Politik

PMP Padang Lawas Pertanyakan Program RTLH 2020, KPM Tidak Pegang Buku Rekening

Madinapos.com – Palas.

Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Pemuda Kabupaten Padang Lawas (Palas) Prov Sumatera Utara melakukan aksi damai pada Selasa (16/3) lalu, Aspirasi disampaikan untuk mengkritisi program 380 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2020 atau Stimulan Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Padang Lawas.

Disebutkan hasil investigasi mereka, diantaranya terkait ada warga Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tidak pernah memegang buku rekeningnya, hanya menerima dana untuk bayar upah kerja, “Kami selaku mahasiswa merasakan adanya kejanggalan atas pelaksanaan program tersebut, misalnya tatacara pencairan dana tersebut tanpa diketahui KPM dan bahkan buku rekening tidak dipegang mereka”, ungkap Ketua PMP Sahmuzir Siregar didampingi Koordinator Aksi Amirulloh Husein dan Koordinator Lapangan Fandi Harahap saat bincang-bincang dengan media ini terkait unjuk rasa mereka sebelumnya, Kamis (18/3).

Menurut Muzir, hasil investigasi dilapangan apa yang di sampaikan staff Disperkimhub tentang pelaksanaan tata cara pencairan anggaran tersebut adalah diketahui masyarakat dan bahkan yang paling mengherankan yang mengatakan bahwa rekening KPM saat ini berada di Medan,” ini sangat meragukan kita dan bertentangan dengan temuan kami dan keterangan peserta  KPM terkait pelaksanaan proyek tersebut”, ungkapnya.

“Mereka tidak pernah memegang buku rekeningnya, jangankan memegang, melihat saja mereka tidak pernah dalam hal pencairan anggaran Rp 17.500.000 /KPM, hanya pernah menerima uang tunai Rp.2.500.000.guna pembayaran upah tukang, pencairan tersebut tidak ikut ke bank dan hanya saja pernah disuruh menandatangani surat untuk tujuan yang tidak tahu, kalau kata orang untuk pencairan pembelian bahan ke toko”, terang Muzir.

Lanjut Muzir, jika dianaliasa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018.tentang Stimulan Perumahan Swadaya Pasal 22 Penyaluran BSPS bentuk uang di lakukan oleh bank atau pos,  dan merujuk Pasal 23 ayat 1 tentang penyaluran anggaran dalam bentuk uang,” maka kuat dugaan ada rekayasa yang dilakukan pengawas dan petugas dari Disperkimhub serta berkolaborasi dengan pihak ke tiga sebagai penyedia barang”, ungkapnya.

“Ini tidak dapat kita biarkan, kita sudah sepakat bahwa dalam 10 hari kedepan ini kita akan kebali orasi dan melanjutkan ke Kejari Padang Lawas, untuk dilakukan pemeriksaan kepada pihak terkait, sesuai moto kita PMP tidak ada yang kebal hukum di bumi Padang Lawas, lawan segala bentuk penindasan dan kita tidak rela pelaku kejahatan tenang”,tutup Sahmuzir.(A Salam Siregar).

loading...

Komentar Facebook

Related Posts