Madinapos.com – Panyabungan.
Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendukung program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) bersama Kantor BPN/ATR yang dilaksanakan di Kecamatan Hutabargot, Jumat (3/2/2023).
Bupati Madina HM. Jafar Sukhairi Nasution diwakili Asisten III Sahnan Batubara mengatakan gerakan ini
merupakan salah satu langkah dari terciptanya cita-cita pemerintah, yaitu tertib administrasi pertanahan.
Pemasangan tanda batas, lanjutnya memberikan kepastian terhadap bidang-bidang tanah yang dimiliki masyarakat,”Sesuai tagline yang digaungkan yakni Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok,” kata Asisten III Setdakab Madina Syahnan Batubara.
Syahnan mengatakan kegiatan pemasangan tanda batas ini merupakan langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal memelihara tanah yang
dimiliki. Pemasangan patok batas bidang tanah, memiliki peran penting untuk pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah, meminimalisir terjadinya konflik sengketa batas dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan.
Kemudian, lanjutnya menghindari adanya mafia tanah, serta dalam rangka untuk mendukung program-program prioritas nasional dalam membantu percepatan pencapaian target pensertifikatan tanah.
Gemapatas di Kabupaten Madina pada tahun 2023 dilaksanakan di 3 desa, yaitu Desa Huta Bargot Nauli, Desa Huta Bargot Dolok dan Desa Simalagi, Kecamatan Hutabargot sebanyak 100 patok.
“Pada skala nasional, kegiatan Gemapatas ini dilaksanakan serentak untuk pemasangan satu juta patok yang pada hari ini berhasil memecahkan Rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia). Kita patut bangga bahwa Kabupaten Madina ikut berpartisipasi dalam pemecahan rekor ini,” kata Sahnan.
Pemkab Madina juga menyerahkan sertifikat hak milik tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) desa Simaninggir, Kecamatan Siabu sebanyak 10 Sertifikat, serta melalui kegiatan Redistribusi Tanah Desa Muara Mais, Kecamatan Tambangan sebanyak 5 sertifikat, dan Sertifikat Aset Pemerintah Kabupaten sebanyak 13 sertifikat.
Pemkab Madina, kata Syahnan, mendukung kegiatan pensertifikatan tanah melalui pengurangan BPHTB/BPHTB Nihil bagi tanah-tanah masyarakat melalui PTSL dan Pensertifikatan Lintas Sektor (LINTOR) tahun 2022.
“Saya meyakini, koordinasi, kolaborasi dan kolaborasi yang baik dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di bidang agraria,” katanya. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen yang disaksikan Kepala BPN / ATR Kabupaten Madina. (Suaib)
