Menu

Mode Gelap

Hukum

Jalankan Pola Keadilan Restoratif, Kacabjari Natal dan Tokoh Masyarakat Damaikan Dua Pihak Bertikai


					Jalankan Pola Keadilan Restoratif, Kacabjari Natal dan Tokoh Masyarakat Damaikan Dua Pihak Bertikai Perbesar

Madinapos.com – Batang Natal.

Setelah Kejaksaan Agung menerbitkan aturan tentang Keadilan Restoratif atau penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, Kepala Cabang Kejaksaan (Kacabjari) Natal dan sejumlah tokoh masyarakat menjadi saksi berdamainya dua pihak bersengketa saling lapor berkenaan Pasal 351 (1) KUHP, perdamaian ditandai dengan acara salaman, upacara adat upah-upah dan diakhiri tepuk tangan warga.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada media ini, kesepakatan perdamaian terjadi 18 September 2020 antara tersangka Isnan Pulungan dengan korban Mus Mulyadi dan tersangka Mus Mulyadi dengan korban Isnan Pulungan (saling lapor) yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan dilanjutkan dengan acara permintaan maaf keduanya di Masjid Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Jumat (2/10) pagi.

Merujuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal Nomor: 01/L.2.28.9/Eoh.2/10 /2020 tanggal 02 Oktober 2020.

Kacabjari Natal Ardiansyah, SH.MH mengatakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, seluruh unit Kejaksaan diminta untuk menerapkan pola perdamaian bagi yang bermasalah dengan cara selektif dengan melibatkan kearifan lokal.”Tujuan dari program ini salah satunya adalah untuk meminimalkan perkara yang harus diajukan penuntutannya di Pengadilan namun tetap dapat memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan masyarakat.

“Melalui program ini keadilan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penghukuman melalui pidana penjara, namun juga melalui dengan cara memulihkan keadaan menjadi seperti semula dengan jalan melibatkan kearifan lokal, melalui adat budaya setempat sehingga prosesnya perlu melibatkan pemuka agama dan adat setempat”, tambahnya.

Kacabjari juga menerangkan penerapannya sangat selektif,” ada ketentuannya diantaranya Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun atau nilai kerugiaanya kecil, namun terpenting adanya kesepakatan damai yang diketahui keluarga masing masing pihak, tokoh tokoh agama dan adat setempat”, tutup Kacabjari Natal ini.

Setelah acara perdamaian, dilakukan saran dan nasehat serta penandatanganan surat- surat yang dibutuhkan dan diakhiri salam-salaman.(Sakti)

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Dinilai Melakukan Kejahatan Lingkungan, PT. SMGP Dipolisikan

28 September 2022 - 20:38

Dinilai Tidak Profesional, LBH Medan Minta Presiden Cabut Izin PT. SMGP

28 September 2022 - 17:51

Dilaporkan Serobot Lahan, KSB Harapan Baru Merasa Heran : Kami Tidak Kenal Pelapor

22 September 2022 - 21:27

Berawal Aplikasi Dumas Mangalapor Pak Kapolres, Satres Narkoba Polres Madina Ciduk 4 Pengedar Sabu

22 September 2022 - 18:18

Miliki Sabu, Wanita Paruh Baya Ini Ditangkap Satres Narkoba Polres Palas

18 September 2022 - 09:11

Camat Apresiasi Polsek Batahan – Sinunukan Bongkar Komplotan Pencuri : Semoga Pedagang Nyaman Berusaha

8 September 2022 - 22:55

Trending di Hukum