Madinapos.com, Panyabungan – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution, menegaskan komitmennya dalam menjalankan instruksi Presiden RI terkait program ketahanan pangan nasional dan makan bergizi gratis.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan pemaparan ketahanan pangan, Budan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para kepala OPD, camat, dan para kepala desa di Aula Kantor Bupati, Komplek perkantoran Payaloting, Senin (28/7/2025).
Dalam arahannya, Bupati Saipullah meminta seluruh desa di Madina bergerak aktif membuka lahan pertanian dan membangun sistem pangan mandiri.
“Program ketahanan pangan ini bukan sekadar program biasa. Ini adalah instruksi langsung Presiden. Setiap desa harus mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, agar tidak tergantung dari daerah lain,” tegas Saipullah.
Saipullah menyebutkan, bahwa kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kentang, dan sayuran harus bisa disiapkan sendiri oleh setiap desa. Dana desa sebesar 20 persen yang memang dialokasikan untuk ketahanan pangan, harus benar-benar dimanfaatkan untuk membuka lahan dan menanam bahan pangan utama.
“Kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi sendiri, maka urusan ketahanan pangan selesai. Sekarang tinggal bagaimana kepala desa dan camat mengkoordinir masyarakat untuk menyiapkan lahan dan mulai menanam,” sebutnya.
Bupati juga menekankan pentingnya kerja sama antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih. Saipullah mendorong agar kedua lembaga ini bersama-sama mengembangkan enam gerai penting di desa, yaitu gerai sembako, LPG, pupuk, apotek/klinik, cold storage, dan gudang penyimpanan.
Cold storage, kata Saipullah, menjadi kunci untuk menjaga kualitas hasil pertanian seperti sayur dan buah, agar tidak cepat rusak. Sementara gudang beras harus dibangun dengan standar penyimpanan yang baik agar stok bisa tahan lama.
“Saya tidak mau Koperasi Merah Putih ini hanya macan ompong. Sudah berbadan hukum, tapi tidak bergerak. Kita harus kawal ini agar jalan, karena ini akan diawasi langsung oleh Presiden,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bupati juga memaparkan soal program MBG yang menjadi salah satu prioritas nasional. Saipullah mengajak seluruh desa ikut berpartisipasi membangun dapur umum yang disebut dengan Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Disebutkan Saipullah, Setiap dapur nantinya harus mampu menyuplai makanan bergizi kepada 3.000 hingga 4.000 siswa serta ibu hamil atau menyusui setiap hari. Menurutnya, hal ini akan membuka banyak lapangan kerja dan mempercepat pergerakan ekonomi desa.
“Kalau dapurnya menyiapkan sendiri dari awal, mulai dari bangunan sampai peralatan, dia dapat insentif Rp3.500 per paket makanan. Tapi kalau hanya memasak saja, insentifnya Rp1.500. Ini peluang ekonomi bagi desa,” jelasnya.
Namun disisi lain, Saipullah menyadari kondisi geografis Madina yang banyak desa terpencil. Untuk itu, ia menyarankan agar dapur bergizi juga bisa dibangun di desa-desa kecil meski jumlah penerimanya sedikit.
“Desa seperti Banjar Lancat, jalannya saja sulit. Kita harus realistis, jangan samakan dengan kota. Kalau perlu satu desa punya dapur sendiri, ya itu solusi terbaik,” katanya.
Bupati mengingatkan bahwa semua instruksi ini akan ia pantau langsung ke lapangan. Ia menegaskan tidak segan-segan mengevaluasi desa yang tidak menjalankan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.
“Saya akan turun ke desa. Saya cek kalau tidak ada, dana desa dievaluasi dan dana 20 persen dari desa tidak akan saya turunkan. Bahkan tunjangan kepala desa juga akan saya pertimbangkan,” ujarnya. (Redaksi).
