Madinapos.com, Panyabungan – Berbagai peristiwa sepanjang tahun 2025 patut membuat kita berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu merenung sebelum melangkah ke tahun 2026. Tahun ini seolah menghadirkan rangkaian ujian bagi nurani publik: kasus korupsi pejabat negara yang kian mengejutkan, gelombang demonstrasi yang lahir dari hilangnya empati penguasa, hingga bencana ekologis yang membuka tabir praktik illegal logging dan deforestasi atas nama ekonomi, namun mengabaikan kemanusiaan dan keseimbangan alam.
Krisis tidak hanya kita saksikan di tingkat nasional, tetapi juga terasa dekat dalam kehidupan sehari-hari. Di daerah, situasi darurat justru dimanfaatkan sebagian orang untuk meraup keuntungan. Fenomena penimbunan bahan bakar minyak, lalu menjualnya kembali dengan harga berlipat tanpa dasar hukum yang jelas, menunjukkan rapuhnya solidaritas sosial di tengah krisis. Ironisnya, komunikasi sebagian pejabat yang seharusnya hadir sebagai penenang justru memperlihatkan jarak empati, seakan lupa bahwa bencana bukan sekadar persoalan teknis, melainkan tragedi kemanusiaan.
Di ruang publik, perhatian kita juga tersita oleh drama-drama yang tak kalah memekakkan: polemik ijazah, hingga konflik perebutan kekuasaan dalam tubuh organisasi keagamaan. Semua itu menyedot energi kolektif, namun sering kali menjauhkan kita dari persoalan yang lebih mendasar yakni bagaimana negara dan masyarakat menjaga etika, kejujuran, dan tanggung jawab moral.
Sementara itu, di tingkat akar rumput, masyarakat perlahan terhipnotis oleh pola hidup baru. Media sosial bukan lagi sekadar sarana informasi, melainkan berubah menjadi ruang hiburan tanpa jeda. Produktivitas manusia menurun, daya refleksi melemah, karena terlalu larut dalam konsumsi video-video pendek yang absurd. Fenomena ini tidak hanya menjangkiti anak-anak dan remaja, tetapi juga merambah kalangan dewasa hingga orang tua. Kita seolah kehilangan kemampuan untuk berhenti dan berpikir.
Gejala yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya perilaku sosial yang kian sulit diterima nalar. Berita tentang pembunuhan sadis, kekerasan dalam lingkar terdekat, hingga konflik yang dipicu persoalan sepele, kerap menghiasi ruang pemberitaan. Kekerasan tidak lagi hadir sebagai anomali, tetapi seperti bagian dari rutinitas yang perlahan dinormalisasi.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihadapkan pada banjir informasi yang masing-masing mengklaim kebenaran. Perdebatan publik membelah diri ke dalam dua poros yang nyaris tak pernah bertemu. Sebagian yang sejak awal mendukung pemerintah cenderung membangun narasi pembelaan atas setiap kebijakan, sementara mereka yang berseberangan memilih nada pesimis dan sinis terhadap apa pun yang dilakukan negara. Kita seperti robot yang bergerak sesuai program politik masing-masing, kehilangan ruang dialog yang jernih dan beradab.
Jika kita tarik benang merah dari seluruh persoalan tersebut, akar masalahnya sering kali berujung pada hal yang sama: tekanan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan, nafsu kekuasaan, dan keserakahan. Semua itu di negeri ini menyerupai bom waktu terpendam, tetapi siap meledak kapan saja ketika nilai-nilai etika dan kemanusiaan tak lagi menjadi pegangan.
Karena itu, menjelang 2026, kita tidak cukup hanya menyusun resolusi seremonial. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk melakukan tobat nasional bukan dalam pengertian ritual semata, tetapi sebagai kesadaran kolektif untuk mengoreksi arah hidup bersama. Tobat berarti mengakui bahwa ada yang keliru dalam cara kita mengelola kekuasaan, ekonomi, lingkungan, dan bahkan cara kita memperlakukan sesama manusia.
Tahun 2026 memang tidak menjanjikan kepastian. Namun, masa depan selalu memberi ruang bagi harapan, selama kita bersedia belajar dari luka-luka yang ditinggalkan 2025. Tekad kita esok hari harus lebih baik dari hari ini lebih jujur, lebih peduli, dan lebih berani menempatkan kemanusiaan di atas segalanya.
Oleh
Dr. Rohman, M.Pd
Dosen STAIN Mandailing Natal
