Madinapos.com, Lubuk Pakam – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun serta Sertifikat Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution.
Penyerahan dilakukan pada acara Launching UHC Prioritas Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Senin (29/9/2025). Kedua penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.
Selain Madina, kabupaten/kota se-Sumut juga menerima piagam UHC serta sertifikat DBH.
Usai menerima penghargaan, Wabup Atika Azmi berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan BPJS atas apresiasi yang dterima Pemkab Madina.
Menurut dia, pencapaian UHC ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin biaya berobat bagi masyarakat kurang mampu.
“UHC artinya Pemkab Madina berkomitmen menanggung biaya berobat masyarakat yang tidak mampu. Untuk masyarakat yang mampu, kami mengimbau agar tetap menggunakan BPJS mandiri,” jelas dia.
Wabup Atika menambahkan, Madina termasuk salah satu kabupaten tercepat yang berhasil mencapai UHC di Sumut, yakni sejak 17 Januari 2024.
Pemkab Madina, kata wabup, akan terus fokus meningkatkan akses layanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, jumlah DBH yang diterima Pemkab Madina dari Pemprovsu senilai Rp.16.410.238.912. Dana tersebut, lanjut Wabup Atika, akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan, terutama yang telah tercatat dalam Perubahan APBD Madina tahun 2025.
“Infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan semuanya masuk dalam prioritas kegiatan dari DBH ini,” sebut dia.
Wabup Atika pun mengajak seluruh masyarakat Madina, baik yang berada di kampung halaman maupun di perantauan, untuk mendukung penuh program pemkab demi kepentingan bersama.
Sebelumnya, Gubsu Bobby Afif Nasution menekankan agar makna UHC benar-benar dipahami dan dijalankan oleh seluruh pihak terkait.
Menurut dia, UHC bukan hanya sebatas masyarakat bisa datang ke rumah sakit dengan menggunakan kartu identitas atau BPJS, melainkan bagaimana mendapatkan layanan kesehatan yang baik hingga sembuh.
“Makna UHC itu adalah ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan, mereka datang ke rumah sakit bukan sekadar menunjukkan kartu identitas, tapi harus bisa sembuh dan benar-benar dilayani,” jelas dia.
Bobby meminta kepada seluruh kepala daerah, direktur rumah sakit, hingga jajaran tenaga kesehatan agar serius memastikan layanan UHC berjalan sebagaimana mestinya, serta aktif memantau rumah sakit di wilayahnya agar benar-benar memberikan pelayanan maksimal. (Redaksi).
