Madinapos.com – Panyabungan.
Kegiatan Hari Ulang Tahun Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 yang berlangsung di halaman Kantor BPN Mandailing Natal dihadiri Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution, B.App, Fin., M.Fin. Ditandai dengan Pemotongan Tumpeng dan Penyerahan Sertifikat, Jum’at (24/09/2021).
Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Syofian Djalil dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Mandailing Natal, mengatakan pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini kita mengusung thema “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang profesional”.
Dengan maksud melaksanakan Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya, untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas luasnya bagi rakyat Indonesia dengan memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong Investasi.
UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi Tata Ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha.
Dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di mana hanya ada tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka Kegiatan berusaha. Yaitu, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangan KKPR , persetujuan lingkungan dan detail tata ruang RDTR yang bersama- sama pemerintah daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya.
Terkait tata ruang, Kementrian ATR/ BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyc lnformation System Tata Ruang (GISTARU). Dalam Layanan GISTARU tersebut menyajikan informasi di antaranya RTR online , RDTR Interaktif, RTR- Buildet, konsultan publik online, dan protaru. Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Hari ini akan diluncurkan sistem pendaftaran online aplikasi loketku dan aplikasi permohonan informasi online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke Kantor Pertahanan.
”Pelayanan pertahanan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efesiensi waktu, biaya , dan transparansi pelayanan,” ujar Menteri yg dibacakan Wakil Bupati Mandailing Natal. Kemarin, Presiden telah menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124 .120 sertifikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota.
Perlu di kawal mengenai pemberdayaan masyarakat (access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan Askes permodalan. Kata Menteri, Mari kita sama sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikan access reform kepada penerima sertifikat redistribusi tanah.
”Tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka memerangi kejahatan pertanahan atau yang kita kenal dengan mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Kementrian ATR/ BPN bekerja sama dengan kepolisian Negara Republik Indonesi (POLRI) untuk bersama sama mengurangi dan memberantas. Mafia tanah sampai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah diungkap. Ada yang sudah divonis dan ada juga sedang dalam proses hukum bagi pegawai Kementrian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN. (Redaksi)
