Madinapos.com – Panyabungan.
Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi VII dengan Dirjen EBTK Kementerian ESDM, Rabu (3-2-2021) yang ditayangkan secara virtual di Jakarta terkait Tragedi Gas Beracun H2S di Wellpad T Sibanggor Julu PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT. SMGP) menyebabkan meninggalnya 5 nyawa dan puluhan lainnya dirawat di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah mengundang tanggapan berbagai pihak, diantaranya KNPI Madina.
Wakil Ketua DPD KNPI Madina Fahmi Hendrawan Nainggolan S.Sos mengatakan kekecewaan dari Zulfikar Hamonangan selaku Anggota Komisi VII DPR RI dalam RDP dengan Dirjen EBTKE yang diikuti dirut PT SMGP di gedung DPR Jakarta, Rabu (03/02/2021) kemarin tersebut cukup beralasan, secara gamblang Ia mengatakan seharusnya ini bisa dicegah, sehingga, ketika terjadi kebocoran gas, tidak memberikan dampak kepada manusia dengan dengan melepaskan hewan ternak sebagai pertanda.
“Jadi kami sependapat, bukan hanya teknisinya yang error, leader perusahaan ini juga error seperti yang disampaikan bapak Zulfikar Hamonangan tersebut,” tukas Fahmi.
Jika pada paparannya Kementerian ESDM RI juga diminta untuk mengkaji ulang perihal perizinan PT SMGP yang dinilai terlalu sepele akan keselamatan nyawa manusia yang justru harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas perusahaan,”kita sepakat agar Kementrian ESDM mangkaji ulang perizinan PT SMGP, kalau bisa jangan hanya diberhentikan sementara, tapi perizinan harus dicabut,” ujar Fahmi.
Terakhir, Fahmi mengingatkan bahwa PT SMGP wajib bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat Madina, khususnya masyarakat sekitar WKP dan pihak korban yang diduga akibat kecerobohan pihak perusahaan tersebut,”Ingat, PT SMGP harus menyelesaikan tanggung jawab akan tragedi ini, perkara ini bukan hanya tentang materi, jadi jangan harap masalah akan selesai hanya dengan materi yang tak seberapa jika dibandingkan dengan nyawa manusia,” pungkas Fahmi.(R-Al)
