Madinapos.com, Jakarta – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution didampingi Plt. Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga menghadiri rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.
Rakor ini melibatkan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan kepala Dinas Perkebunan daerah penerima Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Hilirisasi Perkebunan mulai tahun anggaran 2025 dengan tujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan nasional.
Bupati melalui Plt. Kadistan Taufik mengatakan Pemkab Madina akan fokus pada tiga komoditas prioritas perkebunan dalam program hilirisasi yakni kopi, kakao, dan kelapa. “Untuk Madina, prioritas adalah kopi, kakao, dan kelapa,” kata dia.
Taufik menilai anggaran tersebut akan menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian pekebun kopi, kakao, dan kelapa. “Kami melihat ini peluang meningkatkan perekonomian masyarakat yang bergerak di perkebunan kopi, kelapa, dan kakao,” sebut dia.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang membuka kegiatan menjelaskan pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perkebunan, mulai dari kelapa, tebu, kopi, kakao, hingga lada. “Kita akan kembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia,” kata dia.
Menteri Amran menerangkan anggaran jumbo tersebut menunggu langkah dari masing-masing kepala daerah penerima untuk memanfaatkannya sesuai dengan program.
Lebih lanjut, Amran menerangkan selama ini hasil perkebunan memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan melalui tumpang sisip dengan tanaman padi gogo dan jagung.
Dia memaparkan, nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun, atau sebesar 92,26% dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun. Hal ini menegaskan peran penting perkebunan sebagai pilar utama ekspor non-migas Indonesia.
Amran Sulaiman mengungkapkan pada tahun 2025 hingga dua tahun ke depan, Kementerian Pertanian memperoleh Anggaran Biaya Tambahan sekitar Rp10 triliun untuk pengembangan kawasan hilirisasi perkebunan.
“Melalui program ini, kami menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan PDRB pertanian sebesar 1,02%, serta PDRB total sebesar 0,14%,” terang dia.
Untuk itu, Amran mengajak semua pihak menyatukan langkah dan memperkuat strategi demi keberhasilan program hilirisasi yang cepat, tepat, dan terukur guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Redaksi).
