Madinapos.com, Panyabungan – Dalam rangka menguatkan persebaran informasi pembangunan dan program yang sedang berjalan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menciptakan tiga aplikasi yang bertujuan mengumpulkan data dari setiap OPD dan unit kerja lain.
Ketiga aplikasi itu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sistem Informasi dan Laporan Gabungan Wilayah Kecamatan (Silap Gawat), dan Madina Maju Madani.
Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Aplikasi PPID, Silap Gawat, dan Madina Maju Madani di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Kamis, 13 November 2025.
Plt. Kepala Diskominfo Rahmat Hidayat Dalimunthe melaporkan PPID sebenarnya sudah ada sejak enam tahun lalu dan diatur dalam undang-undang. Namun, sosialisasi penerapan di Madina baru dilaksanakan pada hari ini.
“Sedikit kami sampaikan bahwa, dengan adanya PPID ini, sebenarnya bisa menjaga kita semua dari gangguan konfirmasi-konfirmasi pihak manapun karena nanti konfirmasi itu akan tertuju di satu tempat, yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika,” kata dia.
Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan Silap Gawat bertujuan mengumpulkan laporan dari setiap kecamatan terkait kondisi terkini di masing-masing wilayah. Aplikasi ini juga diharapkan sebagai jembatan informasi antara kecamatan dengan kepala daerah.
“Nanti di Dinas Komunikasi dan Informatika akan mentabulasi informasi. Mana informasi yang paling urgent, itu akan segera kami teruskan untuk ditindaklanjuti. Akan kami pilah-pilah, mana informasi ini nantinya harus ke Pak Bupati, mana ke Ibu Wakil Bupati, mana ke Pak Sekda, dan mana kepada pimpinan OPD,” sebut dia.
Dia mengingatkan, kelalaian para camat melaporkan kondisi yang dihadapi secara realtime akan menyebabkan kegawatan di tingkat pemerintah. Sebab, bisa jadi peristiwa yang terjadi langsung dilaporkan masyarakat kepada bupati padahal masih bisa ditangani di tingkat kecamatan maupun melalui kepala OPD terkait.
Sementara itu, aplikasi Madina Maju Madani diperuntukkan hanya bagi OPD. Tujuannya sebagai tempat pelaporan program yang berjalan, terlebih yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Untuk memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan akhir daripada visi-misi Pak Bupati dan Bu Wakil itu adalah memberikan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat,” jelas Rahmat.
Plt. Kadis Kominfo mengungkapkan, selama ini para pimpinan OPD terkesan pelit memberikan informasi sehingga ragam program pembangunan yang berjalan tidak diketahui masyarakat luas.
“Harapan kita dengan adanya aplikasi ini, maka semua kegiatan OPD, semua kegiatan kecamatan bisa ter-posting di aplikasi dan untuk kita sebarkan ke berbagai media sosial yang ada di aplikasi website Pemkab Madina,” harap dia.
Rahmat menerangkan aplikasi-aplikasi ini juga sebagai upaya mencegah terjadinya misinformasi yang berakibat berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sekda Sahnan Pasaribu mengapresiasi langkah yang diambil Diskominfo dengan menggelar sosialisasi ini. Terlebih, pesertanya adalah seluruh OPD dan unit kerja lain, termasuk kecamatan.
Ketiga aplikasi tersebut, menurut dia, merupakan langkah baik bagi Pemkab Madina menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dia juga mengingatkan bahwa APBD harus dipublikasikan.
“Di setiap tahun itu kita diwajibkan untuk mempublikasi APBD. Jangan heran kalau ada yang mendapatkan DPA, ada yang mendapatkan berbagai kegiatan di setiap OPD, itu diambil dari website,” jelas dia.
Sahnan berharap sosialisasi berlangsung dalam suasana diskusi sehingga ada masukan maupun ide-ide baru dari peserta yang bertujuan menguatkan persebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.
“Itu dari satu sisi, yang pertama, akan membangun transparansi dan juga akuntabilitas. Kemudian, ini juga tentu akan membangun kepercayaan dan legitimasi dari publik terhadap kita,” tegas dia.
Selama ini, lanjut Sahnan, banyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak terpublikasi secara baik. Akibatnya, OPD dianggap tidak melakukan apa-apa.
“Kalau kita membuka semua ruang informasi, membuka semua apa yang kita lakukan, tentu masyarakat ingin atau terpacu untuk ikut memberikan masukan, saran, bahkan barangkali akan berkontribusi secara aktif,” ungkap dia.
Sekda Sahnan pun menekankan kepada perwakilan OPD yang hadir agar informasi yang diperoleh selama sosialisasi disampaikan kepada pimpinan instansi dan para kepala bidang. Dia berharap informasi pembangunan dapat diakses oleh Diskominfo sehingga ketika ada konfirmasi dari masyarakat bisa dijelaskan dengan baik. (Redaksi).
