Madinapos.com – Panyabungan.
Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jakfar Sukhairi Nasution menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina dan DPRD Madina akan memperjuangkan para guru yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024 tanpa tes.
Sukhairi menyampaikan hal itu di hadapan ratusan guru yang menyambangi Rumah Dinas Bupati Madina di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Madina, Rabu (27/12/2023) sore.
“Ada dua lembaga yang akan memperjuangkan kepentingan para guru honor, yakni Pemkab Madina dan DPRD Madina,” kata Sukhairi.
Sukhairi berharap para guru honor yang berunjuk rasa menerima solusi yang ditawarkan Pemkab Madina, sehingga para guru honor tidak ditumpangi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
“Pemerintah hanya bisa memperjuangkan guru honor yang belum lulus pada proses seleksi PPPK tahun 2023,” katanya.
Sukhairi mengaku telah menandatangani surat permohonan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar guru honor yang tidak lulus seleksi PPPK tahun 2023 diangkat menjadi ASN tanpa tes pada tahun 2024.
“Kami ajukan surat permohonan ke Menpan RB agar guru-guru honor yang masa kerjanya sudah lama agar diangkat jadi ASN tanpa tes,” tuturnya.
Terkait permintaan para guru honor agar hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dibatalkan, Sukhairi menegaskan permohonan pembatalan itu harus berdasarkan pertimbangan yang kuat.
“Yang berhak membatalkannya bukan bupati, melainkan pemerintah pusat,” katanya.
Sebagai bupati, Sukhairi meminta tidak ada kecurigaan terhadap proses seleksi PPPK, karena pemerintah daerah menjamin hak-hak para guru.
Selain itu, Sukhairi juga meminta para guru honor tidak mudah diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya tujuan tertentu pula, mengingat tahun ini merupakan tahun politik.
Sukhairi juga akan memerintahkan Kepala BKSDM Madina Abdul Hamid Nasution, Kepala Dinas Pendidikan Madina Dollar Afrianto Siregar, dan asisten yang membidangi menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang akan digelar DPRD Madina terkait kisruh seleksi PPPK, Kamis (28/12/2023) besok.
Para guru yang tidak lulus seleksi PPPK tahun 2023 mendatangi Rumah Dinas Bupati Madina usai menyampaikan aspirasi mereka ke Kantor DPRD Madina dan Pemkab Madina.
Para guru itu menuntut pengumuman hasil seleksi PPPK di Madina dibatalkan, karena dinilai sarat kecurangan.
Menurut mereka, banyak peserta yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga honor, tetapi nilai SKTT-nya rendah. Sementara sebagian peserta yang baru menjadi tenaga honor dinyatakan lulus seleksi dengan nilai yang tinggi.
Usai mendengar penjelasan bupati, para guru honor itu membubarkan diri dengan tertib. Mereka erjanji akan menghadiri RDP yang akan digelar DPRD Madina, Kamis (28/12/2023) besok. (*kominfo)
