Madinapos.com-Panyabungan: Forkopimda Mandailing Natal (Madina) mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padanglawas, Padanglawas Utara, dan Mandailing Natal. Rapat ini digelar di Sipirok, Rabu (22/12/2021).
Dari Madina, rapat itu dihadiri Bupati Madina HM Ja’far Sukhairi Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Ketua TP-PKK Madina Eli Mahrani, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, Kajari Madina Taufik Djalal, Wakapolres Madina Kompol Agus, Sekdakab Madina Gozali Pulungan, dan Kepala Inspektorat Madina Marwan Bakti Siregar.
Rakoor itu juga ditandai dengan penandatangan komitmen bersama antar KPK dan tujuh pemerintah derah tersebut. Juga diikuti penyerahan sertifikat aset kepada masing-masing pemerintah daerah dari BPN di wilayahnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Wilayah I Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Didik Agung Widjanarko mengatakan KPK berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 disebutkan mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui koordinasi, monitoring, dan supervisi.
Menurut dia, KPK juga memiliki strategi-strategi dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Didik juga menjelaskan perihal skor monitoring centre for prevention (MCP) sebagai alat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.
“Bersama dengan para inspektur dan BPKAD di daerah diharapkan (pemerintah daerah) mencapai MCP yang lebih tinggi pada tahun 2020, lebih bagus dari tahun 2021,” katanya.
Reporter : Suaib
