Madinapos.com, Panyabungan – Kita sering bicara tentang keberimbangan seolah-olah ia adalah nilai yang hidup dalam realitas. Padahal, dalam praktik kehidupan sosial dan politik hari ini, keberimbangan justru menjadi konsep yang paling sering dikhianati.
Bangunan yang tidak seimbang akan runtuh, itu hukum sederhana yang tidak pernah kita bantah. Tetapi ketika ketidakseimbangan itu terjadi dalam kekuasaan, dalam kebijakan negara, dan dalam cara manusia memperlakukan sesamanya, kita justru cenderung menormalisasinya. Kita menyebutnya sebagai “realitas politik”, seolah-olah ketidakadilan adalah sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan.
Kita hidup di tengah sistem yang secara terang-terangan memproduksi ketimpangan, tetapi secara bersamaan terus mengkhotbahkan keadilan. Kebijakan publik sering kali disusun bukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat dan negara, melainkan untuk memastikan akumulasi keuntungan bagi segelintir elit. Ketika kekuasaan bertemu dengan modal, keberimbangan bukan lagi tujuan melainkan korban pertama.
Agama, yang seharusnya menjadi penuntun moral, tidak luput dari reduksi. Ia dipersempit menjadi simbol dan legitimasi, bukan sebagai kekuatan etis yang mengoreksi ketimpangan. Padahal, Al-Qur’an dengan tegas meletakkan prinsip keseimbangan dan keadilan sebagai fondasi (QS:55:7–9; QS:2:143). Namun dalam praktiknya, kesalehan sering berhenti pada ritual, sementara ketidakadilan dibiarkan tumbuh subur di ruang sosial.
Dalam skala global, wajah ketidakseimbangan itu tampil lebih brutal. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, Iran, dan Lebanon bukan sekadar pertarungan kepentingan, tetapi juga cermin kegagalan dunia dalam menjaga nilai kemanusiaan. Nyawa manusia dipertukarkan dengan pengaruh politik, wilayah, dan sumber daya. Dan yang lebih mengkhawatirkan semua itu dilakukan dengan justifikasi yang terdengar rasional.
Di titik ini, kita tidak hanya menyaksikan ketidakseimbangan namun juga menyaksikan normalisasi atasnya.
Memang benar bahwa konflik global tidak bisa direduksi menjadi ambisi personal semata. Ada kepentingan geopolitik, sejarah panjang, dan jaringan kekuasaan global yang bekerja di belakangnya. Namun tetap saja, pada akhirnya keputusan-keputusan penting berada di tangan segelintir manusia. Dan ketika manusia-manusia itu kehilangan keberimbangan dalam cara berpikir ketika kekuasaan dijalankan dengan logika superioritas dan dominasi maka kehancuran menjadi konsekuensi yang hampir pasti.
Sejarah sudah terlalu sering mengingatkan. Transformasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk di Turki, misalnya, hingga hari ini masih memicu perdebatan tentang bagaimana seharusnya relasi antara agama dan negara dijaga. Ini menunjukkan bahwa ketika satu dimensi ditarik terlalu jauh baik itu sekularisme maupun religiusitas ketegangan baru akan selalu muncul.
Hari ini, krisis keberimbangan justru tampil lebih vulgar. Kekuasaan semakin terbuka diperebutkan oleh mereka yang memiliki modal besar. Demokrasi berubah menjadi arena transaksi. Integritas dan kapasitas intelektual sering kali kalah oleh kekuatan finansial. Kita tidak lagi memilih pemimpin terbaik kita memilih yang paling mampu membeli panggung kekuasaan. Dan sialnya kita menerimanya begitu saja.
Dalam situasi seperti ini, keberimbangan bukan hanya gagal diwujudkan ia sengaja disingkirkan. Sebab keberimbangan menuntut keadilan, sementara keadilan sering kali bertentangan dengan kepentingan mereka yang sedang berkuasa.
Sebagian orang kemudian menunjuk Iran sebagai contoh alternative sebuah negara yang mencoba memadukan religiusitas, nasionalisme, dan kemandirian politik. Namun bahkan di sana, persoalan tidak pernah benar-benar selesai. Kritik terhadap kebebasan sipil dan tekanan ekonomi menunjukkan bahwa menjaga keberimbangan bukanlah proyek yang mudah, bahkan bagi sistem yang mengklaim dirinya berbasis nilai-nilai agama.
Artinya jelas: tidak ada sistem yang kebal dari ketimpangan. Yang ada hanyalah sistem yang jujur mengakui kelemahannya dan yang menutupinya dengan retorika.
Pertanyaan paling pentingnya kemudian bukan lagi apakah kita memahami pentingnya keberimbangan. Kita sudah terlalu sering membicarakannya. Pertanyaannya adalah: mengapa kita terus-menerus membiarkan ketidakseimbangan itu terjadi? Mengapa kita diam ketika ketidakadilan dilegalkan? Mengapa kita tetap memberi legitimasi kepada kekuasaan yang terang-terangan berpihak? Dan mengapa kita lebih memilih stabilitas semu dibanding keberimbangan yang menuntut perubahan?
Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah kita jawab dengan jujur, maka semua wacana tentang keberimbangan hanyalah ilusi moral. Ia terdengar indah, tetapi tidak pernah benar-benar hidup.
Dan mungkin, masalah terbesar kita bukanlah karena kita tidak memahami prinsip keberimbangan melainkan karena kita tidak cukup berani untuk memperjuangkannya.
Oleh:
Dr. Rohman, M.Pd
(Dosen STAIN Mandailing Natal)
