Madinapos.com – Panyabungan.
Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Mandailing Natal melalui Ketua Rahmad, SH didampingi Sekretaris Karnadi, SH mengatakan sangat mengharapkan hasil investigasi berbagai pihak persoalan insiden gas beracun H2S di pengeboran WELLPAD T Milik Perusahaan Sorik Marapi Geotermal Power (PT. SMGP) / KS ORKA Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi (PSM) dibuka kepada publik dan dijelaskan siapa yang harus bertanggungjawab.
“Makanya saran kami sebagai Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Madina salah satunya adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap untuk bertugas mencari data dan fakta terkait insiden 25 Januari itu dan membeberkan kepada publik”, ungkap Rahmad kepada media ini.
Ketua DPK PKPI Madina ini juga menuturkan akibat insiden itu yang kabarnya beritanya akibat kelalaian atau semacamnya yang tehnisnya kita tidak faham namun secara nyata menyebabkan 5 meninggal dunia dan puluhan warga lainnya dirawat di rumah sakit.
” Kami berpendapat walaupun korban yang merupakan warga setempat telah disantuni, DPRD Madina harus tetap membentuk Pansus untuk membuka tabir insiden ini sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada publik”, ungkap Rahmad.
Sementara itu Karnadi, SH selaku Sekretaris DPK PKPI Madina mengatakan telah membangun komunikasi dengan beberapa Partai Politik di Mandailing Natal untuk sama-sama mendesak segera dibentuk Pansus,” DPR RI melalui Komisi VII saja sudah menggelar RDP dengan pihak terkait untuk membahas insiden ini, kami pikir kita tidak boleh diam saja dan harus turut membantu proses membuka tabir insiden ini”, katanya.
Karnadi juga menguraikan sedang mempersiapkan surat yang akan disampaikan nantinya kepada Pimpinan DPRD Madina,” salah satu langkah politik kita adalah menyurati Pimpinan DPRD Madina agar segera membentuk Pansus dan insyaallah besok segera kita kirimkan”, ungkapnya menutup wawancara dengan media ini. (Alq)
