatan Batahan, Kamis (12/02/2026), meninggalkan sejumlah catatan kritis. Meski agenda tahunan ini krusial bagi masa depan pembangunan daerah, ada kekosongan kursi yang mencolok, dimana tidak satu pun Anggota DPRD dari Dapil IV Mandailing Natal (Madina) yang hadir.

Berbeda dengan Musrenbang tahun lalu yang masih dihadiri oleh perwakilan rakyat seperti Edi Edward dari PAN, tahun ini suasana di Aula Kantor Camat Batahan terasa hambar tanpa kehadiran satu pun dari tujuh perwakilan rakyat asal Dapil IV untuk mengawal aspirasi langsung dari akar rumput serta mengevaluasi realisasi pembangunan dari hasil Musrenbang tahun-tahun sebelumnya dan menjalankan fungsi legislasi dalam memastikan usulan warga masuk ke dalam skema anggaran daerah.

Meskipun agenda ini memiliki dasar hukum yang kuat mulai dari surat Sekdakab hingga undangan resmi dari pihak Camat, absennya para wakil rakyat memicu kekecewaan. Tanpa dukungan politik dari DPRD, kekhawatiran masyarakat bahwa Musrenbang hanya akan menjadi ajang cuap-cuap atau formalitas belaka semakin menguat.

Salah satu poin krusial yang hilang dalam Musrenbang kali ini adalah pengumuman mengenai proyek pembangunan untuk tahun berjalan (2026). Masyarakat masih bertanya-tanya apakah tahun ini Batahan kembali hanya mendapatkan porsi kecil, sebagaimana tahun 2025 yang hanya menerima rehabilitasi ruang kelas senilai Rp200 juta.

” Jika Anggota DPRD hadir, mereka seharusnya bisa mempertanyakan mengapa alokasi pembangunan untuk Batahan terasa nihil atau minim dibandingkan kebutuhan riil di lapangan,” ungkap salah satu peserta yang hadir.

Tanpa pendampingan dari pihak legislatif, Baperida tampak hanya sekadar mendengar, mencatat, dan memberi komentar singkat atas keluhan lama masyarakat. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa Musrenbang tanpa kehadiran DPRD adalah langkah yang kurang efektif dalam memperjuangkan hak-hak pembangunan warga.

‘ Ketidakhadiran para wakil rakyat di momen krusial ini menjadi tanda tanya besar bagi konstituen di Kecamatan Batahan. Apakah ini bentuk kesibukan yang tak terelakkan, ataukah penurunan komitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkap salah satu warga lainnya. (Topen).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *