Madinapos.com – Medan.
Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution menerima sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 71 dari Kementerian ATR/BPN RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (26/10/2023).
Hadir Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN diwakili Direktur Penetapan Tanah Instansi Pemerintah, Sri Pranoto.
Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron, Pj Gubsu Hassanudin, Ketua DPRD Sumut Forkopimda Sumut. Serta Kepala Daerah se Sumut yang menerima sertifikat yang sama yang dirangkai dengan acara.
Pj. Gubsu dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen menyelamatkan keuangan dan aset negara atau daerah. Serta berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) Sumut.
Untuk itu, Pemprov Sumut memiliki beberapa fokus perhatia mulai dari penyelesaian sertifikasi tanah, optimalisasi pajak tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), optimalisasi pajak pemanfaatan air bawah tanah, hingga pemanfaatan ruang di kawasan Danau Toba.
“Pemprov Sumut berkomitmen melakukan berbagai upaya dalam hal penyelamatan keuangan negara, oleh sebab itu, Pemprov akan menjaga sinergi yang telah terbangun selama ini,” kata Pj Gubsu.
Ia juga menerangkan beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Pemprov Sumut saat ini. Diantaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, pencegahan stunting, pencegahan dan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan pengangguran terbuka dan mengendalikan inflasi.
Sementara Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, Nurul Ghufron juga menyebut penyelenggara pemerintahan harus memperhatikan delapan sektor dalam pencegahan korupsi.
Diantaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
“Jika delapan area tersebut itu bagus, maka penghasilan asli daerah (PAD) pun bisa naik,” ujar Nurul Gufron.
Nurul Gufron mengharapkan, ada perbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan dapat terjaga baik. Hal itu dilakukan guna menjaga atau membatasi agar tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi. (R.Am)
