Madinapos.com, Panyabungan – Hingga akhir Juli 2025, DPRD Mandailing Natal (Madina) belum mengagendakan sidang pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan selama tahun 2024.
Ditengarai agenda sidang itu belum dijadwalkan lantaran rapat pimpinan (Rapim) dua kali batal akibat tidak kuorum untuk membawa agenda itu ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.
Hal itu terungkap saat wartawan memantau aktivitas para legislator di Gedung DPRD Madina, Komplek Payaloting, Desa Parbangunan, Panyabungan, Senin (28/7/2025).
Pantauan di gedung wakil rakyat itu, hanya hitungan jari mobil yang ada di parkiran khusus DPRD. Aktivitas di gedung parlemen itu terkesan seram seolah tidak berpenghuni.
Terkait LPj APBD 2024, wartawan mencoba mengunjungi ruangan yang pintunya terbuka, kebetulan ruang Fraksi Partai Golkar. Di dalam ruangan itu terlihat hadir Ketua Fraksi Golkar Zubaidah Nasution bersama seorang staf.
Ketika ditanya, Zubaidah Nasution membenarkan bahwa LPj APBD 2024 belum dibahas di Rapat Paripurna DPRD Madina.” Benar. LPj 2024 yang seharusnya sudah dibahas itu belum terlaksana. Kita dari Fraksi Golkar tidak mengetahui apa alasannya. LPj itu memang seharusnya dibahas. Itu menjadi bagian dari moral DPRD yang memiliki fungsi pengawasan,” kata Zubaidah Nasution.
Ketika ditanya tentang tahapan apa saja yang harus dilalui dalam pembahasan LPj itu, Zubaidah enggan berkomentar dan menyuruh wartawan menanyakan kepada pimpinan DPRD Madina.” Pada intinya LPj itu harus dibahas. Belum ada sejarahnya LPj tidak dibahas di DPRD Madina,” katanya.
Zubaidah Nasution menerangkan pembahasan LPj oleh DPRD bertujuan memberikan laporan mengenai perencanaan pelaksanaan suatu kegiatan atau program, termasuk penggunaan dana, serta mengevaluasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi.
LPj, kata Zubaidah, juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pada masa depan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.” Fraksi Golkar tegak lurus dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amanah rakyat itu harus dijaga dengan baik,” tegasnya.
Secara terpisah, Sekretaris DPRD Madina Afrizal yang dikonfirmasi soal agenda pembahasan LPj APBD 2024 mengaku hingga detik ini belum dilaksanakan.
” Agenda yang mendesak itu adalah pembahasan LPj. Sudah lebih dari satu minggu LPj tersebut sudah diterima dari Lembaga Eksekutif/Pemerintah Daerah,” kata Amrizal di ruang kerjanya, Rabu (30/7/2025).
Afrizal pun mengakui sudah dua kali Rapim terkait agenda pembahasan LPj APBD 2024 batal terlaksana akibat tidak kuorum. Dia menyebut belum ada sejarah pembahasan LPj APBD di DPRD Madina tak dilaksanakan.
” Itu (pembahasan LPj) tak kunjung tidak dibahas. Tapi waktunya (pembahasan) terlambat, sudah biasa,” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD Madina juga tidak membahas P-APBD 2024. Sehingga, LPj APBD 2024 diharapkan dibahas pada rapat paripurna.
Sementara di kabupaten tetangga, Tapanuli Selatan (Tapsel), LPj. APBD sudah dibahas dalam rapat paripurna pada Senin (28/7/2025).
Sebelumnya, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, didampingi Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, menyerahkan LPj APBD 2024 ke DPRD, Senin (28/7/2025).
LPj ini diserahkan dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Tapsel Rahmat Nasution, didampingi Wakil Ketua Abdul Basith Dalimunthe dan Borkat.
Gus Irawan menyebut penyampaian LPj ini merupakan amanat Pasal 31 Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehingga menjadi bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. (Redaksi/Rls).
