Madinapos.com – Medan.
Bupati Tapanuli Selatan H Syahrul M Pasaribu SH Mengapresiasi Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Komitmen Membangun Sumatera Utara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Grand Aston Hotel Medan, Rabu (16/1).
Hal tersebut diutarakan oleh Syahrul usai mengikuti acara FGD yang diikuti seluruh Bupati, Walikota, Kejari dan Kasi Intel Kejari se-Sumatera Utara yang langsung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Fachruddin Siregar SH MH dengan mengusung Tema “Komitmen Membangun Sumatera Utara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Dikutip saat wawancara Adhyaksa TV usai FGD digelar, Syahrul mengatakan Sinergitas serta Persatuan dan Kesatuan semua Stakeholders diperlukan untuk membangun daerah agar penggunaan anggaran bisa terlaksana secara efektif dan efisien baik itu yang di Danai Anggaran Pusat, Provinsi maupun Daerah.
Syahrul juga menegaskan bahwa Pemerintah itu adalah satu yaitu Pemerintah Indonesia, “yang membedakannya hanya aspek kewenangannya saja, kalau nasional dipimpin oleh Presiden, Provinsi oleh Gubernur, Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati/Walikota sedangkan di Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa dan Lurah,”tuturnya.
Lebih jauh Syahrul mengatakan bahwa kehadiran Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang sudah Efektif dua tahun terakhir ini di Kabupaten Tapanuli Selatan sangat membantu dan berhasil dengan baik, dimana pada awalnya para Pimpinan SKPD ada keraguan dalam menjalankan atau mengeksekusi program anggaran di daerah.
“Tetapi keraguan tersebut terbantahkan dengan kehadiran TP4D yang bisa melakukan sinergi dengan pemerintah daerah sehingga program anggaran yang telah dituangkan dalam APBD bisa tereksekusi dengan baik yang dibuktikan dengan Opini WTP yang diterima oleh Tapsel dari BPK selama empat Tahun berturut-turut”, ujar Syahrul.
Bahkan kata Syahrul, dalam dua tahun terakhir ini capaian Opini yang diterima oleh Pemkab Tapsel Kwalitasnnya terus meningkat dan Temuan BPK juga menurun.” Sebab semua program anggaran yang telah dikerjasamakan dengan TP4D relatif tidak ada temuan oleh BPK,”ucapnya.
Sisi lain kata Syahrul, sesungguhnya meraih opini WTP dari BPK tersebut bukanlah sebagai tujuan utama, tetapi jauh yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan daya serap anggaran, karena dengan banyaknya daya serap anggaran tentu yang menikmati adalah masyarakat.
Seterusnya kata Syahrul, perjalanan APBD di Tahun 2018 Penyerapan Anggarannya sudah melebihi 90%. Dari sisi Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) juga sudah berhasil.” Hal tersebut dibuktikan dengan sudah dua tahun berturut-turut sektor PAD dibidang PBB sudah melampaui target 100% termasuk PAD dari sumber lainnya yang juga sudah mencapai 96%”, lanjutnya.
Terakhir, kedepan Syahrul mengharapkan satuan kerja dari Instansi Pusat termasuk Perwakilan Kementerian yang ada di Daerah agar koordinasinya semakin ditingkatkan. Salah satu contoh adalah jalan Nasional, dimana Pemerintah Daerah sudah membantu dalam hal pembebasan lahan untuk pelebaran.
“Untuk itu saya minta agar secepatnya ditindaklanjuti pengaspalannya, karena sepengetahuan masyarakat atau rakyat pemerintah itu hanya satu, artinya Rakyat tidak tahu mana yang menjadi Tanggungjawab atau Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, makanya Sinergitas adalah Kata Kunci sebagaimana diutarakan Kajatisu perlu didukung Semua Pihak “, tegas Syahrul.(Mahrizal)
