Madinapos.com, Panyabungan – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (LPA Sumut) Munuruddin Ritonga menyoroti kasus seorang ayah bejat yang memperkosa dan mencabuli dua putri kandungnya di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Dia meminta kasus ini tidak hanya dituntaskan secara hukum, tetapi juga perlu upaya pemulihan mental anak yang jadi korban.
“Kami mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon kasus memalukan itu. Kami berharap pelaku mendapat hukuman berat yang setimpal dengan perbuatannya sebagai efek jera,” kata Munir – sapaan akrab Muniruddin Ritonga, melalui sambungan telepon, Selasa (26/5/2025).
Anggota DPRD Sumut dari PKB itu mengatakan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur perlu mendapatkan perhatian khusus, karena menimbulkan dampak yang beragam. Itu sebabnya, menurut dia, penanganannya tidak hanya menangkap dan menghukum pelakunya, tetapi harus dibarengi penanganan trauma healing terhadap anak yang menjadi korban.
Munir juga menilai kasus ayah menodai putri kandungnya tersebut tidak hanya melukai hati korban dan ibunya, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.
“Kasus pelecehan seksual yang marak belakangan ini pastinya membuat para orangtua jadi resah. Seolah-olah sudah tidak ada lagi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita,” tutur mantan aktivis PMII ini.
Munir menjelaskan, banyak faktor yang mendorong peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik pelakunya keluarga korban sendiri maupun pelakunya orang lain. Satu di antaranya, melemahnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama di tengah-tenagh masyarakat, sehingga berdampak terhadap moralitas masyarakat.
“Kita harus akui saat ini terjadi dekadensi moral di tenagh-tengah masyarakat sebagai dampak arus globalisasi dan digitalisasi yang makin tak terbendung,” tuturnya.
Selain itu, Munir juga menyebut tatanan sosial masyarakat yang kurang mendukung terhadap gerakan perlindungan anak juga termasuk penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual terhada anak.
“Belum lagi upaya pemerintah yang kurang maksimal dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan anak akibat keterbatasan anggaran,” tuturnya.
(Redaksi/Rls).
