Madinapos.com, Batam – Dihadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Yandri Susanto, Bupati Mandailing Natal (Madina) H Saipullah Nasution minta keseimbangan anggaran, antara desa dan kelurahan. Hal itu dikatakannya dalam Rakor Apkasi di hotel aston Batam, 18-20 Januari 2026.
Karena kata bupati, saat ini desa mendapatkan suntikan Dana Desa (DD) yang cukup besar, sementara kelurahan seringkali menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Artinya terjadi ketimpangan yang cukup besar antara keduanya.
Untuk itu bupati berharap kepada Menteri Desa agar dapat meninjau kembali kebijakan alokasi anggaran agar terjadi keseimbangan antara Desa dan Kelurahan.” Kami berharap ada formulasi yang lebih proporsional. Kelurahan juga memiliki kebutuhan pembangunan yang sama mendesaknya dengan desa, namun terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah,” ujar Bupati dalam dalam forum tersebut, Selasa (20/1).
Selain persoalan anggaran, Bupati Madina juga memperjuangkan nasib para petani yang lahannya masuk dalam areal Hutan Lindung. Ia meminta agar kementerian terkait mengeluarkan lahan-lahan pertanian yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun dari status hutan lindung.
Menurut Bupati, kepastian hukum ini sangat penting karena lahan tersebut sudah digarap jauh sebelum penetapan status hutan oleh pemerintah.” Masyarakat kita sudah di sana selama puluhan tahun, bahkan turun-temurun. Sangat adil jika lahan yang sudah menjadi pemukiman dan pertanian produktif ini dikeluarkan dari kawasan hutan demi keadilan sosial,” tambahnya.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap usulan ini mendapat respons dari Pemerintah Pusat.” Semoga hal ini bisa direalisasikan segera, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam mengelola lahan mereka. (Suaib Rizal).
