Madinapos.com – Medan.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pemda Terbaik II atas Opini BPK memperoleh empat tahun berturut-turut WTP terhapap LKPD Tahun 2014-2017 di Aula Kantor Wilayah Dirjen KPPN Provinsi Sumatera Utara Medan, Jum’at (19/10).
Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrul M Pasaribu SH dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Bakhtaruddin.
Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama dengan empat Pemda lainnya yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang meraih penghargaan sebagai Pemda terbaik I Opini BPK atas LKPD Tahun 2014-2017, disusul Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Labuhan Batu Utara serta Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai Pemda terbaik ke V.
Penghargaan tersebut digelar pada saat acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Kajian Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang diikuti oleh Kepala Daerah dari 34 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara , Kepala BPKAD, dan salah satu pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Seluruh Kabupatan/Kota se-Sumatera Utara.
Menurut Bakhtaruddin,” FGD tersebut digelar bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam mencapai Nawacita Pembangunan Nasional utamanya dalam penggunaan DAK Fisik dan Dana Desa secara transparan sehingga pemerataan pembangunan di daerah semakin baik yang muara akhirnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat menuju masyarakat sejahtera,”tuturnya.
Sisi lain Bupati Tapanuli Selatan dalam FGD tersebut mengusulkan supaya jangan hanya Dana Desa saja yang difikirkan melalui APBN,” Kelurahan juga perlu difikirkan mengingat banyak daerah yang saat ini sudah menjadi kelurahan ingin kembali menjadi Desa mengingat keberadaan Dana Desa yang jumlahnya cukup besar, “tutur Syahrul.
Menjawab pertanyaan tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provsu mengapresiasi usulan Syahrul dan mengatakan usulan tersebut sebagai masukan yang sangat baik untuk dibahas di kantor pusat.
Acara tersebut dihadiri Kasubbit Litbang dan Kerjasama Kelembagaan Direktorat Sistem Perbendaharaan (DJPb) Kementrian Keuangan Windarti Ariane, BPKP, BPK, dan mewakili Kepala BI Provinsi Sumatera Utara. (Mahrizal)
