Tag: #mendagri

Categories Sumatera UtaraPosted on

Mendagri Buka Musrenbang RPJMD Provinsi Sumut 2018 – 2023

Madinapos. com – Medan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo SH membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 2018-2023, di Tiara Medan Hotel dan Convention Center Jalan Cut Mutia Medan, Selasa (22/1). Tjahjo berpesan dan mengingatkan agar RPJMD harus sinkron dengan program strategis pusat.

“Dalam RPJMD, harus ada sinkronisasi dengan program-program strategis pusat, begitu pula dengan program di kabupaten/kota. Dan yang lebih penting lagi adalah di dalam RPJMD, visi dan misi yang diusung saat kampanye harus terjabar di dalamnya. Karena, hal tersebut merupakan hutang politik yang harus dibayar pada masyarakat,” pesannya.

Sepakat dengan Mendagri, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah menyampaikan bahwa RPJMD 2018-2023 yang disusun telah sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur saat kampanye. Begitu pun, dengan program-program strategis nasional.

“Musrenbang RPJMD Provinsi Sumut 2018-2023 merupakan momentum penting bagi pembangunan Sumut lima tahun kedepan. Melalui Musrenbang diharapkan akan menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas untuk mewujudkan Sumut yang maju, aman, dan bermartabat,” ujar Wagubsu.

Wagubsu Musa Rajekshah yang juga akrab disapa dengan Ijeck menyampaikan bahwa upaya pencapaian visi dan misi tersebut telah menetapkan lima skala prioritas yang telah dijabarkan dalam RPJMD. Kelima skala prioritas ini yakni peningkatan kesempatan kerja, pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan berkualitas, dan peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

“Terwujudnya Sumut yang maju, aman, dan bermartabat pastinya tidak dapat dilakukan oleh Pemprovsu semata. Diperlukan kerja bersama atau kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat. Kami selaku Pemprovsu tentunya memerlukan dukungan, apalagi terhadap perwujudan beberapa rencana proyek strategis lainnya,” ucap Ijeck.

Beberapa rencana proyek strategis ini, kata Ijeck, seperti pembangunan sport center bertaraf internasional, peningkatan konektivitas perkotaan kawasan Mebidangro melalui pembangunan light rail transit, jalan akses pariwisata seperti menuju kawasan Berastagi, Danau Toba, dan Bahorok, penataan kawasan bernilai budaya dan sejarah seperti kawasan Barus, Pusuk Buhit, dan situs Putri Hijau, kawasan pantai barat dan kepulauan Nias, pembangunan sekolah, dan lainnya.

“Kami mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan dan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini agar dapat berperan aktif dan bersungguh-sungguh dalam memberikan masukan dan saran sehingga proses penyusunan RPJMD Provinsi SumutTahun 2018-2023 dapat berjalan baik,” harap Ijeck.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumut Ir H Irman MSi menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Musrenbang ini adalah untuk penajaman, penyelarasan dan klarifikasi terhadap tujuan sasaran dan strategi arah kebijakan Provinsi Sumut lima tahun mendatang.

“Dalam proses panjang penyusunan RPJMD ini, kami telah melalui mekanisme yang diatur oleh ketentuan. Seluruh proses telah kita lalui. Insya Allah, pada tanggal 25 Januari 2019 nanti, sesuai arahan Ibu Sekdaprovsu, rancangan akhir dan Ranperda tentang RPJMD ini akan segera dikirimkan ke DPRD Provinsi Sumut untuk dibahas dan disetujui bersama,” ujar Irman.

Musrenbang diisi dengan diskusi dan dialog yang menghadirkan para pakar sebagai pembicara yakni Kepala Bappeda Provsu Ir H Irman MSi, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Drs Eduard Sigalingging MSi, dan Pakar Ekonomi Prof Sirojuzilam SE.

Turut hadir dalam Musrenbang tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Dr Ir Hj R Sabrina MSi, Deputi Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, bupati dan walikota se Sumut, anggota DPRD, unsur Forkopimda Sumut, Asisten dan Staf Ahli Setdaprovsu, OPD Pemprovsu, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Sumut, Akademisi, BUMN/BUMD, Tokoh masyarakat dan agama.(**)

Sumber : Humas. sumutprov. go. id
Editor : alqaf

Categories Sumatera UtaraPosted on

Mendagri Lantik Eko Subowo Jadi Pj. Gubernur Sumut

Madinapos.com – Medan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewakili Presiden Republik Indonesia melantik Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri Drs Eko Subowo MBA sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Jumat (22/6) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

Eko Subowo dilantik untuk mengisi kekosongan pimpinan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), setelah berakhirnya masa jabatan  Gubernur Sumut Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi dan Wakil Gubernur Sumut Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH pada 17 Juni 2018, hingga terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur baru hasil Pilkada serentak 2018.

Pelantikan Pj Gubernur Sumut yang juga diikuti serah terima jabatan (sertijab) Ketua TP-PKK Sumut itu, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 107/P 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Dr Tengku Erry Nuradi dan Wakil Gubernur Sumut Dr Nurhajizah Marpaung periode 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Sumut yang ditetapkan di Jakarta pada 8 Juni 2018.

Mendagri Tjahjo menyebutkan, penunjukan Pj Gubernur Sumut berdasarkan pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sebagaimana disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Tugasnya seperti yang saya sampaikan, pertama segera turun ke Danau Toba melihat kondisi korban tenggelamnya kapal. Dukung dan bantu apa saja yang dibutuhkan untuk evakuasi korban. Kedua segera berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu serta unsur Forkopimda untuk mensukseskan Pilkada,” jelasnya.

Tjahyo juga menekankan beberapa poin tugas penting selama masa kepemimpinan Pj Gubernur Sumut tersebut, yakni dalam melaksanakan pemerintahan dengan membangun komunikasi intensif ke pimpinan DPRD, OPD dan seluruh unsur Forkopimda dalam rangka mengefektifkan pemerintahan daerah.

Terkait Pilkada serentak, Tjahjo menekankan agar Pj Gubernur menjaga netralitas ASN. “Jika ada ASN yang tidak netral nantinya, maka Pj Gubernur dapat melakukan mutasi dan memberikan sanksi,” tegasnya.

Sementara Pj Gubernur Sumut Eko Wibowo saat ditemui menyampaikan, bahwa dirinya akan memastikan tugasnya untuk menjaga keberlangsungan proses kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait tugas pertama melihat kondisi di lokasi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun di Tigaras Simalungun, dirinya menerima laporan sementara dan segera melakukan kajian secara mendalam semua persoalan yang ada dan segera dicarikan solusinya.

“Untuk mensukseskan Pilkada, yang penting adalah menjaga netralitas ASN. Serta mempertahankan kondusifitas selama ini. Sebab di Sumut termasuk tidak ada hoax dan konflik SARA, semua bersaing program,” jelasnya.

Menjalani proses perpisahan, Gubernur Sumut periode 2013-2018 Dr HT Erry Nuradi menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Sumut Dr Hj Nurhajizah Marpaung telah menyerahkan tugas pemerintahan, tugas pembangunan serta tugas kemasyarakatan yang selama ini diembannya kepada Eko Subowo.

Erry pun berterimakasih kepada Presiden RI yang diwakili Mendagri, serta kepada jajaran pemerintah pusat, Forkopimda Sumut, DPRD Sumut, tokoh masyarakat, pejabat di lingkungan Pemprov serta seluruh masyarakat Sumut.

“Terima kasih karena selama ini telah memberikan support dan doa sehingga kami bisa mengakhiri tugas ini dan amanah yang diberikan bisa diselesaikan berkat semua pihak yang luar biasa memberikan dukungan kepada kami, sehingga Sumut masih dalam keadaan kondusif,” terang Erry.

Dirinya juga meminta maaf jika memang selama masa kepemimpinannya masih banyak yang belum sempurna dengan segala keterbatasan yang ada selama ini. “Kami yakin bapak Pj Gubernur maupun Gubernur definitif nantinya siapapun yang terpilih dapat melanjutkan yang positif, karena masih ada yang belum sempurna, belum maksimal yang masih harus diperbaiki,” ujar Erry. *

Sumber : humas.sumutprov.go.id*
Editor : alqaf