Menu

Mode Gelap

Opini

BBM (Dulu, Sekarang Dan Nanti)


					BBM (Dulu, Sekarang Dan Nanti) Perbesar

Trans 7, memutar kembali film sejarah “Penumpasan Penghianatan G 30 S PKI”, ditanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.20. Diyakini bahwa hampir semua orang dewasa di nusantara telah mengetahui sejarah ini termasuk saya. Film ini telah sejak dulu telah berkali-kali diputar dibeberapa stasiun TV, mulai dari masih TVRI satu-satunya stasiun TV di Indonesia, kemudian muncul di stasiun TPI sebagai stasiun televise swasta pertama yang numpang kerja sama dengan stasiun TVRI, selanjutnya telah pula di berbagai stasiun TV yang ada di nusantara sampai saat ini.

Sejak sekolah dasar sampai sekolah lanjutan, secara bergilir di masa orde baru, film ini wajib ditonton oleh peserta didik yang dilakukan di bioskop-bioskop di kecamatan-kecamatan. Entah siapa yang menseponsori mungkin tidak perlu didalami lagi yang pasti semua sekolah ikut serta menonton rame-rame dan tiap peserta dididk bayar untuk tiket (alias tidak cuma-cuma). Artinya penting untuk diketahui dan dipahamkan sejak awal bagaimana pentingnya sejarah ini bagi anak bangsa.

Meskipun telah berkali-kali menonton, saya tetap menontonnya malam itu. Hanya saja kali ini beda fokus, yang bukan lagi pada sejarahnya, akan tetapi lebih fokus pada kondisi masyarakat yang digambarakan film ini pada tahun seputar 1965. Tentu gambaran film tersebut meskipun di produksi pada tahun 1984, akan berusaha maksimal menunjukkan kondisi sekitar keadaan masyarakat sekitar tahun 1965.

Hal pertama di menit-menit awal terlihat anak-anak yang banyak korengan, kudisan dan penyakit gatal-gatal lainnya. Koreng yang melebar dan menganga dengan kondisi badan banyak yang orang tua yang kurus kering. Tentu ini menggambarkan betapa mereka tidak mendapat pelayan kesehatan yang layak.
Lebih lanjut terlihat pula rakyat antrian terhadap kebutuhan saat itu. Terbayang antrian beras, antrian kebutuhan garam, minyak goreng dan lainnya.

Terakhir terlihat pula bagaimana kondisi rakyat kecil antrian minyak lampu. Lengkap sudah gambaran kemiskinan di tengah perjuangan menumpas penghianatan organisasi terlarang di nusantara ini.

Kondisi ini, pun masih terjadi pula saat ini di nusantara, ketika orang di jagad raya ini telah menyebut hidupnya di era milenial. Bahkan era industri 4.0 yang lebih condong pada pemanfaatan teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia telah bergeser para era society 5.0 yang berfokus pada upaya manusia untuk membuat kemajuan ekonomi dan teknologi, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial.

Ketika orang dibelahan bumi lainnya sibuk menyambut era society 5.0 tersebut, negara ini masih bisa diguncang dengan praktik dagang monopoli minyak goreng oleh mafia yang mengalahkan pemerintah. Jangankan negara maju dan modern, negara tetangga sederajat ikut ngeledek kondisi kejadian minyak goreng. Hilangnya minyak goreng dari peredaran ini tidak pula menujukkan hasil yang signifikan terhadap penyelesaian kasus terhadap pengumpul minyak goreng yang telah menyobek-nyobek hati emak-emak.

Disisi lain banyak pihak yang malah terkesan membela para pengumpul dan crew nya tersebut, yang tentu menambah semakin hilangnya kepercayaan rakyat terhadap ketahanan perekonomian bangsa.

Inilah yang membuat tergidik, karena kini nusantara dihebohkan pula dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), setelah sebelumnya terjadi antrian panjang di hampir setiap SPBU di nusantara. Saya yang lahir dipertengahan abad 19, masih ingat di kampung tempat dibesarkan, tidak ada SPBU dan baru ada setelah belakangan ini, yang ada hanya penjualan bahan bakar minyak eceran (ketengan), dan rasanya baru tahun-tahun belakangan ini pernah merasakan antrian minyak BBM yang sampai serasa meresahkan.

Pengendera, terutama mereka yang perjalanan yang akan menempuh jarak jauh sudah sangat tidak nyaman atas pasokan kebutuahn minyak diperjalanannya. Negara seakan sudah tidak dapat menjamin perjalanan yang nyaman bagi warganya saat itu. Belum lagi klar masalah kelangkaan minyak, dapat pula dibayangkan alur sistem ekonomi dalam hubungannya dengan BBM.

BBM telah naik harga, yang merupakan bahan penentu utama dalam produk pabrikan terlebih pula pada sitem ekonomi pada transportasi. Biaya transportasi sudah tidak bisa dihindarkan harus dan pasti naik dengan alasan apapun di tengah kondisi keterpurukan ekonomi rakyat. Tentu akan mengawali naiknya harga barang dan melemahnya daya beli rakyat.
Gonjang-ganjing para pakar tentang subsidi sebagai alasan naiknya minyak sampai data petinggi negara ini yang disampaikan dalam salah satu pidatonya tentang besaran angka subsidi pada APBN tidak valid. Tentu kalau sangkaan ini salah, sudah pasti di proses hukum, kena pasal UU IT karena menyebar hoaks di channel youtube, tetapi nyatanya tidak ada yang menyentuh sehingga meyakinkan bahwa pakar tersebut berkata benar.

Menjadi bahan pemikiran kita adalah, kondisi kekinian tentang kenaikan harga BBM setelah berbagai peristiwa yang mengitarinya, jangan sampai membawa rakyat ini pada suasana kemiskinan yang terjadi pada Film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI. Subsidi terhadap rakyat akibat dampak kenaikan harga BBM memang dibutuhkan, tapi jenis-jenis bantuan langsung tunai yang sedang menjadi aksi negara, rasanya bukan solusi terbaik untuk melepas rakyat kecil dari lilitan kemiskinan. Bahkan dengan sikap masyarakat saat ini yang senang terima bantuan dapat memperburuk kondisi kemiskinan rakyat ke depan.

Senyatanya besaran bantuan subsidi dan sistemnya tidak mampu menjadi kail namun menjadi ikan dalam tata kehidupan harian rakyat kecil. Akibatnya meraka akan hidup stagnan dalam kemiskinan, jangan-jangan akan memperketat lilitan kemiskinan tersebut pada mereka. Hal ini yang sering disebut para pakar empowerment sebagai pola membahagiakan masyarakat tapi belum tentu sebagai pola mensejahterakan masyarakat.

Meskipun ada pendekatan teori politik bahwa dengan merawat kemiskinan, maka praktik kekuasaan dengan money politik untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan sering berhasil, namun tentu kita yakin taidak ada pihak yang berencana menggunakan pendekatan praktik politik seperti itu. Namun juga tidak boleh terlena, karena itu bisa saja dibuat dalam kemasan yang baik, dan rasa yang nikmat untuk disajikan pada rakyat.

Semua pihak harus turut memonitor jangan sampai kejadian-kejadian ini dianggap sebagai dinamamika yang biasa saja, kita harus yakin kerentanan dan labilitas rakyat yang dimarginalkan terkadang harus disengaja untuk memudahkan kepentingan politik tertentu. Untuk sampai disana maka harus kembali pada kajian tingkat kematangan rakyat dalam budaya politiknya.

Dalam hal ini tugas berat para politikus kita untuk meningkatkan budaya politik rakyat dengan membawanya dari Budaya Politik Parokial (parochial political culture) melaju cepat Budaya Politik Kaula (subject political culture), hingga melepas rakyat dari cengkeraman money politik bila telah sampai pada Budaya Politik Partisipan (participant political culture).

Meskipun kita sadar banyak orang kurang merasa malu sebagai unsur yang bertanggungjawab dengan lilitan kemiskinan rakyat yang kita dengar disekitar kita, yang semakin bertambah dari hari ke hari, namun mereka sering merasa biasa saja bahkan bangga selama dia masih terlihat kaya. Namun banyak pihak meyakini bahwa kesemuaan kondisi ini masih punya solusi yang tepat. Karena diyakini pula banyak pihak yang prihatin terhadap kondisi nusantara ini.

Negara dengan pemerintahnya sebenarnya tidaklah dapat dikalahkan oleh mafia minyak goreng, apalagi lini-lini yang mencoba merusak tatanan dan mengobrak-abrik ekonomi negara. Karena masih banyak pihak yang masih perduli terhadap negara ini, dan mereka yang perduli dengan kematanngan keilmuan dan pengalaman untuk memperbaikinya. Terutama mental-mental yang cukup mumpuni, yang saat ini sepertinya dominan untuk dipertahankan, untuk menjaga bangsa.

Semoga harga BBM dan semua kondisi yang mengitarinya selama beberapa tahun terakhir ini sebagai kunci yang kuat dalam menata ekonomi bangsa dapat disepadankan dengan dinamika gerak laju ekonomi rakyat untuk ekonomi bangsa yang lebih baik. Bangsa ini harus bangkit ekonominya kembali di moment Hari Kesaktian Pansila ini.

Penulis : Dr. M. Daud Batubara, MSi; Dewan Pakar Pemuda Pancasila Madina.

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 149 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

ADAB (Menyimak Penyelenggara Negara di Akhir 2023 )

17 November 2023 - 09:45

Cermin Politik di Pilkades

2 September 2023 - 09:22

Bagaimana Jika Dalihan Natolu Diimplementasikan Pada Wacana Peradaban Baru Koperasi Indonesia Di Mandailing Natal

29 Juli 2023 - 08:47

Mengawal Pemilu 2024 Dengan Partisipasi Masyarakat

28 Mei 2023 - 17:21

Strategi Pembangunan Sosial Partisipatif Mewujudkan Madina Bersyukur dan Berbenah

27 Februari 2023 - 15:34

Ibu di Mandailing (Pandangan Sosio-Antropologis terhadap Umak)

23 Desember 2022 - 18:12

Trending di Opini