Madinapos.com, Panyabungan – Usai menggelar rapat dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS secara virtual terkait pembahasan pemindahan RSUD Panyabungan Mandailing Natal ke gedung baru di Panatapan, Kamis (3/7/2025).
Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menyampaikan pembahasannya masih mengalami deadlock. Dikatakannya RSUD Panyabungan sejatinya bisa beroperasi meski tanpa layanan radiologi dan mesin cuci darah, namun hal tersebut akan berdampak pada masyarakat.
” Kita tidak ingin membuat masyarakat susah, terutama pasien cuci darah yang harus dua kali seminggu. Proses pemindahan alat ini butuh waktu tiga sampai empat minggu untuk instalasi dan perizinan endotoksin, serta izin lainnya,” kata Atika.
Atika menyebutkan, bila mesin cuci darah atau HD dipindahkan, pelayanan kepada pasien akan terhenti. Padahal kondisi fisik pasien cuci darah umumnya lemah, sehingga akan menjadi beban tambahan jika harus berobat keluar kabupaten.
” Kalaupun pindah ke rumah sakit di lokasi baru, pelayanan cuci darah tetap harus bisa dilakukan di rumah sakit lama. Kita tidak ingin pasien terbebani lagi dengan biaya, waktu, dan tenaga jika harus keluar daerah,” katanya.
Selain itu, kata Atika, alat radiologi juga belum dapat dipindahkan karena sifatnya sensitif dan memerlukan proses instalasi khusus, jika terjadi kesalahan pemasangan akan merugikan rumah sakit dan masyarakat.
” Kalau salah install, kita harus menunggu engineering turun lagi ke Madina. Ini tentu memakan waktu lama. Karena itu kita harap ada kesepakatan bersama, agar rumah sakit baru tetap beroperasi sementara radiologi dan cuci darah tetap berjalan di rumah sakit lama,” sebutnya.
Saat ini lanjut Atika, RSUD di lokasi baru secara fisik sudah siap beroperasi, dengan fasilitas dan kamar yang lebih layak. Namun BPJS mewajibkan seluruh pelayanan pindah sekaligus.
” Kalau kita pindah seluruhnya, rumah sakit lama tutup, sementara yang baru belum mulai operasi, masyarakat mau berobat ke mana. Kita harus mengedepankan kemanusiaan dan kebijakan,” tegasnya.
Karena, bila perpindahan dilakukan secara total dan tutup sementara, masyarakat akan dirugikan karena harus berobat ke luar daerah dengan beban biaya, tenaga, dan waktu.
Kemudian ia berharap proses pemindahan RSUD Panyabungan dapat dilakukan secara parsial, meskipun rumah sakit di lokasi baru sudah mulai beroperasi, layanan cuci darah atau hemodialisa dan radiologi tetap bisa berjalan di rumah sakit lama.
” Ini yang kita harapkan tadi, secara parsial kita bisa pindah, walaupun HD dan radiologi masih tetap berada di rumah sakit lama,” kata Atika.
Namun hingga kini, kata Atika, belum ada kesepakatan dengan BPJS terkait skema tersebut.
” Belum dapat kesepakatan. Kita menunggu dari pemerintah pusat, BPJS di Jakarta dan juga dari Kementerian Kesehatan. Minggu depan akan diberikan lagi kesempatan untuk melakukan zoom meeting,” jelasnya.
Untuk izin operasional, Atika menjelaskan sebenarnya tidak memiliki kendala di tingkat daerah. Hal ini karena rumah sakit tersebut berstatus tipe C, sehingga surat izin operasionalnya dikeluarkan oleh Pemkab Madina.
” Secara administrasi, insya Allah kita tidak ada kendala di daerah, karena izin operasionalnya memang kewenangan pemkab. Kita hanya menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPJS pusat,” ujarnya
Sementara Direktur RSUD Panyabungan dr Rusli Pulungan menambahkan Secara umum pihaknya sudah siap kalaupun sekarang dilakukan pemindahan. Namun Radiologi dan hemodialisis harus tetap bisa melayani pasien di rumah sakit lama.
” kita siap, tentu kita berharap Radiologi dan mesin cuci darah masih dapat melayani pasien dilokasi lama,” pungkasnya. (Redaksi).
