Nasional

Ini Yang Harus Parpol Perhatikan Saat Daftar Caleg ke KPU

Madinapos.com – Jakarta.

Masa pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) DPR, DPRD provinsi serta DPRD kab/kota resmi dimulai hari ini. Pesan bagi partai politik (parpol) yang ingin mendaftarkan bacalegnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah menyiapkan dokumen yang memuat syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 serta Peraturan KPU (PKPU) 20 Tahun 2018.

Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, dokumen yang perlu dibawa saat mendaftar adalah syarat pencalonan dan syarat calon. Ketika kedua syarat itu tersedia maka oleh petugas akan diterima dan diperiksa. Adapun yang pertama diperiksa dan dipastikan ketersediaannya adalah surat rekomendasi dari partai politik bertandatangan ketua dan sekjen tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). “Ditandatangani basah oleh keduanya,” ujar Ilham disela kesiapan KPU menerima pendaftaran parpol di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Rabu (4/7/2018).

Kedua dokumen yang memuat keterwakilan perempuan, berikut penempatannya. Untuk kedua syarat ini, Ilham menekankan bahwa UU 7/2017 telah mengatur bahwa keterwakilan perempuan wajib. Termasuk penempatannya, dimana bacaleg perempuan harus ditempatkan ditiap dua bacaleg laki-laki. “Jadi tidak boleh paling belakang, tapi mengikuti model zipper, (nomor) 1-2 bacaleg laki-laki maka (nomor) 3 harus perempuan, (nomor) 4-5 maka (nomor) 6 harus perempuan,” jelas Ilham.

Sementara dokumen ketiga menurut Ilham adalah form yang memuat pakta integritas dari parpol, bahwa mereka tidak akan mencalonkan orang yang pernah menjadi terpidana korupsi. “Itu dulu kita cek setelah itu baru kita cek syarat calonnya,” kata Ilham.

Diluar itu, KPU menurut Ilham juga akan melihat syarat dari masing-masing calon, seperti menyiapkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Adapun untuk orang yang pernah dipidana selain bandar narkotika, korupsi, kejahatan seksual anak, maka oleh petugas syarat yang telah diajukan akan dicek apakah yang bersangkutan telah mengumumkan hal tersebut di media. “Atau tidak pernah dipidana maka dia harus menyertakan surat dari pengadilan negeri bahwa dia tidak pernah dipidana dan beberapa persyaratan lain,” pungkas Ilham.

Sumber : kpu.go.id (hupmas kpu dianR/foto: dosen-ieam/ed diR)
Editor : alqaf

loading...

Komentar Facebook

Related Posts