Masalah Terus Mengalir
Setelah kejadian yang sempat mengambil korban jiwa beberapa saat lalu, untuk ketiga kalinya proses kegiatan SMGP menarik perhatian atas ketidaknyamanan banyak pihak. Luka lama masih menganga, kini diperparah dengan pendalaman luka di objek yang sama. Kira-kira seperti inilah gambaran kondisi derita rakyat sekitar lokasi sumur-sumur yang di operasikan SMGP yang penuh kekhawatiran setiap saat pada kondisi traumatis.
Andaikan terjadi insiden lagi, patut pula menimbulkan persepsi opsional lain seperti keinginan SMGP untuk merelokasi pemukiman rakyat tempatan dengan berbagai pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin saja dengan cara seperti ini (mirip teror mental) membuat masyarakat merasa tidak nyaman sehingga akan keluar dengan sendirinya dari lokasi saat ini, menuju lokasi lain yang rakyat anggap lebih aman dari pertaruhan nyawa. Ganti rugi dan biaya relokasi inilah yang mungkin di hindari oleh perusahaan.
Kalua opsi ini menjadi pilihan, sangatlah naifnya kondisi perusahaan ini, yang hanya mengedepankan pendekatan ekonomi yakni biaya sekecil-kecilnya dengan hasil optimal, karena tidak lagi perlu biaya memindahkan rakyat tempatan ke lokasi yang aman dari radius lokasi operasi yang aman bagi rakyat untuk bermukim.
Bobot Narasi Publik
Beranjak dari berbagai pemikiran dan narasi yang muncul pasca tiga kali kejadian, sampai saat ini masih belum ada jaminan perlindungan dari dampak operasional yang nyaman bagi rakyat. Tidak ada penyikapan berbagai kemungkinan seperti sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas umum lainnya dari berbagai kemungkinan yang bisa terjadi seperti kejadian yang sudah tiga kali terulang.
Dengan kata lain bukan hanya fasilitasi kesehatan orang terdampak yang harus dibayar, tapi asuransi perusahaan dengan klaim yang harus diterima rakyat atas kecelakaan kerja SMGP dengan berbagai fasilitas asuransi juga harus transparan terhadap rakyat. Dan apabila SMGP tidak memiliki asuransi kecelakaan perusahaan, tentulah ini lebih naïf lagi, karean perusahaan tarnsportasi angkutan bus saja memiliki asuransi kecelakaan.
Kondisi demikian, menarik perhatian banyak pihak dari bermacam ragam lini. Rasa kasihan menjadi bobot utama sebagai alasan yang sangat menarik. Ada pula rasa kebersamaan sebagai rakyat kecil, demikian pula rasa tanggungjawab atas rakyat dari berbagai kelembagaan atau jabatan yang diemban. Meskipun demikian, sepertinya ada juga pihak-pihak yang tercium tapi tak terlihat wujudnya, menggunakan suasana ini sebagai panggung untuk kepentingan tertentu.
Keprihatinan banyak lini ini harus diberi apresiasi yang luar biasa, pertanda jiwa dan semangat kerakyatan masih sangat dikedepankan dalam jiwanya. Tergambar narasi nuncul di media baik eletornik maupun cetak, juga ramai di lapak medsos. Diyakini narasi tersebut diikuti oleh pihak SMGP yang bertugas dibidang itu. Orang-orang bijak yang ditugasi untuk ini, akan menghimpun semua narasi tersebut. Dalam pendekatan komunikasi publik, narasi inilah yang digunakan untuk analisa berbagai kebijakan publik pihak perusahaan.
Sadar atau tidak, narasi tersebut tentu mereka kategorikan dalam pendekatann tertentu mulai dari sangat berbobot sampai sangat tidak berbobot. Inilah yang sangat penting dipahami oleh semua pihak dengan narasinya. Masyarakat sendiri sering menemui narasai yang tidak berbobot di media oleh pihak-pihak yang selama ini dianggap tokoh, cendikian, panutan, teladan atau kata yang sepadan untuk ketokohannya di masyarakat, apalagi pihak SMGP.
Pro dan kontra itu lumrah dan pasti akan muncul. Namun yang penting dimengerti dengan kepahaman yang baik bahwa, jangan sampai narasi yang diucapkan dinilai perusahaan sangat tidak berbobot, baik akibat ketidaktauan, ketidakpahaman, atau juga mungkin karena terlalu semangat. Karena narasi inilah sebagai bahan yang menjadi ukuran bobot para tokoh daerah ini.
Gambaran ini pula yang membuat pihak SMGP bersikap takut, segan, biasa saja, atau menganggap remeh Mandailing Natal ini. Bila bobotnya narasi secara keseluruhan dinilai SMGP tidak memiliki bobot yang kuat, bahkan menggelitikpun tidak, malah terjadi sebaliknya, maka harus diyakini pihak SMGP hanya akan senyum kecil melihat narasi kita, karena narasi ini akan menggambarkan apa yang akan di perbuat oleh para pembuat narasi. Juga akan terlihat sebesar apa kekuatannya, persatuannya, cara kerjanya demikian pula dengan targetnya.
Sikap Pemkab Madina
Pemkab Madina dalam penanganan insiden yang terjadi sampai saat ini rasanya sudah maksimal baik dari sisi kebijakan maupun tindakan fisik. Artinya Bupatinya telah bergerak cepat dan tepat, dalam koridor kewenangan yang dimilikinya. Tindakan kebijakan pada detik pertama insiden terkabar, pimpinan Madina ini telah mengintruksikan selamatkan jiwa manusia, karena itulah tindakan wajib pertama yang dilakukan. Masih tentang kebijakan, tanpa menunggu hari, pimpinan daerah juga telah melapor kejadian awal secara berjenjang. Dan segera pula melakukan kebijakan ketiga yakni bersurat ke Kementerian ESDM sebagai lembaga yang berwenang untuk meminta kementerian menghentikan sementara aktifitas Wellpad T-11.
Secara fisik Bupati telah memerintahkan pula semua pihak dalam sayap organisasinya segera menjalankan tugas dalam koridor tupoksi masing-masing. Hal ini dilakukan secara bersama dengan Pihak Polri dan TNI sesaat forum koordinasi pimpinan daerah, berkomunikasi dengan intensif. Dalam beberapa kali insiden SMGP malah boleh disebut Pemkab bagian dari korban SMGP, tapi sebagai pemerintah, bupati selalu dan tetap berjibaku membantu jiwa dan nyawa rakyatnya.
Dalam kapasitas sebagai kepala daerah, sudah jauh dari kata pembiaran, yang dilakukan bersama forum koordinasi pimpinan daerah. Tentu taat azas, merupakan salah satu patok penyelanggaraan pemerintahan, oleh karena itu diyakini bahwa Bupati sebagai koordinator pimpinan daerah pasti mendengar saran pendapat rekan kerjanya. Dengan demikian langkah kebijakan dan tindakan fisik yang telah dikerjakan sesuai prosedur yang terukur dan benar.
Bupati telah mengambil kebijakan dan langkah fisik yang sesuai dengan aturan yang benar, dan tentu beliau tidak boleh melampaui kewenagan yang ada. Bila terjadi pelampauan kewenangan meskipun dengan maksud baik, maka akan berhadapan dengan ranah hukum. Jangan sampai karena terlalu semangat, kemudian menjadi celah masuk bagi pihak tertentu untuk membawa Bupati ke ranah hukum.
Konsorsium Sebagai Solusi
Pada insiden seperti yang sudah terjadi tiga kali dengan perusahaan sebesar SMGP yang konon di dalamnya ada hubungan antara negara, sangat sulit bagi daerah untuk memasuki ranah ini. Apalagi untuk membenturkan rakyat dengan perusahaan agar mereka hengkang dari Bumi Gordang Sambilan pastilah kenaifan karena pada akhirnya akan berujung pada duka yang mendalam bagi rakyat tempatan.
Dalam hal penyidikan hubungan jenis gas yang terpapar terhadap manusia saja, terutama bagi mereka yang tidak berada pada posisi sumber gas secara langsung, tidaklah semudah yang dibayangkan. Ada rentetan panjang untuk pembuktian secara hukum dalam hal seperti ini.
Disinilah pentingnya gabungan orang-orang ahli dengan kapasitas teruji yang memiliki legitimasi untuk dapat membuktikannya, berikut laboratorium yang spesifikasinya teruji.
Konsorsium ahli-hali ini harus pula melibatkan berbagai jenis disiplin ilmu, bila sampai berniat untuk menghentikan SMGP. Bahkan kemungkinan besaran konsorsium ilmuan awal, akan terus bertambah untuk menspesifikasi hingga secara keilmuan syah dan dapat dipertanggungjawabkan dengann detail secara hukum atas dasar keilmiahan.
Tentu konsorsium ini akan sangat independent, karena mereka akan terus betarung satu sama lain untuk mepertanggungjawabkan keahlian dan mempertahankan legitmasi yang dimilikinya. Tapi hasil mereka tidak lagi bisa diguncang karena konsorsium sudah memiliki legitimasi yang kuat. Gabungan analisa hasil konsorsium inilah yang menjadi senjata untuk memungkinkan terjadinya negosiasi ulang antara negara bersepakatan.
Dengan demikian keinginan untuk menutup SMGP terkecuali datangnya dari negara sangatlah sulit. Bahkan seandainya negara yang berkeinginan menutupnya, pun setidaknya ada kajian dari konsorsium sebagai alasan ilmiah yang kuat. Atas dasar inilah operasional SMGP oleh pemerintah memungkinkan sebagai alat dan cara dalam advokasi pertimbangan negara sebagai senajata bernogosiasi dengan negara yang bekerja sama, hingga memungkinkan untuk dihentikan.
Dapat dibayangkan bila keinginan tersebut muncul dari bawah. siapa yang akan menghimpun dan dari mana biaya yang sangat besar itu diperoleh dalam membiayai operasioanal konsorsium. Demikian pula izin untuk melakukan konsorsium tersebut. Kondisi inilah menurut persepsi saya, yang membuat masyarakat sering menyebut seakan pihak SMGP kurang peduli bahkan terkesan acuh.
Ada tiga hal yang perlu diulang secara ringkas kembali yakni; Sangatlah pentingnya semua pihak terutama tokoh-tokoh jangan sekedar bernarasi karena bobot narasi inilah yang dijadikan data analisa kekuatan Madina dimata mereka; Penting setingkat konsorsium ahli berbagai disilpin ilmu untuk alasan tutup atau lanjut SMGP; dan Selain posisi urgenitas fitalis hasil produk untuk negara, bahwa SMGP tidak hanya berurusan dengan Kementerian ESDM saja, tetapi ada G to G didalamnya yang telah bersepakat.
Tulisan : Dr. M. Daud Batubara, MSi. Sahli Bid. P dan H Madina.
