Madinapos.com, Banten – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memastikan perusahaan media tetap menjadi bagian penting dalam rantai ekonomi nasional, sehingga mampu bertahan di tengah disrupsi digital dan derasnya arus informasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pesan khusus kepada insan pers pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kota Serang, Banten, Senin (9/2), di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, menekankan bahwa bangsa Indonesia memerlukan pers yang sehat dan bermartabat.
Menurutnya, keberlanjutan ekosistem media tidak hanya berbicara soal kebebasan dan profesionalisme, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi agar perusahaan media mampu menjaga etika dan mempertahankan kepercayaan publik.
“Pers yang kuat harus memiliki fondasi ekonomi yang adil, sehingga tetap konsisten dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu,
Cak Imin menyampaikan tiga pesan penting bagi pers nasional. Pertama, pers diharapkan menjadi sarana edukasi yang mendorong masyarakat berpikir kritis dan produktif. Kedua, media harus menjunjung tinggi norma dan etika, terutama di ruang digital, dengan menghadirkan pemberitaan yang bertanggung jawab dan berintegritas.
Ketiga, pers wajib melindungi masyarakat dengan menjaga kerahasiaan data pribadi, bukan justru melukai melalui penyalahgunaan informasi.
Ia juga menyoroti perkembangan pesat ekosistem digital di Indonesia. Saat ini, Indonesia disebut sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan sekitar 80 persen penduduk telah terhubung ke internet. Rata-rata masyarakat menghabiskan waktu sekitar tiga jam per hari di media sosial.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kehadiran pers yang mampu menyajikan informasi cepat sekaligus akurat, melalui proses verifikasi yang objektif dan profesional.
Cak Imin mengingatkan bahwa banjir informasi, terutama konten yang tidak berkualitas, berpotensi menurunkan daya nalar publik. Ia menyebut fenomena ini dengan istilah “otak bosok”, yang menggambarkan dampak negatif dari paparan informasi tanpa filter.
“Dalam situasi seperti ini, pers yang bijak menjadi solusi. Pers harus hadir sebagai penjernih informasi, bukan justru memperkeruh keadaan,” tegasnya.
Pemerintah pun berharap pers Indonesia terus menjaga marwahnya sebagai pilar demokrasi dengan menghadirkan pemberitaan yang objektif, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik. (RHy)
