Madinapos.com, Sinunukan – Persoalan arisan keluarga di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), berlanjut ke ranah hukum. Nurul Susilawati selaku pengelola arisan resmi melaporkan seorang anggota berinisial Si ke Polres Mandailing Natal atas dugaan tindak pidana penipuan.
Laporan tersebut teregistrasi dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan Nomor: LP/B/500/XI/2026/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 10 November 2026.
Dalam dokumen laporan kepolisian, Nurul menerangkan bahwa dirinya mengelola arisan ibu-ibu yang beranggotakan sekitar 10 orang. Terlapor Si merupakan salah satu anggota yang sudah lebih dulu menerima uang arisan sesuai jadwal gilirannya.
Kendati telah menerima dana arisan tersebut, Si diduga tidak lagi melanjutkan kewajiban pembayaran iuran pada periode-periode berikutnya. Akibatnya, Nurul selaku pengelola harus merogoh kocek pribadi untuk menutupi kekurangan tersebut agar hak anggota arisan lain yang mendapatkan giliran tetap terpenuhi.
Nurul mengaku mengalami kerugian materil sebesar Rp3.400.000,00 akibat macetnya iuran tersebut.
Sebelum memutuskan membawa kasus ini ke jalur hukum, Nurul mengaku telah berulang kali mengingatkan Si secara baik-baik. Sejumlah upaya komunikasi dan mediasi tingkat desa juga telah ditempuh, namun menemui jalan buntu.
Mediasi gagal mencapai titik terang karena adanya perbedaan syarat penyelesaian yang diminta oleh pihak Si.
Nurul mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut, yang di antaranya mencakup penyediaan seekor kerbau serta kebutuhan konsumsi untuk acara yang melibatkan anak yatim dan tokoh masyarakat desa.
Langkah hukum ini diambil Nurul dengan didampingi suaminya, Ari Gunawan Purba, seusai menerima STPL di bagian SPKT Polres Mandailing Natal pada Selasa (10/11/2026). Sebelumnya, hubungan kedua belah pihak juga sempat memanas setelah Nurul dilaporkan terkait unggahan di media sosial oleh Si.
Dalam laporannya, Nurul merujuk pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana penipuan. Berdasarkan pasal tersebut, pelaku yang terbukti melakukan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal kategori V.
Meski demikian, aparat penegak hukum tetap harus mendalami apakah kasus wanprestasi atau keterlambatan pembayaran ini memenuhi unsur pidana sejak awal, termasuk ada tidaknya niat jahat (mens rea) serta tipu muslihat.
Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih berjalan di Polres Mandailing Natal. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan, dan kepastian hukum sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum serta lembaga peradilan. (Rel).
