Menu

Mode Gelap

Berita Daerah

Terkait Konflik Pertanahan, Komisi II DPRD Madina Minta Pengukuran Ulang Seluruh HGU Perkebunan


					Terkait Konflik Pertanahan, Komisi II DPRD Madina Minta Pengukuran Ulang Seluruh HGU Perkebunan Perbesar

Madinapos.com – Panyabungan.

Usai RDP dengan PTPN4 dan masyarakat penggugat hak, Senin (28/3), Anggota DPRD Madina Khoirun Nasution Komisi II mengatakan persoalan sengketa tanah jangan dianggab ringan karena melibatkan rakyat banyak disatu sisi.

“Untuk itu saya mendukung pembentukan Tim Investigasi kasus pertanahan konflik perkebunan dengan masyarakat di Madina khususnya yang melibatkan investasi perkebunan”, paparnya, Rabu (29/3).

Selain itu ia juga meminta seluruh HGU Perkebunan harus diukur ulang untuk memastikan jumlah yang dikuasai disesuaikan dengan izin HGU,” kita harus memastikan berapa sesungguhnya penguasaan HGU setiap perkebunan yang beroperasi di Madina”, paparnya.

Untuk rencana tersebut, lanjutnya juga meminta kepada pihak eksekutif untuk mempersiapkan rencana pengukuran ulang tersebut,”Tentunya jika ini berjalan sesuai rencana, kita dapat membantu menyelesaian persoalan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat”, ungkapnya.

Khoirun juga meminta pihak perusahaan yang beroperasi di Mandailing Natal tidak hanya yang bergerak di bidang perkebunan agar berkelakukan baik, koperatif dan tidak bersengketa dengan masyarakat. (red)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 116 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Wabup Madina Salurkan Santunan Anak Yatim di Kelurahan Simangambat

12 Maret 2026 - 19:33

Bupati Madina Pantau Finalisasi Pemasangan Mesin Cath Lab di RSUD Panyabungan

12 Maret 2026 - 17:28

MARPOKAT Desak Pemkab Madina Percepat Legalitas Tambang Rakyat demi Kepastian Hukum

12 Maret 2026 - 12:37

Saat Safari Subuh, Bupati Minta Masyarakat Awasi SPPG dan Bangunan Pemerintah.

12 Maret 2026 - 10:09

Restorative Justice Menang, Heri Wardana Akhirnya Bebas dari Rutan Natal, Kasus 13 Tandan Sawit Berakhir Damai

12 Maret 2026 - 07:08

Wabup Madina Sebut Efisiensi Tak Menyentuh Hak Anak Yatim di Kas Daerah

11 Maret 2026 - 22:18

Trending di Berita Daerah