Madinapos.com – Panyabungan.
Pembangunan Gedung Rumah Sakit Panyabungan tahun ini gagal dilanjutkan sehingga selama tahun 2019 ini persis tidak ada aktivitas pengerjaan gedung Rumah Sakit yang terletak di Bukit Panatapan, Panyabungan, Mandailing Natal (Madina) tersebut. Sejatinya yang harus dikerjakan tahun ini adalah pembangunan gedung radiologi dan gedung laboratorium, namun berdasarkan informasi yang beredar itu adalah akibat kegagalan proses tender dan perbedaan pendapat antara PA dan PPK dengan Tim Pokja.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Madina, Subuki Nasution menjawab wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/11/2019) membenarkan perbedaa pendapat itu,”pihak PA dan PPK dari RSU Panyabungan ngotot bahwa pemenang tender harus perusahaan yang berklasifikasi interior, sebaliknya pihak Pokja dari BLPB Madina berpendapat bahwa perusahaan yang layak adalah yang berklasifikasi arsitektur, sebab klasifiaksi arsitektur sudah bagian dari interior”, sebutnya.
“Karena perbedaan sikap yang berlarut itu akhirnya menghabiskan waktu untuk upload kontrak, akhirnya limit waktu yang ditetapkan pemerintah juga habis”, tambah Subuki.
Berdasarkan data yang dikumpulkan media ini dari berbagai sumber, dana yang dianggarkan untuk dua bangunan diRSUD Panyabungan itu sebesar sekitar 14 milyar akhirnya dikembalikan kepada pemerintah pusat. Alhasil, sejak pembangunanya dimulai tahun 2018, masih satu tahun anggaran yang terrealisasi, yakni tahun 2018 dengan besar anggaran sekitar 25 milyar Rupiah.
Kegagalan di tahun 2019 ini pun kabarnya memiliki risiko berupa sanksi dari pemerintah pusat berupa penyetopan anggaran dana selama setahun. Jika itu terjadi, berarti lanjutan pembangunannya tidak ada di tahun 2020 atau bisa disebut terjadi kevakuman selama 2 tahun, yakni 2019 dan 2020.
Sejumlah pihak sangat menyayangkan gagalnya proses tender pembangunan RSUD Panyabungan,” sangat menyayangkannya, masak perbedaan pendapat itu tidak ada titik temunya, kan ada Bupati atau Sekda yang memfasilitasi agar perbedaan itu selesai, jika itu tidak dilanjutkan maka kita khawatir bangunannya akan rusak dan tidak berguna”, ungkap Maradotang salah seorang tokoh pemuda di Mandailing Natal.
Ia menambahkan dengan kena finaltinya Kabupaten Madina, bukan saja berdampak pada rumah sakit itu saja, namun akan berdampak pada pembangunan lain di Mandailing Natal, “apakah Tiem Pokja tidak memikirkan dampak yang akan terjadi, padahal Madina ini cukup luas dan membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangunnya, kalau kita mengharapkan APBD Madina saja tidak akan mungkin bisa terealisasi pembangunan di segala lini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Mandailing Natal”, tutupnya Selasa (26/11) (Syahren)
