Madinapos.com, Jawa Barat – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution melalui pesan elektronik menyampaikan harapan kepada Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang perlindungan sosial berbentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada masyarakat.
Pesan tersebut dialamatkan Wabup Atika kepada Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di sela-sela kegiatan retret di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Wabup Atika mengaku memberanikan diri menyampaikan harapan tersebut karena kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini perlindungan sosial, implementasinya di daerah jauh dari harapan.
Wabup Atika tak menampik bantuan berbentuk uang tunai meningkatkan konsumsi rumah tangga dan baik untuk jangka pendek. Namun, secara psikologis membuat penerima menunggu sehingga masyarakat menjadi tidak produktif.
“Data menunjukkan, kemiskinan di Desil 1 dan Desil 2 banyak yang bertahan lebih dari lima tahun,” kata dia.
Data tersebut, menurut Wabup Atika, menunjukkan bahwa bantuan berbentuk uang tunai kurang efektif. “Ketika bantuan ini disalurkan secara tunai malah dipakai untuk bayar utang ke koperasi ilegal,” lanjut dia.
Meskipun putaran uangnya berjalan, lanjut Wabup Atika, tetapi belum mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dan mendorong masyrakat berpikiran selalu menunggu. Akibatnya, tidak inovatif maupun produktif.
Wabup Atika meyakini hal serupa terjadi di banyak daerah di Indonesia sehingga dia berharap poin tersebut menjadi pertimbangan saat membuat kebijakan di masa depan.
Untuk diketahui, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono didaulat sebagai salah satu narasumber pada Retret Tahap II Kepala Daerah di Jatinangor. (Redaksi).
