Madinapos.com, Padang Lawas – Ribuan honorer berstatus R2 dan R3 dari seluruh instansi se-kabupaten Padang Lawas menggelar aksi di kantor Bupati dan Kantor DPRD Padang Lawas (Palas) menuntut nasib mereka agar di jadikan pegawai Pegawai Pemerintah dangan perjanjian Kerja (PPPK).
Ribuan massa honorer tersebut menyampaikan tujuan poin yang mereka tutut melalui koordinator Aksi, Harkan Siregar, S,pd, penanggung jawab aksi Armilianto Harahap SE dan koordinator aksi Hendri Aswin Hasibuan S, sos diantaranya:
Mereka meminta agar honorer yang terdaftar di Data Bese BKN terutama yang mempunyai status R2 dan R3 di angkat secara keseluruhan menjadi pegawai PPPK penuh waktu.
Mereka juga meminta kepada pemerintah agar honorer yang terdata di Data Bese tidak di rumahkan atau di berhentikan sebelum di angkat menjadi pegawai PPPK dengan penuh waktu.
Menolak keras pemerintah Kabupaten Padang Lawas melakukan seleksi perekrutan CPNS sebelum selesainya pengangkatan PPPK yang berstatus R2 dan R3 dangan penuh waktu.
Meminta kepada DPRD Palas agar mengundang BKPSDM untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perekrutan PPPK tahun anggaran 2024 di Kabupaten Padang Lawas.
Mendesah untuk di sahkan RPP management ASN turunan UU no 20 tahun 2023 tentang ASN dan mengakomodasi Data Bese honorer R2 dan R3 dalam sistem PPPK dengan penuh waktu.
Selain itu, mereka juga mendesak di terbitkan Perpres tentang pengangkatan Non ASN Data Bese R3 BKN dengan penuh waktu
Segera revisi UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai.
“Kami menuntut perubahan dan keadilan terkait pengangkatan non-ASN database BKN R2 dan R3 ke dalam sistem PPPK penuh waktu, bukan hanya paruh waktu,’ kata Harkan Siregar.
Dikatakan, para honorer telah mengabdi puluhan tahun dan tinggal menunggu pensiun tapi belum diangkat menjadi PPPK. Para honorer adalah perwakilan dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Teknis dan lainnya yang sudah lama mengabdi.
Bahkan honorer berstatus R2 dan R3 yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan penuh dedikasi di berbagai lini pelayanan publik, menuntut pengakuan yang layak dan kebijakan berpihak pada masa depan mereka.
Honorer berstatus R2 dan R3 yang sudah lama mengabdi, ia meminta pemerintah terkait penambahan formasi PPPK sesuai kebutuhan anggaran pelamar. Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas proses pengangkatan PPPK.
“Kami hanya meminta keadilan dan kepastian atas masa depan kami. Pemerintah harus mendengar suara kami,” kata Harkan Siregar.
Selain Harkan, Armilianto penanggung jawab pengunjuk rasa juga menyampaikan menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time.
“Kami menuntut agar pengangkatan honorer yang terdaftar di database BKN diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan rekrutmen CPNS baru. Kami adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi dan layak mendapat pengakuan lebih,” katanya.
Di depan kantor Bupati Palas, Massa diterima didepan Arpan Nasution S,sos Kaban BKPSDM, Amir Saleh dan berjanji akan menyampaikan tuntutan honorer kategori R2 dan R3 yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke Pemerintah Pusat.
Karena merasa tidak puas atas jawaban pihak Pemkab Palas Massa berpindah menyampaikan orasi terkait tuntutan mereka ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dijalan Karya Pembangunan dan orasi di depan kantor tersebut.
Di kantor DPRD, selain tuntutan diatas, massa honorer juga menduga adanya permainan kecurangan dalam perekrutan PPPK di tubuh panitia penyelenggara.
Kehadiran massa di sambut baik ketua Komisi A DPRD Palas, Akhyar Hidayat Hasibuan bersama sekretaris komisi A,Rahmad Su’aidi Marbun, S.Pdn, Ibnu Khotop SE, anggota, M. Yusuf SE, anggota, Himpun Daulay, anggota: Gontar Halomoan Harahap SE, anggota.
Ketua Komisi A DPRD Palas mengatakan menerima semua aspirasi yang di sampaikan oleh massa para honorer dan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah.
Selain itu, Akhyar Hidayat mengatakan akan memanggil pihak Pemkab melalui Kaban BKPSDM untuk dilakukan RDP terkait tuntutan ribuan massa honorer.
Setelah DPRD melalui Komisi A menerima semua yang disampaikan oleh massa honorer, aksi pun berakhir dengan damai.
Pantauan awak media madinapos.com aksi ribuan honorer dikawal oleh personil Polres Padang Lawas yang di pimpin oleh Kabag Ops, Kompol Muhammad Husni Yusuf SH dan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Palas.
Penulis: A Salam Siregar.
