Madinapos.com – P.Sidimpuan
Hari Pendidikan Nasional atau HARDIKNAS, kembali diperingati seluruh warga Indonesia khususnya pelajar dan mereka yang bergelut di Dunia Pendidikan. Tanggal 2 Mei selalu dan selalu diperingati hanya sekedar upacara dan ada kalanya di isi dengan berbagai perlombaan yang mirip acara 17 Agustusan.
Semestinya Hardiknas dijadikan sebagai momentum oleh pemerintah untuk mengevaluasi mutu pendidikan dan menyoroti kembali nasib tenaga pendidik terutama para guru yang masih berstatus honorer. Bukan saja status honorernya, namun kesejahteraan atau kelayakan upah guru honorer juga harus di cari solusinya. Demikian di ungkapkan pemerhati pendidikan Kota P.Sidimpuan, Nasruddin Nasution yang biasa di sapa Anas, Rabu (02/05/2018) ketika di tanya seputar Hardiknas tahun ini.
Sungguh miris nasib guru di daerah ini, terutama guru honorer. Jumlah guru honorer di KotaP.Sidimpuan khususnya terbilang sangat banyak. Dengan gaji yang sangat tidak sepadan dengan kinerjanya, bahkan sering terlambat atau malah tidak dibayar hingga berbulan-bulan karena menunggu cair dana BOS” ungkapnya.
Niat pemerintah daerah dan anggota legislatif untuk menyejahterakan guru honorer masih sebatas omongan. Hak guru untuk mendapat pengakuan berupa selembar surat penugasan sesuai amanat peraturan juga belum keluar. Padahal ini merupakan tiket bagi mereka untuk mendapatkan hak mereka.
” Maka sempurnalah kelalaian penyelenggara pemerintahan dalam menghargai jasa guru”katanya.
Pengabdian yang tulus dari guru honorer itu ternyata tidak diimbangi dengan kompensasi yang baik. Bertahun tahun mengajar di sekolah dengan status Sarjana, ternyata penghasilannya kalah saat dibandingkan dengan seorang pelayan di rumah makan yang hanya tamatan SMP.
“Bayangkan saja seorang guru di daerah ini menerima gaji sebesar Rp.350 ribu sebulan, dapat apa. Kondisi ini semakin diperparah dengan ketiadaan intensiv lain seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan kesehatan. Jadi peringatan Hardiknasini sepertinya hambar tanpa meninggalkan suatu makna” jelasnya.
Salah seorang Kepala Sekolah marga Hasibuan (nara sumber tidak bersedia identitasnya di publis) mengaku mengalami kesulitan untuk menaikkan gaji guru honorer dan tenaga kerja non ASN lain seperti operator di sekolahnya karena jumlah siswa yang sedikit, tidak ada bantuan dari pemerintah, tetapi pihak Dinas Pendidikan masih memasukkan tenaga honorer ke sekolahnya.
“Karena sumber gaji honorer berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka yang dibayarkan sesuai aturan BOS” ungkapnya. Hasibuan membenarkan kalau kemampuan dari dana BOS hanya sekitar Rp.350 ribu perbulan. Ini tidak lepas dari kelebihantenaga pengajar di sekolah tersebut. Sementara untuk memberhentikan guru honor yang sudah lama bertugas, dirinya tidak tega”ujarnya
Hasibuan menyebut di sekolahnya ada 7 orang tenaga honor, jika di banding kebutuhannya cukup 3 orang saja.Nara sumber lain guru honorer di SD, boru Siregar mengatakan “Sumber gaji kami dari danaBOS. Jadi tiga bulan sekali baru cair uangnya. Kadang lebih tiga bulan karena dana BOS belum cair “ katanya. Ia menuturkan uang yang diterimanya sebulan Rp.400 ribu dan kadang ada tambahan dari belas kasihan guru PNS saat uang Sertifikasi mereka cair.
“ Jumlah itu sangat tidak mungkin mencukupi kebutuhan dalam sebulan bagi perempuan, kebutuhan saya lebih banyak termasuk transportasi” keluhnya.(R.Idham)
