Madinapos.com, Natal – Puncak gunung kemarahan rakyat di wilayah Pantai Barat, Mandailing Natal (Madina) kini berada di titik nadir. Ruas jalan provinsi Jembatan Merah – Simpang Gambir yang hancur lebur pasca-banjir besar 25 November 2025 lalu tak kunjung diperbaiki.
Jalur itu kini bukan sekadar hambatan logistik, melainkan “jalur maut” yang mengintai nyawa ribuan warga setiap harinya.
Sikap diam Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menuai kecaman pedas. Lima bulan berlalu sejak bencana melanda, urat nadi ekonomi ini dibiarkan telantar tanpa ada tanda-tanda pengerjaan alat berat. Warga menilai Pemerintah Provinsi seolah sengaja menutup mata dan telinga terhadap jeritan masyarakat di pelosok Mandailing Natal.
” Kami ini dianggap apa? Pajak kami diambil, hasil bumi kami dikuras, tapi jalan rusak dibiarkan sampai membusuk. Pak Bobby bahkan tidak sudi menapakkan kaki di sini untuk melihat penderitaan kami,” tegas Tokoh Masyarakat Pantai Barat sekaligus Ketua LABRN, Ali Anapiah, dengan nada geram, Rabu (22/4).
Kondisi jalan yang kini menyerupai kubangan lumpur dalam tersebut telah melumpuhkan akses darurat medis. Ibu hamil yang hendak melahirkan atau warga sakit yang dirujuk ke RSUD Panyabungan harus bertaruh nyawa. Waktu tempuh yang membengkak hingga berjam-jam akibat kerusakan jalan seringkali berujung fatal bagi pasien.
Sebagai bentuk keputusasaan tertinggi, Ali Anapiah menyuarakan seruan aksi protes yang mengerikan sekaligus menyayat hati dengan membawa jenazah korban jalan rusak ke Medan.
” Kalau nyawa kami dianggap murah oleh Pemprov, maka biarlah jenazah saudara kami yang bicara di depan pintu Kantor Gubernur Sumatera Utara. Agar beliau tahu, setiap lubang di jalan ini bisa menjadi liang lahat bagi kami,” ungkapnya dengan tajam.
Ketua LABRN ini membeberkan kontras yang menyakitkan di Bumi Pantai Barat. Wilayah ini dikenal sebagai lumbung Sumber Daya Alam (SDA) yang menyumbang pendapatan besar bagi negara dan daerah. Namun, kekayaan itu berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.
” Truk-truk pengangkut hasil bumi terus melintas mengeruk kekayaan kami, sementara akses kebutuhan pokok rakyat tersendat dan mahal karena jalan hancur. Warga menuntut penghentian eksploitasi SDA jika pemerintah tetap tidak peka terhadap pembangunan infrastruktur dasar,” tegas Ali.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun kebijakan konkret maupun langkah darurat dari Pemprov Sumut terkait perbaikan permanen jalur tersebut. Rakyat Pantai Barat Madina kini melayangkan peringatan keras kepada pemerintah provinsi.
” Perbaiki jalan kami sekarang, atau bersiap menerima gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sudah cukup bersabar di tengah pengabaian ini,” tutupnya. (Suaib Rizal).
