Opini

E-Voting, Masa Depan Pemilu Daring Indonesia

Kematian ratusan petugas KPPS akibat kelelahan dalam Pemilu serentak tahun 2019 lalu membawa kita kepada suatu pertanyaan. Apakah sistem pemilihan dengan kertas dan penghitungan manual masih relevan di zaman serba teknologi ini? Apakah tidak ada alternatif sistem lain yang dapat dipilih untuk menghindari kejadian serupa?

E-voting mungkin bisa menjadi pilihan jawaban. E-voting atau elektronic voting adalah sistem pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Berdasarkan pernyataan BPPT, penggunaan e-voting berarti menghilangkan penggunaan kertas suara, perhitungan manual, dan rekapitulasi otomatis dan berjenjang. Sistem e-voting juga menjamin penghitungan hasil suara yang akurat karena berkurangnya human error dan proses pemilihan serta kalkulasi hasil yang lebih cepat. Dan yang terpenting, penggunaan e-voting mengurangi beban kerja manusia sehingga dapat meminimalisir terjadinya kelelahan seperti Pemilu 2019.

Penerapan E-Voting di Indonesia

Di Indonesia, e-voting bukanlah hal yang baru. Setidaknya 981 daerah telah menggunakan sistem e-voting dalam pemilihan kepala dusun. Meski masih di tingkat Pilkadus, adanya daerah di Indonesia yang menggunakan sistem elektronik memberi kita secercah harapan akan penggunaan e-voting pada pemilihan yang lebih besar.

Kabupaten Jembrana di Bali adalah salah satu daerah yang menerapkan sistem elektronik dalam Pilkadus. Sejak April 2009, sebanyak 54 dusun di 31 desa di Jembrana telah menggunakan teknologi Direct Recording Electronic (DRE) yang menggunakan layar sentuh. Total ada 70 kepala dusun yang telah dipilih menggunakan teknologi DRE pada bulan Mei 2011.

Dilansir dari laman website BPPT, pemilihan menggunakan sistem e-voting mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Pemilih membawa e-KTP yang akan diverifikasi dengan data pada DPT. Untuk warga yang belum memiliki e-KTP, verifikasi dilakukan secara manual dengan mencocokkan foto pada aplikasi DPT.
2. Sistem e-verifikasi akan menyatakan status ‘hadir’ jika nama pemilih terdaftar dalam DPT atau menolak jika pemilih tidak terdaftar dalam DPT. Sistem ini juga berfungsi untuk mencatat kehadiran pemilih.
3. Pemilih diberikan v-token yang digunakan untuk mengaktifkan perangkat e-voting.
4. V-token dimasukkan ke smart card reader untuk menampilkan satu surat suara elektronik.
5. Pemilih menyentuh gambar atau nomor salah satu calon yang diinginkan. Akan ada notifikasi ‘YA’ dan ‘TIDAK’ untuk memberi waktu bagi pemilih dalam mengambil keputusan.
6. Selanjutnya, printer akan mencetak struk dengan barcode. Struk ini berfungsi sebagai bukti bahwa pemilih telah memilih.
7. Pemilih memasukkan kertas struk ke dalam kotak audit sebagai alternatif penghitungan suara jika terdapat masalah pada mesin atau terjadi sengketa jumlah pemilih yang memberikan suara.

Segala proses di atas dilakukan tanpa jaringan internet alias offline. Internet baru digunakan setelah semua proses penghitungan sudah selesai, untuk mengirim hasil perolehan suara ke pusat data. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya modifikasi data sebelum penghitungan dilakukan.

Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia

Sebelum menerapkan sistem elektronik pada Pemilu, perlu dilakukan percobaan pada pemilihan yang lebih kecil. Oleh karena itu, pemilihan kepala dusun di Jembrana dilakukan dengan menggunakan e-voting untuk memproyeksikan pelaksanaan Pemilu secara elektronik jika terjadi di Indonesia. Namun, sejak tahun 2009, e-voting hanya bisa diterapkan di tingkat Pilkadus. Mengapa e-voting begitu sulit untuk ‘naik tingkat’ ke skala pemilihan yang lebih besar?

Bersama dengan 20 Kepala Dusun, Bupati Jembrana pernah melakukan judicial review terkait dengan Pasal 88 UU No 32/2004 kepada Mahkamah Konstitusi. Proses ini ditempuh dalam rangka pemberlakuan e-voting pada Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2010. Keinginan Bupati Jembrana untuk melakukan sistem pemilihan yang sama seperti Pilkadus terganjal Pasal 88 yang hanya mengizinkan pencoblosan dalam Pilkada.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penggunaan sistem elektronik dalam Pilkada.  Namun, MK juga mengeluarkan syarat kumulatif yaitu tidak adanya pelanggaran asas luber dan jurdil serta kesiapan teknologi, biaya, sumber daya manusia, perangkat lunak, dan masyarakat. Sayangnya, syarat ini tidak dapat dipenuhi Bupati Jembrana. Sebab, ia hanya mampu memenuhi 21 unit perangkat dari 260 TPS yang rencananya akan didirikan.

Tantangan yang dihadapi e-voting tidak hanya berasal dari sisi perangkat teknologi yang tidak memadai ataupun ketidaksiapan biaya. Riset yang dilakukan oleh Ikhsan Darmawan dan koleganya menunjukkan bahwa ketika e-voting pertama kali diterapkan di Jembrana, muncul beberapa tantangan terutama di kalangan masyarakat. Misalnya, muncul trust issue dimana masyarakat curiga pemerintah atau panitia Pilkadus dapat mengotak-atik sistem untuk mengubah hasil voting. Lalu, tidak semua masyarakat dapat mengoperasikan teknologi, contohnya pemilih lansia. Agar dapat memilih, mereka meminta bantuan dari panitia di TPS, menyebabkan hilangnya unsur kerahasiaan dalam pemilihan.

E-Voting di Masa Pandemi

Dalam Pilkadus di Indonesia, pemilihan secara elektronik dilakukan dengan datang ke TPS dan penggunaan perangkat teknologi layar sentuh. Cara ini aman dilakukan saat tidak ada wabah, tetapi pandemi menyebabkan sistem e-voting yang sudah diterapkan di Indonesia harus mengalami beberapa penyesuaian. Sebab, terdapat resiko penyebaran virus dari datang ke TPS dan menyentuh layar mesin e-voting. Kewajiban memilih dari TPS akan mengundang keramaian, sementara itu penggunaan layar sentuh oleh banyak orang dapat menjadi media penyebaran virus yang mengkhawatirkan.

E-voting dapat menjadi pilihan jika pemerintah mampu mengakomodir hak pilih tanpa harus datang ke TPS. Contohnya seperti pemilihan melalui internet yang dilakukan oleh Estonia. Sejak tahun 2005, penduduk Estonia dapat memilih dari rumah menggunakan perangkat elektronik masing-masing. Pemilih hanya perlu mengunduh aplikasi lalu sign in dengan kartu identitas elektronik. Kemudian, aplikasi akan mengidentifikasi tempat tinggal pemilih dan memunculkan daftar kandidat. Sama seperti mesin e-voting, dalam aplikasi tersebut juga akan muncul pilihan konfirmasi untuk meyakinkan pemilih dalam mengambil keputusan. Lalu sebagai langkah terakhir, pemilih harus memasukkan kode pin pribadi yang berfungsi sebagai ‘tanda tangan’. Dengan sistem seperti ini, masyarakat tidak perlu berhadapan dengan resiko tertular virus COVID-19.

Pemilihan secara virtual seperti itulah yang diharapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat diterapkan pada Pilkada 2020. Seperti yang tertera dalam Tirto.id, Ganjar melihat segala macam aktivitas masyarakat telah bergerak di ranah virtual, karena itu pemilihan daring mungkin dapat direncanakan. Namun, sayangnya ketua KPU Arief Budiman menyatakan mereka belum siap menerapkan e-voting dalam Pilkada 2020. Menurutnya, mereka baru dapat menerapkan rekapitulasi hasil suara secara elektronik alih-alih pemungutan suara secara elektronik.

Melihat ketidaksiapan KPU dalam menerapkan e-voting dalam Pilkada 2020 dan penerapan e-voting di Indonesia yang hanya berlaku di tingkat desa, nampaknya Pemilu dengan sistem e-voting belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. Seperti kata Arief, persiapan e-voting tidak dapat dilakukan secara mendadak. Sama halnya dengan rekapitulasi elektronik, pemungutan suara dengan sistem e-voting juga harus melalui banyak tahapan seperti persiapan, pengujian, perbaikan, dan penyempurnaan. Selain itu, setidaknya ada empat aspek yang harus diperhatikan sebelum memutuskan penerapan sistem e-voting. Keempat aspek tersebut adalah kebiasaan masyarakat, teknologi, ketersediaan biaya, dan regulasi (Ikhwan, 2013).

Meski masa depan pemilihan umum secara daring di Indonesia belum jelas terlihat, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kesuksesan sistem e-voting dalam pemilihan kepala dusun di 981 daerah di Indonesia tentu bukan fakta yang bisa disingkirkan dengan mudah. Kalau ada sebanyak itu desa yang berhasil menerapkan e-voting, bukan tidak mungkin hal yang sama akan terjadi di seluruh Indonesia.

Penulis : Muttaqin Kholis Ali,S.Pd. Guru Komputer di SMA Negeri 1 Tambangan, Kab. Mandailing Natal, merupakan Pegiat Literasi dan IT dan sedang menyelesaikan Pendidikan Magister di Profi PTK Universitas Negeri Padang, www.muttaqinkholisali.com 082285178213. Tampilan gambar, Milik Penulis

Sumber Referensi :

BPPT, 2013, Pilkades Kab. Jembrana: 2507 Warga Mendoyo, Berikan Suara Secara E-voting (I), diakses dari https://www.bppt.go.id/teknologi-informasi-energi-dan-material/1746-pilkades-kab-jembrana-2507-warga-mendoyo-berikan-suara-secara-e-voting-i tanggal 15 Juni 2020.
BPPT, 2019, Ini Dia Tahapan Pelaksanaan Pemilu Elektronik, diakses dari https://www.bppt.go.id/teknologi-informasi-energi-dan-material/3566 tanggal 15 Juni 2020.
Chris O’Brien, 2020, What Estonia could teach us about internet voting in a post-pandemic world, diakses dari https://venturebeat.com/2020/06/11/what-estonia-could-teach-us-about-internet-voting-in-a-post-pandemic-world/ tanggal 15 Juni 2020.
Ikhsan Darmawan, 2013, E-voting and Indonesia’s Elections, diakses dari https://www.thejakartapost.com/news/2013/04/28/e-voting-and-indonesia-s-elections.html tanggal 15 Juni 2020.
Pemilu Indonesia, 2020, Teknologi Amrik Skala Dusun, diakses dari https://pemiluindonesia.net/teknologi-amrik-skala-dusun/ tanggal 15 Juni 2020.
Tirto, 2020, Ditantang Ganjar Terapkan E-Voting di Pilkada 2020, KPU Tidak Siap, diakses dari https://tirto.id/ditantang-ganjar-terapkan-e-voting-di-pilkada-2020-kpu-tidak-siap-fGMv tanggal 15 Juni 2020.

loading...

Komentar Facebook

Related Posts