Madinapos.com – Panyabungan
Puluhan orang warga Desa Sinonoan Kecamatan Siabu mendatangi Mako Polres Madina Kamis (21/5) siang, maksud kedatangan warga tersebut ingin membuat pengaduan seputar semrawutnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2020 di desa mereka. Diantara poin yang dikeluhkan tersebut terkait kurang transparannya Pemerintahan Desa dalam menentukan warga penerima manfaat sehingga nama mereka tidak dimasukkan.
Edi Saputra Nasution gelar Mangaraja Luat mengatakan bahwa sejak direncanakan disalurkannya BLT DD untuk mengatasi persoalan perekonomian warga, banyak memberi harapan bahwa dana ini nantinya dapat diterima dan merata kepada masyarakat namun akhirnya tidak semua yang mendapat,” kasihan pak, katanya photo copy KK dan KTP dikumpulkan dan itu sudah dilakukan, namun saat pembagian banyak nama warga akhirnya tidak dimasukkan, ini menimbulkan kekecewaan”, ungkapnya yang mengaku kegiatan ini hanya spontanitas saja.
“Kami hanya minta agar daftar penerima itu dipublikasikan saja agar semua bisa mengetahui alasan tidak dapat warga ini, karena menurut penilaian kami banyak yang layak namun tidak dapat”, ungkapnya.
Di tempat yang sama H. Daud Nasution mengungkapkan banyak warga yang kecewa dengan penentuan menerima manfaat dari BLT Dana Desa ini,” banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan sama sekali, ada yang kondisi mengontrak rumah, anak 7 dan perkerjaan serabutan tidak mendapatkan, sementara yang mendapat di depan rumahnnya ada parkir mobil”, tudingnya
Usai berdialog dengan petugas jaga di Posko Mako Polres, puluhan warga tersebut akhirnya membubarkan diri dan kembali ke Desa Sinonoan.
Sementara itu Kades Sinonoan Hendri H Nasution yang dihubungi media ini mengatakan bahwa soal siapa saja yang termasuk dapat menerima BLT Dana Desa ini sudah ada ketentuannya dan begitu juga besarannya,” kami mohon maaf bahwa tidak semua warga dapat menerima, misalnya jika sudah terdaftar di PKH atau Bansos maka tidak boleh dapat BLT lagi, kami harus selektif karena dana dibatasi”, ungkapnya.
“Bukan hanya itu, tim akan meninjau langsung kondisi warga dan memusyawarahkannya dengan BPD sehingga diambil keputusan sesiapa yang berhak, sangat sulit memang. Namun jika ketentuan pemerintah membolehkan seluruhnya dibagi dan dananya cukup maka kita bagikan semua, malah itu yang kita minta agar semua dapat”, ungkap Kades.(Alq/Ad)
