Madinapos.com, Panyabungan – Masa transisi menuju pemulihan pascabencana di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diperpanjang hingga 31 Januari 2026 yang ditetapkan melalui rapat koordinasi Forkopimda di Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Jumat, 1 Januari 2026.
Pj. Sekda M. Sahnan Pasaribu memaparkan alasan perpanjangan, yakni kondisi cuaca yang belum benar-benar stabil. “Kemudian, infrastruktur, utamanya jalan, belum sepenuhnya normal dan masih rawan longsor,” kata dia.
Lebih lanjut, Sahnan menjelaskan alasan lainnya. Pertama, beberapa lokasi terdampak banjir, longsor, atau puting beliung belum sepenuhnya tertangani secara maksimal.
Kedua, data rumah masyarakat yang berada di zona merah dan masuk perencanaan relokasi belum utuh. “Data rumah di Pulau Tamang dan Natal yang terkena puting beliung belum lengkap,” lanjut Sahnan.
Berikutnya, ruas jalan Muara Soma-Banjar Melayu sepanjang dua kilometer masih butuh peningkatan. Kondisi jalan di Aek Inumon 1 dan Aek Inumon 2 masih mengkhawatirkan dan perlu penanganan lebih lanjut.
“Pelaksanaan mapping teknis dari Jambatan Bosi-Simpang Gambir masih perlu waktu,” lanjut Sekda Sahnan.
Bupati H. Saipullah Nasution mengatakan, berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi masih terlihat untuk Januari 2026. Kondisi ini pun berpotensi menyebabkan longsor di sepanjang ruas jalan menuju wilayah Pantai Barat Madina.
“Ini merupakan akses jalan utama kita dari Mandailing ini menuju Natal, kemudian masih ada satu desa yang belum terbuka aksesnya, dan ini panjangnya lebih dari dua kilometer dan medannya melalui perbukitan. Setidaknya memerlukan waktu satu minggu lagi untuk pembukaan,” kata dia.
Saipullah menjelaskan masa transisi ini memberikan kemudahan bagi Pemkab Madina untuk mengakses penanganan bencana yang dihadapi.
“Dengan kondisi transisi ini, Pemkab Madina akan lebih cepat menangani hal-hal yang bisa saja terjadi dalam bulan ini,” sebut dia.
Di sisi lain, Bupati Saipullah mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk menurunkan alat berat dalam hal normalisasi sungai.
“Sudah dilakukan normalisasi sungai dan irigasi, dan untuk jalan yang rusak tetap mengharapkan anggaran dari pusat untuk segera dilakukan perbaikan karena pemkab tidak memilki anggaran pembangunan jalan untuk tahun 2026 ini,” ungkap Saipullah. (Suaib Rizal).
