Madinapos.com – Padangsidimpuan
Politik dan agama tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan.Apalagi dalam agama islam bahwa aturan berpolitik sudah di atur dalam Al Qur’an, sebagai contoh bagaimana seorang muslim memilih kriteria seorang pemimpin yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan ajaran Rasulullah SAW.
Di tahun 2018 ini disebahagaian daerah akan melaksanakan Pilkada serentak, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur serta Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati.Didalam Pilkada serentak ini, pasti rentan dengan putusnya u’khuwa satu sama lain, karena perbedaan pilihan.Tapi yang paling di khawatirkan yaitu rentannya penggadaian akidah.
“Islam sangat memperhatikan batasan-batasan idealisme, batasan-batasan ideologi. Ketika agama memberikan batasan kepada ummat islam siapa yang boleh dipilih jadi pemimpin, siapa yang tidak boleh dipilih jadi pemimpin. Kaidah ini sangat berkaitan dengan keimanan. “jelas Sekretaris GNPF-Ulama Sumatera Utara Ustadz H.Zulkarnaen.SS pada acara Nobar Debat Pilgubsu dan Ngobrol Politik Islam di Aula Staita Jalan. Mawar Kelurahan Ujung Padang.Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Sabtu (05/05/2018) malam.
Dikatakan Sekretaris GNPF-Ulama Sumatera Utara ini, banyak diantara ummat islam tidak mau tahu bagaimana perspektif islam dalam berpolitik, menurutnya pandangan yang seperti ini tidak tepat.Karena agama islam memandang politik sangat penting.Dan menurutnya juga pemerintah sekarang membatasi pembicaraan politik di mesjid karena kekhawatiran isu SARA.
“Terkait pembicaraan politik di mesjid, kan ada batasannya yang di sampaikan. Bagaimana masyarakat tahu ciri-ciri Pemimpin yang sesuai ideologi Agama dan Negara” ujarnya.
Dijelaskannya juga sebagai Negara yang memiliki idiologi Pancasila dimana ideologi itu sejalan dengan Agama Islam.Sebagai contoh sila kedua Kemanusian yang Adil dan Beradab.
“Bagaimana mau adil kepada rakyat kalau dia seorang Pemimpin kalau Pemimpinnya tidak memiliki keimanan.Dari dasar ideologi tersebut politik tidak bisa lepas dari agama. Untuk mengimplementasi itu semua, keduanya harus sejalan” jelasnya
Sementara itu salah satu nara sumber dari Praktisi Hukum Ade Lesmana mengatakan, untuk pembicaraan politik di mesjid sah-sah saja. Asal tidak mengkampanyekan seseoarang paslon yang maju dalam suatu pilkada.
“Saya sendiri sudah mempelajarinya dan mengkajinya dalam sudut pandang mata hukum.Untuk itu Pemerintah jangan terlalu khawatir bila ummat islam berbicara politik di mesjid.Asal mesjid jangan di buat tempat kampanye” katanya.
Dalam acara diskusi ini turut hadir dari GNPF-Ulama Padangsidimpuan, Harakoh Al-Iman, FPI Padangsidimpuan, BKPRMI Tapanuli Selatan, Pengurus Partai Politik yang di undang, PD AL-Wasliah Kota Padangsidimpuan, serta tamu undangan lainnya. (R.Idham)
