Madinapos.com, Natal – Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari Fraksi PDI Perjuangan, Teguh W. Hasahatan Nasution, S.H., M.H., menggelar Reses II Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Minggu (17/5/2026).
Kegiatan yang bertujuan menjemput aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV ini dihadiri oleh Pj. Kepala Desa Panggautan Ahmad Subhan Batubara, M.M., Kepala Desa Sasaran Nando Yuhando, Ketua BPD Panggautan Ahmad Rifdi, Ketua PAC PDI Perjuangan Natal Asbulin, Wakil Manajer PLN ULP Natal Jefri, serta ratusan tokoh masyarakat dari Desa Panggautan dan Desa Sasaran.
Dalam sambutannya, Teguh menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional setiap anggota legislatif untuk mendengar langsung suara konstituen. Politisi senior yang telah dipercaya duduk di kursi parlemen selama tiga periode ini juga memaparkan secara ringkas tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
” Kebetulan saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Komisi III yang bermitra dengan dinas-dinas strategis seperti PUPR, BPKAD, Bapperida, termasuk PLN dan PDAM Tirta Madina. Hari ini kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi bapak dan ibu untuk menyampaikan aspirasi, usulan, maupun kritik,” ujar Teguh.
Sebagai bentuk nyata fungsi legislasi, Teguh membeberkan bahwa DPRD Madina baru-baru ini tengah merancang Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dan dipenuhi berbagai keluhan krusial dari masyarakat. Salah satu sorotan tajam datang dari tokoh masyarakat bernama Helmi, yang mengkritik pelayanan RSUD dr. Husni Thamrin Natal karena hingga kini belum bisa melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan.
” Tolong pak Dewan, kami masyarakat kecil sampai saat ini belum bisa menikmati layanan BPJS di RSUD dr. Husni Thamrin Natal. Kami berharap DPRD dapat mendesak pemerintah daerah agar mutu dan fasilitas pelayanan di rumah sakit tersebut segera diperbaiki menjadi lebih layak,” keluh Helmi.
Selain isu kesehatan, warga juga mengeluhkan sejumlah persoalan klasik dan infrastruktur di Kecamatan Natal, di antaranya :
* Kondisi SD Negeri 364 Panggautan yang memprihatinkan, membutuhkan renovasi total serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB).
* Desakan pembangunan drainase di Desa Panggautan. Pasalnya, pembangunan parit oleh salah satu perusahaan perkebunan di wilayah Kampung Sawah justru memicu luapan debit air yang lebih besar ke permukiman Desa Panggautan dan Desa Sasaran saat musim hujan.
* Usulan pembangunan tangkahan (dermaga kecil) perahu bagi nelayan Panggautan, serta permohonan kelanjutan pembangunan pengaspalan jalan poros Panggautan – Sikara-kara I.
Menanggapi keluhan warga terkait arus listrik yang tidak stabil dan sering meredup di wilayah Natal, Wakil Manajer PLN ULP Natal, Jefri, yang hadir dalam forum tersebut memberikan klarifikasi teknis.
Jefri menjelaskan bahwa penurunan kualitas tegangan (voltage) terjadi karena luasnya cakupan pembagian arus listrik di wilayah tersebut. Sebagai solusi jangka panjang, pihak PLN tengah merencanakan pembangunan Gardu Induk (GI).
” Pihak PLN sudah mewacanakan pembangunan Gardu Induk (GI) untuk penguatan suplai daya. Kemarin lokasi pembangunannya sudah ditinjau langsung di wilayah Linggabayu, tepatnya di Tapus. Namun, ini membutuhkan proses waktu dan kajian mendalam,” terang Jefri.
Menutup kegiatan reses, Teguh W. Hasahatan berjanji akan mengawal seluruh aspirasi tersebut ke tingkat kabupaten. Ia menegaskan, meskipun ada beberapa keluhan yang berada di luar ranah Komisi III, dirinya akan tetap meneruskan dan menyuarakannya kepada rekan-rekan legislator di komisi terkait demi kepentingan masyarakat Natal. (Suaib Rizal).