Madinapos.com – Panyabungan.
Terkait tragedi lepasan Gas H2S Perusahaan PT. SMGP di Wellpad T Sibanggor Julu yang mengakibatkan 5 warga meninggal dunia dan puluhan lainnya menjalani perawatan medis. Bupati Madina Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan unsur masyarakat kembali menggelar pertemuan untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak kehadiran perusahaan tersebut.
Pada paparannya Kepala Desa Sibanggor Julu, Awaludin Nasution menyebutkan pasca kejadian tragedi Sibanggor itu hingga saat ini warga desanya belum turun kesawah dan ke ladang karena ada rasa trauma,” “Masyarakat masih takut H2S, kami minta tim dari Pemerintah melakukan pengukuran kadar udara dilokasi tersebut, agar masyarakat tidak was-was lagi,” pinta Kades dihadapan warga, OPD dan Pemerintahan Kecamatan yang hadir di Aula Kantor Bupati Sabtu (30/1).
Hal senada disampaikan Camat Puncak Sorik Marapi, Akhiruddin dalam laporan menjelaskan kronologis musibah yang terjadi di Wellpad T Desa Sibanggor Julu sehingga menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan puluhan orang terpaksa mendapat perawatan di Rumah Sakit Panyabungan dan Rumah Sakit Permata Madina.
Sementara itu menanggapi beberapa keluhan yang disampaikan warga, Bupati Madina, Drs Dahlan Hasan Nasution dalam rapat tersebut mengharapkan apa yang dituangkan dalam usulan bersama ini akan menjadi kesepahaman antara perusahaan dengan masyarakat dan Pemerintah. Bupati juga menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Madina untuk melakukan pengecekan kesehatan masyarakat secara menyeluruh di lokasi tersebut.
Menyahuti warga setelah kasus tersebut belum keladang atau sawah, Bupati juga meminta kepada Dinas Sosial dapat menyalurkan Sembako,” saya mengajak masyarakat tetap menjaga kekondusifan suasana di desa dan terkait masih belum keladangnya masyarakat maka saya meminta kepada Dinas Sosial untuk segera menyalurkan sembako kepada masyarakat dilokasi tersebut”, katanya.
Terkait PT. SMGP, Bupati Madina mengatakan jika hasil penyelidikan nantinya ada pelanggaran SOP maka harus ditindak,”Saya tidak akan ijinkan beroperasi sebelum semua persoalan selesai. Meskipun satu sisi saya harus menjaga investasi di daerah ini, tetapi jika salah harus ditindak sesuai hukum,” tegasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekda, Gozali Pulungan, Kadis Kominfo, Drs Sahnan Pasaribu, Asisten I, Alamulhaq Daulay, Camat Puncak Sorik Marapi, Akhiruddin, pimpinan OPD terkait serta belasan perwakilan masyarakat lainnya. (R.Diskominfo)
