Madinapos.com – Padangsidimpuan.
Penjabat (Pj) Walikota Padangsidimpuan DR H Sarmadan Hasibuan, SH, MM menjawab pemandangan umum Fraksi-Fraksi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, pada Sidang Paripurna DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran (TA) 2017, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin (30/7/2018)
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Aryani Tambunan, SH, didampingi para Wakil Ketua masing-masing Edi Jurianto dan Yusuf Siregar, dihadiri 19 dari 30 anggota Dewan, Forkopimda Kota Padangsidimpuan, Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Drs. H Zulpeddi, MM, Sekretaris DPRD Irfan Bakhri, S.Sos, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.
Dalam nota jawaban Pj. Walikota Padangsidimpuan diantaranya dengan memberikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang lambatnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kota Padangsidimpuan di Tahun Anggaran (TA) 2018, serta perlunya Pemko Padangsidimpuan memberikan dan membuka informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan seputar pelaksanaan APBD 2017 dengan melakukan representase baik dengan cara konfrensi pers dengan para awak media dan di ekspos ke public.
Menanggapi hal itu, Pj. Walikota, menjelaskan bahwa dengan terbitnya Perpres Nomor 4 tahun 2017 tentang pengadaan barang dan jasa, dimana adanya perubahan aplikasi versi 3,6 menjadi 4,0, sehingga untuk proses pemilihan penyedia barang dan jasa, sehingga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padangsidimpuan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan versi tersebut.
Sedangkan saran agar Pemko Padangsidimpuan memberikan dan membuka informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan seputar pelaksanaan APBD 2017 dengan melakukan representase baik dengan cara konfrensi pers dengan para awak media dan di ekspos ke public, Pj Walikota mengucapkan terimakasih atas saran tersebut dan hal ini akan menjadi perhatian pihak eksekutif beserta jajaran.
Selanjutnya Pj. Walikota Kota Padangsidimpuan juga menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) soal rendahnya sistim management pengelolaan sistim akutansi pendapatan daerah, hal tersebut akan menjadi perhatian Pemko Padangsidimpuan agar terwujud kinerja di bidang pendapatan yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
Selain itu, Pj Walikota juga menegaskan, pihaknya akan melakukan peningkatan pengawasan internal pemerintah atas penyelenggaraan dan proses pengelolaan pendapatan daerah, agar pendapatan daerah bisa meningkat dan meminimalisi kebocoran di sector pendapatan.
Demikian juga hal nya dengan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang lamban penanganan terhadap pasien BPJS, bahwa hal itu akan menjadi perhatian Pemko Padangsidimpuan untuk meningkakan kinerja.
Usai menyampaikan nota jawaban, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Aryani Tambunan, SH didampingi para Wakil Ketua masing-masing Edi Jurianto dan Yusuf Siregar
Menyerahkan dokumen badan Anggaran DPRD Kota Padangsidimpuan menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 kepada perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padangsidimpuan. (ucok siregar)
