Madinapos.com. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Mandailing Natal gelar Acara deklarasi tolak dan lawan Politik Uang dan SARA, dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Sumatera Utara Tahun 2018 di halaman parkir Hotel Abara Jalan Lintas Timur Panyabungan, Madina. Rabu (14/2/2018).
Sambutan Ketua Bawaslu Sumatera Utara yang dibacakan oleh Ketua Panwaslih Madina menyampaikan “dibutuhkan komitmen bersama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam berkampanye” ujarnya.
“Tantangan proses demokrasi kita semakin lama semakin dinamis, tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kwalitas pelaksanàan pilkada yang berintegrasi” ungkap Ketua.
“Bawaslu 
memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas pilkada dengan mengajak semua pihak untuk untuk terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kwalitas Pilkada,” lanjutnya.
Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air untuk mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dengan pelaksanaan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkadasu 2018 yang berintegrasi.
Kapolres Madina AKBP Martri Sonny,SH.S.ik dalam sambutannya mengatakan agar bersama sama berharap dan berdo’a semoga pelaksanaan Pilkada Sumut di Madina ini dapat berjalan baik. “Memang sampai saat ini situasi dan kondisi pilkada di Madina ini berjalan aman, namun itu bukan harus tidak diantisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung maupun melalui media sosial,” ujar Kapolres.
Kita tidak memungkiri adanya sejumlah elemen yang sengaja menciptakan berupa politisasi SARA yang bermuara terjadinya dan terganggunya stabilitas kamtibmas.”Polres Madina sejak tanggal 6/2 yang lalu sudah menggelar pasukan menjaga situasi kamtibmas di dalam pelaksaan Pilkadasu ini”.
“Kita terus melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan tahapan pilkada dapat berjalan baik di Madina ini,” ungkapnya.
Sementara itu Wakil Bupati HM Jakfar Sukhairi dalam kesempatan tersebut mengatakan adanya kekhawatiran yang sangat mendasar sehingga deklarasi ini dilaksanakan, “politisasi SARA sangat berbahaya sehingga perlu dilaksanakaan kesepahaman bersama, begitu juga dengan politik uang juga sangat berbahaya di dalam pelaksanaan pesta demokrasi,” ujar Sukhairi.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati, pelepasan balon dan stempel telapak tangan. Terlihat hadir sejumlah tokoh madina, Ketua DPRD Madina, Ketua Partai se Madina, Tokoh Masyarakat dan Agama serta lainnya. (Syahren/dok).
